Kalbar Terkini

Jual beli pukulan mewarnai pertarungan antara petinju kebanggaan Kalbar Daud "Cino" Yordan melawan Sipho Taliwe, petinju asal kelahiran tokoh perdamaian dunia yang baru saja wafat, Nelson Mandela. Pengalaman serta gaya bertinju Cino yang agresif mampu menundukkan Taliwe dalam pertarungan 12 ronde. Sipho Taliwe bahkan harus menggunakan taktik dengan beberapa kali berpura-pura terkena pukulan ilegal yang mengharuskan pertandingan dihentikan beberapa saat. Namun Daud Yordan tidak mau terbawa gaya negatif tinju Taliwe. Berbekal juara dunia kelas ringan IBO, Daud langsung mengambil inisiatif merangsek Taliwe dengan kombinasi pukulan, dari Jab, Hook, dan sekali-kali Uppercut. Ronde ketiga, murni Daud unggul setelah beberapa kali jab dan hook telak menemui sasaran. Pada ronde empat, Daud terus menyerang, dengan gaya fighter, disambut dengan tak kalah gesit dari Taliwe. Di akhir ronde Taliwe sempat mampu beberapa kali melesakkan pukulan kombinasi namun keburu bel berbunyi. Ronde

Kesal dengan kerusakan jalan nasional di Kabupaten Sanggau yang sudah semakin menjadi-jadi. Warga Bodok, Kecamatan Parindu menebar lele untuk ditangkap di tengah-tengah jalan yang sudah berbentuk seperti kolam, pada Minggu (8/12) sekitar pukul 16.00 WIB. Di tengah kolam itu di parkirkan sepeda motor dengan tersandar satu buah triplek berukuran 1x0,5 meter bertuliskan "Lomba Nangkap Lele di Kolam Jalan Negara, Sponsor: ADB". Sekitar 500 warga menyaksikan acara tangkap lele yang diikuti anak-anak ini. "Ini sebagai bentuk protes sosial terhadap kerusakan negara yang dibiarkan oleh pemerintah," jelas Tokoh Masyarakat Parindu, E Acang. Acing mengungkapkan akibat kerusakan jalan yang sudah sangat parah banyak dampak negatif yang dirasakan. Dampak ini sangat luas dari berbagai sektor kehidupan masyarakat. “Ini dampaknya sangat luas ini menyangkut keselamatan, ekonomi, transportasi, kita lihat banyak mobil tumbang,”

Ketua DPD FPI Kalbar Habib Iskandar Alkadrie menyayangkan isu yang coba menunggangi FPI dalam aksi demo yang yang dilakukan di DPRD Kalbar, tadi pagi. Dikatakannya, FPI berunjuk rasa terkait solidaritas yang menimpa umat muslim di Rohingya, Myammar.  "Saya sangat menyesalkan adanya isu FPI akan mendemo gereja katolik terkait patung, saya disini tegaskan itu tidak benar. Kita dari FPI tadi hanya menyampaikan aspirasi di Gedung DPRD Kalbar terkait kasus Muslim Rohingya di Myammar, tapi sangat disayangkan niat baik kita tidak disambut wakil rakyat, karena tidak satupun hadir dan menerima kita," kata Habib Iskandar , Senin (9/12). Habib mengakui aksi demo FPI kerap ditunggangi pihak-pihak lain yang coba mengambil keuntungan. Akibatnya FPI mendapatkan citra negatif dari masyarakat. "Seperti isu ini, itu jelas tidak benar, karena persoalan tersebut sudah ada yang menangani, yakni pemerintah. Masyarakat jangan terprovokasi dengan isu yang tidak benar seperti itu, saya tegas

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat kembali memperingati Hari Anti Korupsi dengan kegiatan seremonial upacara bendera. Diikuti oleh seluruh jajaran jaksa di lingkungan Kejati Kalbar. Acara dipimpin oleh Kajati Resi Anna Napitulu, mantan Kajati Banten yang saat ini diwilayah tersebut sedang disorot kasus korupsi oleh KPK. Dulu Banten dikenal adem ayem dipimpin oleh Dinasti Ratu Atut Choisyah. Resi Anna yang menjabat sebagai Kajati menggantikan Jasman Panjaitan telah bekerja selama hampir enam bulan. Sedikit berbeda dengan Jasman Panjaitan yang getol mengundang wartawan guna menyampaikan penyidikan maupun penyelidikan dalam penanganan korupsi, Resi Anna Napitulu berbanding terbalik. Dan dalam hari peringatan anti korupsi kali inipun, Kejati Kalbar tidak menyampaikan sejumlah kasus korupsi yang sedang ditangani. Resi hanya menghimbau meminta seluruh jajarannya agar mewujudkan Indonesia bersih, transparan, tanpa korupsi.   Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kalbar Didik Istiyanta saat

