Kalbar Terkini

Sejarah Kabupaten Ketapang yang dianggap sebagai tempat berdirinya kerajaan Tanjungpura yang dianggap sebagai kerajaan pertama di Kalimantan Barat mulai mendekati kenyataa. Dimana Balai Arkeologi Banjarmasin telah berhasil menemukan Situs Candi diperkirakan dari Abad 14-15. Namun Arkeolog belum dapat memastikan tahun berapa dan apa nama kerajaan yang berdiri tersebut. Akan tetapi Arkeolog menduga ada keterkaitannya dengan sejarah Kerajaan Tanjungpura. Arkeolog menduga Kerajaan Tanjungpura ada kaitannya dengan Kerajaan Majapahit. Saat ini enam orang Arkeolog sedang berusaha mengungkap tabir dari Situs Candi tersebut. Pihaknya masih mencari benda atau Prasasti yang kemungkinan dapat menjelaskan dari mana dan nama Kerajaan tersebut.

Jabatan ibaratkan sebuah kekusaan yang harus dimanfaatkan. Apa yang tertinggal dari pejabat lama harus ditinggalkan. Pejabat baru enggan menggunakannya dengan alasan berbagai-bagai hal. Namun semuanya itu mereka tidak sadar bahwa itu digunakan dari uang rakyat kecil yang kerjanya memeras keringat hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Seperti yang terjadi pada pendopo bupati ketapang. Sewaktu zaman pemerintahaan MOrkes Effendi bangunan tempat tinggal tersebut di cat dengan warna kuning. Yang melambangkan warna kebesaran Partai Berlambang Pohon Beringin dan warna khas masyarakat Melayu. Namun kini warna tersebut diganti menjadi warna putih oleh bupati terpilih periode 2010 - 2015, Henrikus. Dengan alasan pendopo bupati adalah milik semua. Dan harus jauh dari kesan memihak kepada masyarakat tertentu ataunya simbol-simbol tertentu. Inilah yang menjadi alasan dari sebuah kekuasaan untuk melegitimasi dari sebuah keinginan.

Aku memangdang keindahan yang dipancarkan sebuah gambar pembangunan di sudut kota. Dimana banyak kutemukan berbagai jenis jualan dan dagangan yang ditawarkan. Keindahan itu bukanlah terpancar pada sebuah bentuk yang 'enak' dipandang. Namun semunya tertuju kepada aktivitas yang coba mereka jalankan untuk mencari penghidupan hari ini atau esok dan beberapa minggu kedepan. Sudut Jalan Merdeka  sangatlah kontras ketika kita memasuki awal jalan tersebut. Kita langsung di kejutkan dengan tampilan kepadatan kegiatan ekonomi yang coba ditampilkan oleh pedagang dan pembeli. Tidak mau kalah petugas parkir sibuk mengatur kerapian pengendaraan yang akan memarkir di jalan yang sempit. Ada bangunan lama dan ada bangunan baru yang coba ditampilkan secara tidak sadar menggambarkan sebuah perubahan zaman. Sebuah perjalanan waktu yang semakin bertambah angka tahun itu semakin majulah peradaban, katanya.

Ada yang berminat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2010. Khususnya untuk SKPD Dinas Pendidikan yang membutuhkan sebanyak 112 formasi CPNS. Namun sebelum mendaftar agar di pikirkan matang-matang. Sebab, penerimaan formasi tahun ini di peruntukan untuk mengisi kekosongan guru yang ada di pedalaman. Artinya siap-siap di tempatkan di daerah pedalaman dengan minimnya fasilitas dan kelengkapan. Tidak seperti di kota yang relatif nyaman dan sejuk. JIka ternyata masih tidak bisa meninggalkan kota, lebih baik jangan mendaftar. Karena nantinya kamu akan menjadi seorang PNS yang meninggalkan tugas dan tanggungjawab. Kamu akan dianggap sebagai PNS yang mengejar supaya bisa hidup. Jangan menambah beban negara yang sudah banyak PNS yang tidak berkualitas dan memiliki integritas.

