Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Oktober, 2011

Briptu R Anggota Polsek Simpang Hulu Mesumi Dua Wanita

- Hari Minggu (16/10), sekitar pukul 19.00 Wib, beberapa warga Balai Berkuak mendatangi Polsek Balai Berkuak. - Terjadi dialog antara Kapolsek dan beberapa orang warga yang mempertanyakan proses hukum atas oknum Polisi Briptu R. - Malam itu juga, Briptu R diamankan oleh Kasat Intel dan Kasat Reskrim Polresta Ketapang dan dibawa ke Polres Ketapang. - Hari Senin (17/10), sekitar pukul 09.30 Wib, 100 orang warga Balai Berkuak mendatangi Mapolsek. Warga yang sudah tersulut emosinya atas tindakan oknum Polisi Briptu R kemudian melakukan aksi pembakaran Mapolsek, Satu asrama polisi, dan satu rumah dinas Kapolsek. - Kapolsek dan 15 anggotanya lari kocar-kacir. Kapolda Kalbar Brigadir Jendral Sukrawardi Dahlan mengatakan sudah mengirim satu kompi pasukan Brimob Polda Kalbar ke Polsek Balai Berkuak, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, hari ini juga, Senin (17/10). Pengiriman pasukan Brimob ini bertujuan untuk mengamankan situasi agar tidak berkembang ke tindakan lainnya. "D

Camar Bulan Milik Indonesia

Dosen hukum tata negara Universitas Tangjungpura Pontianak, Turiman mengatakan titik perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak Malaysia telah bergeser dari asli. Dimana Provinsi Kalbar, dan Indonesia umumnya, adalah pihak yang dirugikan. Sewaktu saya melakukan penelitian di Tahun 2007, yang didanai oleh UNDP, saya mendapatkan peta asli yang menunjukkan patok- patok perbatasan. Peta tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak, yakni Kerajaan Malaysia dan Pemerintah Indonesia. Serta turut menandatangi dari pihak militer Indonesia yakni Mabes ABRI dan militer Malaysia. Peta asli tersebut tergambar dalam 14 lembar. Dalam peta tersebut tertulis jelas titik-titik patok batas antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Sarawak Malaysia. Lengkap dengan data lokasi tiap- tiap peta. Berdasarkan peta asli tersebut, bahwa Camar Bulan dan Tanjung Dato, masuk kedalam wilayah Kalbar. Sementara peta yang ada saat ini telah berbeda. Hal ini harus ditindak lanjuti oleh Pemerintah Provinsi Kalbar untu