Laporan wartawan Tribunpontianak.co.id, rihard silaban Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Arif Joni Prasetyo berharap agar Rumah Sakit Daerah Kota Pontianak akan menjadi rumah sakit dengan pelayanan modern. Meskipun saat ini masih tergolong rumah sakit tipe C, namun pelayanannya harus prima dengan tarif yang terjangkau. "Kesan rumah sakit daerah yang buruk pelayanannya harus dihilangkan. Maka sejak awal pelayanan rumah sakit ini harus baik dan memiliki SOP yang jelas. Pasien tidak sampai menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Antrian panjang akan diminimalisir," kata Arif Joni Senin (9/12). Ditambahkannya rumah sakit daerah Kota Pontianak Sultan Sy Muhammad Alkadri memang harus mengedepankan pelayanan. Saat ini sedang berlangsung pembahasan RAPBD 2014 antara badan anggaran (banggar) DPRD Kota Pontianak dengan Pemkot. "Dalam pembahasan RAPBD 2014 besar belanja yang diusulkan Pemkot ini untuk rumah sakit tak berkelas ini sebesar Rp 56,2 milyar. Dengan rincia

Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kalbar, Cornelis yang adalah Gubernur Kalbar memberikan penghargaan Adikarya Pangan Nusantara 2013 diraih oleh enam orang. Yang terdiri atas Petani, Kelompok Tani, Masyarakat, dan Aparatur Pemerintah. Penghargaan diterima oleh Sutarmidji, Walikota Pontianak kategori Pembina Ketahanan Pangan, Ny Frederika Cornelis, Pemandu. Suma Ruslian, Ketua P4S Sungai Kunyit sebagai pelopor. Lalu Hasan, Siantan Hilir Pelaku Ketahanan Pangan Pemberdayaan, Rusriati, Penyuluh di Sintang, dan Sutina Saleh Lurah Batulayang sebagai Pembina. "Bicara makan persoalan dasar, pangan ini bahasa jawa, susah sebutnya, tapi kalau makan masyarakat Kalbar tahu. Banjir terjadi dimana-mana, jadi harus tahu ketahanan pangan," kata Cornelis. (

Gubernur Kalbar Cornelis memastikan bahwa dana proyek perbaikan Jalan Tayan - Sosok- Sanggau hingga Semitau ada. Dan Ia telah melaporkan kondisi terakhir Kalbar ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta. "Saya sudah lapor ke Presiden, rupanya ada gugatan pemenang, dak tahulah aku (pemenang), itu urusan menteri, urusan orang Jakarta, ya cepat selesai cepatlah dia teken," kata Cornelis Kamis (12/12). Laporan ke Presiden disampaikan Cornelis dalam pertemuan yang berlangsung selama empat jam. Dalam pertemun tersebut disampaikan juga kondisi pembangunan ekonomi, politik, dan keamanan di Kalbar. "Yang mendesak  itu tadilah, sedangkan pantai utara sudah clear, tinggal itu (tandatangan kontrak). Ya udah, duit sudah ada, duit pemerintah pusat dan ADB. (Ribut) repot kita bisa dicabut, makanya kita tak usah ribot," Cornelis menuturkan bahwa kewajibannya sebagai Gubernur selama dua tahun telah dilaksanakan. Yakni pembebasan tanah di kanan kiri jalan. "Dan kita

Gubernur Kalbar Cornelis  meminta para kepala daerah serta instansi terkait untuk mewaspadai musim penghujan dengan intensitas cukup tinggi mengancam pertanian. Terkhususnya pertanian padi yang terkena dampak akibat banjir. "Itulah saya mau lihat Kapuas Hulu, Sintang, Sekadau, mau lihat pertanian padi, sekarang orang kan lagi musimnya nanam padi, apa rusak atau tidak, dengan mengetahui ini bisa prediksi panen kita gagal atau tidak, dengan demikian apa langkah kita selanjutnya untuk mempertahankan atau menyediakan pangan di Kalbar," kata Cornelis usai membuka rapat koordinasi ketahanan pangan di Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (12/12).    Kalbar, kata Cornelis, tidak menargetkan berlebihan terkait persedian padi. Dimana cukup untuk memenuhi kebutuhan bagi masyarakat Kalbar. "Paling tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri, sudah bagus. Maka kita mulai mengkaji, meneliti, melihat, bagaimana tantangan kedepan. Tahun ini pangan khususnya padi agak lumayan, ada peningka