Kabupaten Ketapang cukup dikenal sebagai Kabupaten yang potensi Sumber Daya Alam (SDA) cukup melimpah. Bahkan sekelas Pjw Kepada Dinas Energi Sumber Daya, Cipriana Lestari mengatakan bahwa entah menguntungkan ataukah membawa bencana dengan potensi Tambang di Kabupaten Ketapang. Dan, untuk usaha Pertambangan, Yasir Ansyari, anggota DPRD Kabupaten Ketapang yang juga anak dari Morkes Effendi, Mantan Bupati Ketapang periode 2005-2010, yang baru saja lengser sebagai pemilik beberapa wilayah pertambangan. Ketapang merupakan Bangka Belituing kedua dengan potensi Timah Putih atau lebih dikenal Puyak Hitam. Puyak Hitam menjadi primadona karena harganya mahal dan cukup mengunntungkan serta mudah untuk didapat. Dengan potensi tersebut, diduga banyak oknum aparat yang menjadi BEKING dalam kasus ilegal mining. Oknum aparat tersebut mengetahui keberadaan lokasi tambang, dengan dalih tidak ada payung hukum, mereka tidak dapat bertindak dengan tegas.

Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang memasang trafic light di bundaran RSUD Agoes Djam Ketapang.  Hal ini karena dilakukan telah meningkatnya arus lalu lintas kendaraan yang melewati bundaran tersebut. Menurut kajian simpang tersebut tidak layak lagi untuk bundaran. Dengan demikian sudah terdapat tiga simpang yang menggunakan lampu merah sebagai pengaturan arus lalu lintas. Sebelumnya  yakni Simpang Jalan MT Haryono, dan Simpang Jalan S Parman atau di Polres Ketapang.

Kabupaten Ketapang dulunya di kenal sebagai tempatnya Wisata Alam Gunung Palong. Namun kini kawasan yang ditetapkan sebagai Hutan Lindung ini kini berada di Kabupaten Kayong Utara (KKU). Di beberapa bagian kawasan tersebut masih dimiliki oleh Kabupaten Ketapang. Taman Nasional Gunung Palong, begitu sebutannya, merupakan kawasan hutan yang menyimpan potensi sumber daya alam berupa tumbuhan dan hewan yang cukup langka. TNGP, menjadi satu diantara tujuan objek penelitian dari negara lain. Diantaranya, dari Universitas di Amerika Serikat. Namun, disayangkan hasil dari penelitian tersebut tidak pernah di sampaikan ke Indonesia. Hasil penelitian tersebut di bawa ke Amerika Serikat dan kemudian di jual kembali ke Indonesia sudah dalam bentuk yang memiliki nilai jual tinggi. Seperti obat-obatan dari berbagai jenis penyakit. Tidak hanya itu, keindahan alam TNGP juga turut di bawa keluar untuk ditampilkan di negeri lain.

Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang perioder 2009-2014 memiliki jumlah anggota sebanyak 40 orang. Dimana Partai Golongan Karya (Golkar) memiliki kursi terbanyak dengan 11 kursi. Diikuti oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) yang menempatkan 6 orang anggota. Tempat ketiga diduki oleh Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang menempatkan 5 orang anggota DPRD. Selanjutnya diikuti oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menempatkan 4 anggotanya. Untuk jajaran pimpinan, DPRD dipimpin oleh tiga orang, yakni Gusti Kamboja sebagai Ketua DPRD, Budi Mateus sebagai wakil ketua, dan Jamhuri Amir sebagai wakil ketua.

Kabupaten Ketapang memiliki nilai sejarah yang cukup tinggi. Kerajaan Matan Tanjungpura adalah awal mulanya dan cikal bakal berdiri Kabupaten Ketapang dan sejarah Melayu di Kalimantan Barat. Dan hinggi kini rekam jejak sejarah Kerajaan Matan Tanjungpura masih terlihat jelas. Dengan makan para Raja Kerajaan Matan Tanjungpura. Terletak di Desa Tanjungpura atau sekitar 50 kilometer dari Kota Ketapang. Di Desa Tanjungpura terdapat beberapa situs sejarah. Diantaranya juga yang dianggap keramat adalah bekas salat dan dikenak dengan Lapangan Sapu Jagat.