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) terutama jenis solar dikeluhkan kalangan petani maupun pengusaha di Kecamatan Meliau. Kelangkaan itu sudah terjadi sejak sepekan terakhir.   Akibat kelangkaan itu, petani maupun pengusaha mengeluh karena kendaraan pengangkut sawit milik masyarakat tak beroperasi. Kondisi ini tentu mengancam perekonomian masyarakat di Meliau karena mayoritas warganya sebagai petani.   "Banyak sopir truk angkutan sawit terpaksa parkir karena tidak ada persediaan solar. Mereka banyak mengeluhkan kondis ini kepada saya,” ujar Kepala Desa (Kades) Melawi Makmur, Kecamatan Meliau, Sung Cin Fui, pada Kamis (12/12).   Ia mengakui selama ini para sopir membeli kepada satu agen besar yang ada di Kota Meliau. Namun, pemilik agen diduga diamakan oleh pihak berwajib sekitar dua pekan lalu sehingga agen solar tersebut tutup. "Semenjak itulah solar mulai krisis," jelasnya.   Kondisi ini diungkapkannya bahkan berpengaruh luas pada masyarakat di Meliau. Karena,

Bawaslu Kalbar : Konsekuensi KPU Sendiri - PBB : Tak Mengurangi Hak Suara - PKS : Mendekati Jumlah Pemilih - PAN : Bisa Hancur Negara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat menetapkan jumlah DPT Kalbar 3.507.808 atau mengalami penurunan sebanyak 5.924 pemilih. Sebelumnya, KPU Kalbar menetapkan jumlah DPT 3.513.732 pada rapat pleno tanggal 20 Oktober 2013, lalu. Ketua Bawaslu Kalbar Ruhermansyah menyambut baik penetapan DPT Kalbar paska rekomendasi dari Bawaslu RI berhasil terselesaikan. Heru, demikian sapaannya berharap penetapan DPT tidak menjadi permasalahan kedepannya. "Pada saat rekapitulasi kemarin, KPU Kalbar telah menetapkan terjadi pengurangan jumlah DPT dari yang ditetapkan pada pleno tanggal 20 Oktober sejumlah 5.924, menjadi 3.507.808.  Pada saat rekap kemarin kita hanya berposisi sebagai mengamati, tanpa melakukan, karena Bawaslu Kalbar sudah mendapatkan balasan dari KPU," katanya KPU Kalbar, lanjut Heru, menyatakan dalam suratnya telah melaksanaka

Ketua Umum Presidium Pembentukan Kabupaten Banua Lanjak Herkulanus Utomo Manas, mengatakan akan membawa surat rekomendasi persetujuan DPRD Kalbar atas Pembentukan Kabupaten Banua Lanjak ke Komisi II DPR RI. Direncanakan besok, Ia dan rombongan akan berangkat ke Jakarta. "Besok kita akan bawa SK DPRD dan usulan Gubernur Kalbar kepada Menteri Dalam Negeri, ke Komisi II DPR RI. Sebagaimana berita yang beredar saat ini tentang prioritas pembentukan Kabupaten Banua Lanjak sebagai DOB," kata Tomo, sapaan akrabnya Selasa (29/10). Sementara untuk rekomendasi dari Kabupaten Induk Kapuas Hulu beserta DPRD Kapuas Hulu telah selesai. Bupati Kapuas Hulu AM Natsir, menyambut baik pemekaran daerahnya demi meningkatkan pelayanan pemerintah ke masyarakat. "Bupati setuju dimana dibuktikan dengan keluarkan surat keputusan beliau beserta DPRD Kapuas Hulu. Semua ini demi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di kawasan perbatasan. Harapan kita tahun ini, tahun 2013 sudah selesai, dan

Hersan : Demi Allah Saya Tidak Dibiayai Incumben Cawako nomor urut satu, Gusti Hersan Aslirosa, geram atas isu yang menerpa dirinya. Iapun membantah tudingan maju dibiayai oleh calon incumben, tapi maju untuk menang dalam Pemilukada Kota Pontianak. "Kami maju untuk menang bukan untuk main karena pilwako ini adalah sebuah perjuangan untuk memajukan Kota Pontianak dan ingin mensejahterakan masyarakat. Itulah tujuan utama kami maju di Pilwako ini," kata Hersan kepada Tribun, Sabtu (14/9). Ditambahkannya, apa mungkin dirinya maju sampai mengundurkan diri sebagai kader PG  dengan jabatan Ketua Harian PG Kalbar. Padahal Ia sedih harus meninggalkan PG yang telah membesarkan namanya, tapi sebagai kader yang militan ia harus patuh dan taat dalam menjalankan aturan organisasi yang mana harus mengundurkan diri karena maju tidak menggunakan perahu PG. "Apa mungkin juga Pak Sy Ismail Alkadrie harus mengorbankam jabatan sebagai Asisten 1 Pemerintahan Kota Pontianak.  Awal-awal kam

Wakil Satgas REDD+, Prof Hariadi Karto Diharjo, mengatakan Provinsi Kalimantan Barat merupakan satu dari 11 provinsi yang ditetapkan sebagai kawasan REDD+. Maka dari itu, diharapkan Provinsi Kalbar segera menyelesaikan dokumen Strategi Rencana Aksi PProvinsi REDD+. "Dari 11 provinsi pelaksanaan REDD+ yang sudah siap itu enam provinsi. 11 Provinsi tersebut, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Kalteng, Kalbar, Kaltim, Sulawesi Tengah, Papua, dan Papua Barat. Dan yang sudah selesai, Kaltim, Riau, Sumbar, Jambi, dan Papua Barat," tuturnya. SRAP REDD+, lanjut Hariadi, pernah dilakukan di Kalbar dengan melakukan diskusi dengan pihak SKPD Kalbar. Diskusi dilaksanakan sekitar setahun yang lalu, dan pertemuan hari ini dalam rangka finalisasi. "Jadi, Kalbar nanti dalam penetapan dokumen SRAP, Kalbar akan memastikan berapa persen dibandingkan dengan target nasional penerunan emisi GRK 26 persen. Tapi dilihat dari luas hutan sekitar 9, sekian juta hektar, la

KPK: Hak Djoko untuk Bungkam Saat Diperiksa   Besar   Kecil   Normal TEMPO.CO ,  Jakarta  -Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi S.P., mengatakan sikap Inspektur Jenderal Djoko Susilo yang memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik merupakan hak tersangka. Namun, langkah mantan Kepala Korp Lalu Lintas Polri tersebut justru dapat mempersulit penyidik untuk mengungkap semua pelaku yang diduga terlibat dalam kasus korupsi simulator alat uji Surat Izin Mengemudi. "Memang itu bisa berpengaruh. Misalnya, kalau tersangka itu memiliki informasi bahwa ada pihak lain yang terlibat, tetapi dia tidak memberitahu, tentu KPK sulit mengembangkan," kata Johan, Kamis, 21 Maret 2013. Menurut Johan, Djoko Susilo akan rugi karena memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik. Padahal, penyidik telah memberikan kesempatan kepada Joko untuk menjelaskan kasus yang menjeratnya. "Kalau dia tidak menjawab, dia tidak bisa menjelaskan atas tuduhan itu," kata Johan. Djoko m

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi, AR Muzammil mengatakan empat daerah kabupaten/kota akan menyelenggarakan Pemilukada secara bersama-sama. Empat kabupaten/kota tersebut yakni, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sanggau, dan Kota Pontianak. "Yang pasti empat KPU kabupaten/kota tersebut sudah sepakati hari H, hari pemungutan suara. Keempat kabupaten/kota sepakat melaksanakan pemungutan suara tanggal 19 September 2013," tutur Muzammil, Kamis (7/2). Kepastian pelaksanaan pemilukada serentak telah dituangkan dalam draft tahapan pemilukada yang telah diselesaikan. Masing-masing KPU kabupaten/kota juga telah berkonsultasi atas draft tahapan pemilukada. "Draft tahapan pemilukada kabupaten/kota sudah ada. Silahkan tanyakan ke KPU masing-masing. Nanti ada launching, tunggu saja. Penyelenggara KPU kabupaten/kota, KPU Provinsi dalam rangka fungsi koordinasi dan fasilitasi," jelasnya. Selain kepastian pelaksanaan empat pemilukada serentak, KPU Pro