Kabupaten Ketapang dikenal juga dengan sebutan Kota Ale-ale. Ale-ale adalah sejenis makanan khas yang berupa kerang. Banyak ditemukan di Ketapang. Makanan ini cukup dikenal dan menjadi santapan utama dalam setiap hidangan. Sebagai simbol ada satu tugu yang disebut juga Tugu ALE-ALE. Letaknya tepat berada di simpang empat jalan R Suprapto, dan Jalan menuju Jembatan Pawan I (ke daerah seberang). Selain makanan Ale-Ale, Kabupaten Ketapang juga mempunyai ciri khas makanan lainnya. Yakni Amplang, sejenis penganan yang terbuat dari Tepung dan Ikan Tenggiri. Makanan ini cukup dikenal karena memilii ciri berbentuk bulat dan gurih. Amplang, begitu panggilannya merupakan jajanan oleh-oleh nomor satu ketika pulang dari daerah ini.

Pemilukada Kabupaten Ketapang tahun 2010 mencatatkan sejarahnya sebagai Pemilukada yang dua kali digugat dan dua kali melaksanakan pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ketapang diketuai oleh Juardhani dan beranggotakan, F Alkap Pasti, Muhammad Said, Roni Irawan, dan Leonardus Rantan. Kantor KPU beralamat di Jalan S Parman dekat persimpangan Jalan S Parman, Brigjen Katamso, DI Panjaitan, dan Karya Tani. Pada Pemilukada putaran pertama yang dilaksanakan pada tanggal 19 - Mei - 2010 dari empat pasang yang mengikuti pencalonan, yakni masing-masing Yasir Ansyari - Martin Rantan, Henrikus - Boyman Harun, AR Mecer - Jamhuri Amir, dan Ismed Siswadi - Suhermansyah. Pada putaran pertama ini tidak ada satu pun calon Bupati dan Wakil Bupati yang meraih suara sebanyak 30 persen. Sesuai dengan Undang-Undang, bahwa jika tidak ada yang berhasil meraih suara sebanyak 30 persen maka dilaksanakan putaran kedua. Dimana diikuti oleh pasangan Nomor Urut Satu, Yasir - Martin dan Henr

Paska lengsernya 'rezim' Morkes Effendi sebagai Bupati Kabupaten Ketapang, Gubernur Kalimantan Barat menunjuk Sekda Ketapang, Bachtiar sebagai Pelaksana Tugas Sehari-hari (Plh) Bupati. Bachtiar dikenal sebagai figur yang cukup  BERSIH dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Ketapang. Ia sempat ingin mencalonkan diri dalam Pemilukada Ketapang tahun 2010 melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun ditengah jalan diduga 'dijegal' oleh Partai Golongan Karya yang mencalonkan Yasir Asnyari - Martin Rantan sebagai Bupati dan Wakil Bupati dari kalangan Muslim dan mewakili Melayu.

Pemerintahan Morkes Effendi, Bupati Kabupaten Ketapang yang menjabat selama hampir dua periode berakhir pada tanggal 9 Agustus 2010. Morkes Effendi cukup di kenal sebagai Bupati Ketapang dengan sejumlah Proyek Mercusuarnya, : Intake PDAM Riam Berasap yang menelan biaya Rp 135 miliar lebih, Jembaran Pawan 5 yang menelan biaya hampir Rp 60 miliar, dan sejumlah proyek lainnya...

Sabtu, 20 Agustus, kab ketapang dilanda hujan hampir sepanjang hari....aku terpaksa hampir memhabiskan waktu sepanjang hari di kamar kost yang sederhana..

Pembalakan hutan atau ilegal logging di kabupaten Ketapang dan Kayong Utara kembali meningkat dan bahkan semakin menjadi-jadi, Jumat (12/3). Polres Ketapang berhasil menangkap 240 batang kayu jenis Meranti, Bengkirai, dan lokal campuran beserta seorang pelaku, Dion alias Alau (43), warga desa Teluk Batang, kecamatan Teluk Batang, KKU. Menurut pengakuan pelaku, Dion, kayu tersebut berasal dari kecamatan pula maya. Ia membelinya dengan memberikan upah kepada dua orang yang diserahi tugas memotong kayu. Kedua orang tersebut inisialnya, Rd dan Mus yang juga warga setempat. "Rencananya kayu digunakan untuk membangun rumah. Saya memperolehnya dengan menyuruh orang upahan. Kayu ini berasal dari pulau maya bekas dari rintisan yang digunakan exsavator. Bekas sisa tersebut dipotong lalu dijadikan papan 8 x 18 cm2 dengan panjang 4 meter," ujar Alau dalam hasil pemeriksaannya reskrim Polres Ketapang. Kayu tersebut kemudian diangkut menggunakan pick up menuju tempat kediamannya. Kemudi

Komite medik RSUD Agoes Djam terdiri dari dokter gigi, umum, dan spesialis mempertanyakan hak berupa jasa selama tahun 2009 ke Pemerintah Daerah Ketapang yang belum diterima, Rabu (10/2). Tidak hanya itu, komite medik juga mempertanyakan masalah Jamkesmas, gedung, dan tarif sejak diberlakukan BLU. Namun ditanya apakah merupakan bentuk protes, ketua komite medik, Dr Nouval membantahnya. Apa yang dilakukan oleh komite medik sebelumnya telah disampaikan namun pertemuan ini tidak mengajak serta pihak manajemen RSUD Agoes Djam. "Saya rasa bukan demo tapi mempertanyakan pembayaran jasa selama tahun 2009. Pelayanan tetap kita lakukan dan sebagaimana seperti biasanya. Hanya saja memang jasa selama tahun 2009 belum kami terima dan ini satu bagian meteri yang kita sampaikan. Kita juga bertanya mengenai Jamkesmas, Gedung, dan Tarif RSUD Agoes Djam berikutnya," ujar Nouval kepada Tribun ditemui dikediamannya. Nouval tidak membantah ketika pertemuan ini dilakukan menjadikan pelayanan d

Supir Truck Ngeluh Sering Jeblok dan Jatuh Kondisi dermaga Pelabuhan Indonesia (pelindo) II Kabupaten Ketapang yang berlubang dikeluhkan seluruh sopir angkutan dan kapal muatan yang bongkar muat, Rabu (3/1). Supir, Heri (32) mengaku telah bosan menyampaikan kerusakan yang terjadi di dermaga namun hingga kini tidak mendapatkan perbaikan yang layak. "Sebenarnya sudah malas mau bicara lagi tentang kondisi dermaga Pelindo II. Sudah puluhan kali kami menyampaikan kepada Pelindo II, namun sampai kini kondisi dermaga masih tetap sama. Kerusakan ini sudah berlangsung dari 4-5 tahun yang lalu," ujar Heri kepada Tribun ditemui di dermaga Pelindo II. Ia yang awalnya enggan menyebutkan namanya mengatakan akibat kondisi dermaga yang berlubang, terpaksa bersama sesama supir dan buruh pelabuhan melakukan perbaikan sekedarnya. Kondisi ini diperparah dengan pelabuhan nomor 1 tidak lagi beroperasi. Otomatis aktivitas bongkar muat barang mengalami hambatan. "Disini ada lima dermaga, de

Ketua lembaga swadaya masyarakat (LSM) K3, Lufti menyayangkan penunjukan dinas PU sebagai leading sector dari penggunaan dana BPBD, Minggu (14/2). Sementara dalam UU Nomor 24 Tahun 2007, bahwa BPBD Kabupaten yang menjadi leading sektor untuk penanganan bencana. "Di kabupaten Ketapang ini Dinas PU yang menjadi pengelola dana BPBD sebesar Rp 25 miliar. Akhirnya dana tersebut dipergunakan untuk proyek fisik bangunan. Sementara bantuan untuk masyarakat berupa bahan makanan, pakaian, dan perbaikan rumah tidak dianggarkan. Ini cukup ironis," ujar Lufti kepada Tribun ditemui di saat membahas mengungkap BPBD. Lufti juga menyayangkan sikap tertutup dari dinas PU Kabupaten Ketapang yang tidak menyampaikan kepada masyarakat mengenai peruntukan dana untuk pembangunan. "Saya bersama rekan-rekan akan mengawal terus dari dana BPBD. BPBD yang sudah dibentuk di satu kabupaten secara resmi, maka penanganan bencana menjadi hak sepenuhnya BPBD," jelas Lufti. BPBD kabupaten Ketapang