Bakal calon bupati dan wakil bupati menebar ke optimisannya lolos dalam pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani yang dilaksanakan di RSUD Soedarso dan RSU Provinsi dari  tanggal 7-8 Januari 2013. Masing-masing kandidat mengakui bahwa selama ini rutin menjaga kesehatan dan tidak mengalami gangguan kesehatan. Bakal calon bupati, Sukran, mengatakan dirinya secara fisik dan rohaniah tidak mengalami gangguan kesehatan. Iapun optimis tes kesehatan jasmani dan rohaniah tidak akan bermasalah. "Alhamdulilah, kemarin saya dan pasangan saya Abdurahman telah mengikuti test psikologis di RSU Provinsi. Hari ini test kesehatan jasmani, seperti melihat fisik, periksa darah, dan sebagainya, terakhir pengambilan air kencing. Saya optimis tidak ada masalah, karena saya sendiri selalu berusaha menjaga kesehatan jasmani," kata Sukran, di RSUD Soedarso, Selasa (8/1). Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara yang sekaligus Ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera menuturkan Ia menjaga kesehatannya

Pengusaha Walet Kalbar, Gunawan Liem alias Ahiap, resmi  mendaftarkan diri untuk bersaing sebagai bakal calon wakil bupati melalui perahu DPC PDI Perjuangan KKR. Hari ini, Kamis, (14/2), Gunawan Liem mengambil sendiri berkas-berkas persyaratan sebagai bakal calon bupati. Berlatar belakang sebagai pengusaha ternyata membuat Gunawan Liem tidak melupakan kepedulian politiknya demi memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Diakui dengan pengalaman yang masih minim, Ia pun mengincar posisi wakil bupati. "Posisi wabup, pertama dari sisi pengalaman birokrasi belum mengusai secara berakar. Tapi saya ingin membuat program untuk rakyat, bagaimana masyarakat Kubu Raya yang kita tahu hidupnya masih banyak yang tidak mampu, bisa menjadi sederhana, dan akhirnya sejahtera," katanya di kediamannya, Jumat (14/2). Dengan background KKR sebagai kabupaten dengan potensi pertanian dan perkebunan, Ia akan mengarahkan pembangunan kepada kedua hal tersebut. Yakni, akan diberikan kepastia

- Tampilkan Foto SBY Ketua DPD Demokrat Kalimantan Barat, Suryadman Gidot, menampik tudingan dukungan terhadap Anas Urbaningrum beralih kepada Ketua Majelis Tinggi, Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu berkenaan dengan foto spanduk yang terpasang dalam pertemuan penandatangan pakta integritas yang digelar di Function Hall 4 Hotel Kapuas Palace, Sabtu (16/2), malam. "DPD Kalbar tidak pro ke kubu A dan kubu B sesuai dengan semangat bersih dan cerdas dan santun, apa yang dilakukan hal yang biasa, dan tidak biasa. Kita semakin solid, dan solider dan hal-hal strategis pemenangan 2014, tidak ada pro ini, tidak. Kalau di rapimnas disampaikan dan kalau demi memang kemajuan partai itu saja," kata Suryadman Gidot dalam konferensi pers. Ditegaskannya, DPD Demokrat Kalbar semua pro terhadap Majelis Tinggi yang didalamnya ada Ketum, Anas Urbaningrum. Disingggung KLB, Gidot, sapaan akrabnya, membantah hal tersebut. Dikatakannya, isu KLB tidak terdengar dan tidak ada. "Demokrat

Dewan Pengurus Gemawan Kalbar, Hermawansyah, mendesak Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk menyiapkan formulasi dalam penyelesaian konflik dalam bidang agraria. Dikatakannya, Kalimantan Barat merupakan daerah dengan ancaman potensi konflik agraria. "Saat ini belum ada formulasi penyelesaian konflik oleh Pemprov dan Pemda di Kalbar. Padahal ancaman seperti konflik di Mesuji sangat nyata. Buktinya, pembakaran camp di Dusun Sasak, lalu konflik perusahaan di Sintang dan Kubu Raya, ini semua bermulai dari masuknya investasi perkebunan Kelapa Sawit," kata Hermawansyah, Jumat (15/2) saat diskusi singkat. Buru-buru ditegaskan, Gemawan tidak menolak masuknya investasi perkebunan Kelapa Sawit. Akan tetapi investasi perkebunan Kelapa Sawit jangan mengancam kondisi sosial masyarakat melalui adat istiadat setempat. "Kedepannya, seharusnya masyarakat diberikan keputusan apakah menerima atau menolak sawit. Kalau menolak maka lakukan inclube. Masyarakat harus berad