Kabid Pertambangan Umum Dinas ESDM, Priyadi Eko Wijayanto mengatakan di Kabupaten Ketapang terdapat 56 perusahaan pertambangan dengan luas areal ijin usaha mencapai 676.179,1 ha, Selasa (2/1). Memiliki 125 ijin Kuasa Pertambangan (KP) dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Ijin KP tersebut dikeluarkan sebelum Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Setalah diberlakukan, Pemerintah Kabupaten Ketapang menunda pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) hingga Peraturan Pemerintah (PP) tersebut keluar. "Kita sementara ini tidak mengeluarkan IUP, menunggu PP UU No 4 Tahun 2009 keluar. Sementara ini yang bisa melakukan kegiatan pertambangan terdiri dari KPPU, Explorasi, Exploitasi, Pengolahan, dan Pengangungkutan serta Penjualan adalah sebelum dikeluarkannya UU No 4 Tahun 2009, atau kepada 56 perusahaan tersebut," ujar Priyadi Eko Wijayanto kepada Tribun ditemui di kantornya. Dengan demikian, rencana dari PT Timah, Group Artha Graha dan PT Sarana Mar

Belum Miliki Amdal Kabid Pertambangan Umum Dinas ESDM, Priyadi Eko Wijayanto mengatakan di Kabupaten Ketapang terdapat 56 perusahaan pertambangan dengan luas areal ijin usaha mencapai 676.179,1 ha, Selasa (2/1). Memiliki 125 ijin Kuasa Pertambangan (KP) dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Ijin KP tersebut dikeluarkan sebelum Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Setalah diberlakukan,  Pemerintah Kabupaten Ketapang menunda pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) hingga Peraturan Pemerintah (PP) tersebut keluar. "Kita sementara ini tidak mengeluarkan IUP, menunggu PP UU No 4 Tahun 2009 keluar. Sementara ini yang bisa melakukan kegiatan pertambangan terdiri dari KPPU, Explorasi, Exploitasi, Pengolahan, dan Pengangungkutan serta Penjualan  adalah sebelum dikeluarkannya UU No 4 Tahun 2009, atau kepada 56 perusahaan tersebut," ujar Priyadi Eko Wijayanto. Dengan demikian, rencana dari PT Timah, Group  Artha Graha dan PT Sarana Marindo, tiga p

Ketua lembaga swadaya masyarakat (LSM) K3, Lufti menyayangkan penunjukan dinas PU sebagai leading sector dari penggunaan dana BPBD, Minggu (14/2). Sementara dalam UU Nomor 24 Tahun 2007, bahwa BPBD Kabupaten yang menjadi leading sektor untuk penanganan bencana. "Di kabupaten Ketapang ini Dinas PU yang menjadi pengelola dana BPBD sebesar Rp 25 miliar. Akhirnya dana tersebut dipergunakan untuk proyek fisik bangunan. Sementara bantuan untuk masyarakat berupa bahan makanan, pakaian, dan perbaikan rumah tidak dianggarkan. Ini cukup ironis," ujar Lufti kepada Tribun ditemui di saat membahas mengungkap BPBD. Lufti juga menyayangkan sikap tertutup dari dinas PU Kabupaten Ketapang yang tidak menyampaikan kepada masyarakat mengenai peruntukan dana untuk pembangunan. "Saya bersama rekan-rekan akan mengawal terus dari dana BPBD. BPBD yang sudah dibentuk di satu kabupaten secara resmi, maka penanganan bencana menjadi hak sepenuhnya BPBD," jelas Lufti. BPBD kabupaten Ketapang