Menteri Dalam Negeri, Gemawan Fauzie mengingatkan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, Cornelis - Christiandy Sanjaya untuk memperbaiki Indek Pembangunan Manusia (IPM) / HDI selama lima tahun kedepan. Sebagaimana diketahui IPM Kalbar menempati peringkat 28 dari 33 provinsi di Indonesia. Namun Mendagri juga memberikan apresiasi terhadap capaian Kalbar dalam hasil evaluasi terhadap kabvupaten/kota. Dimana Kalbar di tahun 2010 menduduki peringkat ke 7. "Saya ingin memberikan evaluasi kepada Provinsi Kalbar, sesuai dengan indikator yang jelas, hasil evaluasi di tahun 2009 provinsi Kalbar berada di peringkat 18 dari total score 2524, tapi setahun kemudian peringkat kalbar melonjak peringkat 7 dengan total 2394. Ada kemajuan yang luar biasa," tuturnya. Namun dibalik kemajuan itu, lanjut Gemawan, satu hal yang perlu dicatat, bahwa IPM Kalbar 69,53. IPM Kalbar masih dibawah rata- rata nasional. IPM Kalabr 69,53 persen, sementara IPM Nasional 72,64, kondisi ini menempatkan Kalbar di p

Tiga perusahaan dalam proyek pengadaan  obat cacing dan vitamin di Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2006-2007 diduga adalah hasil rekayasa para pelaku. Sebelumnya, Kejasaan Tinggi Kalbar telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan obat cacing dan vitamin, yakni RJB, FP, dan PAT. "Tiga apotik itu, merupakan rekayasa para tersangka, ini berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang telah kita lakukan," kata Didik Istiyanta, Selasa (15/1). Diketahui pula, akibat rekayasa tersebut, harga obat cacing dan vitamin untuk peningkatan ketahanan fisik anak, melambung tinggi dari harga sebenarnya. Ketiga tersangka ini diduga kuat merekayasa pengadaan obat cacing dan vitamin yang mengakibatkan negara dirugikan hampir mencapai 83 persen dari nilai dibayarkan atau sebesar Rp 7,1 miliar lebih. Sementara nilai sebenarnya, berdasarkan hasil penghitungan BPKP hanya sebesar Rp 2,3 miliar. Diungkapkannya, kejaksaan tinggi sedang

Anggota DPD RI perwakilan Kalbar, Erma Suryani Ranik, meminta pihak PT Angkasa Pura untuk bertanggungjawab terhadap kondisi Run Way. Dikatakannya, PT Angkasa Pura tidak boleh lepas tangan atas kejadian tergelincirnya pesawat di Bandara Supadio. Kalau run way yang bertanggungjawab adalah PT Angkasa Pura. Sudah selayaknya Bandara Supadio ini dilakukan pembangunan ulang, karena catatan selama tahun 2012 ini sudah terjadi empat kali kasus. Empat kali tergelincirnya pesawat di run way bandara supadio menegaskan bahwa bandara supadio sudah tidak layak lagi untuk penerbangan. Jikalau terus dipaksakan, tanpa pembangunan baru, ditakutkan akan terjadi hal yang tak diinginkan. Jangan sampai terjadi korban jiwa, PT Angkasa Pura harus segera melakukan pembangunan run way pada tahun 2014, kita DPD RI siap untuk mengawalnya rencana percepatan pembangunan. Ditambahkannya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus turun tangan dan bekerjasama dengan PT Angkasa Pura untuk percepatan perluasan bandar u

Ferrrys Zainudin, Pengamat Hukum Untan Motif pembunuhan diakibatkan timbul kerena cemburu, dalam hal ini, mantan suami terhadap istri, adalah suatu hal yang biasa saat ini terjadi. Namun saat ini yang diperlukan adalah bagaimana pembenahan moral dan mentalnya. Pembenahan moral paska pelaku tersebut mendapatkan hukuman. Moral, hukum, dan masyarakat adalah satu kesatuan yang semuanya harus ditegakkan. Pada perjalanannya, hukum di Indonesia ini mengalami perkembangan. Dimulai dengan hukum pembalasan, dimana jika nyawa hilang maka dibalas dengan nyawa. Selanjutnya hukum penjeraan, dimana hukum itu benar-benar diberikan agar si pelaku jera sehingga tidak melakukan perbuatan kembali. Akan tetapi melanggaran terhadap norma atau nilai-nilai kemanusia. Saat ini hukum pendidikan, dimana diberikan hukuman seringan mungkin namun disertai pembinaan terhadap perilaku. Diharapkan agar si pelaku tidak melakukan perbuatan kembali. Namun hukuman ringan yang diberikan tidaklah membuat orang jera atau