Langsung ke konten utama

Politik

Pemilukada Kabupaten Ketapang tahun 2010 mencatatkan sejarahnya sebagai Pemilukada yang dua kali digugat dan dua kali melaksanakan pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ketapang diketuai oleh Juardhani dan beranggotakan, F Alkap Pasti, Muhammad Said, Roni Irawan, dan Leonardus Rantan.

Kantor KPU beralamat di Jalan S Parman dekat persimpangan Jalan S Parman, Brigjen Katamso, DI Panjaitan, dan Karya Tani.

Pada Pemilukada putaran pertama yang dilaksanakan pada tanggal 19 - Mei - 2010 dari empat pasang yang mengikuti pencalonan, yakni masing-masing Yasir Ansyari - Martin Rantan, Henrikus - Boyman Harun, AR Mecer - Jamhuri Amir, dan Ismed Siswadi - Suhermansyah.

Pada putaran pertama ini tidak ada satu pun calon Bupati dan Wakil Bupati yang meraih suara sebanyak 30 persen. Sesuai dengan Undang-Undang, bahwa jika tidak ada yang berhasil meraih suara sebanyak 30 persen maka dilaksanakan putaran kedua.

Dimana diikuti oleh pasangan Nomor Urut Satu, Yasir - Martin dan Henrikus - Boyman. Dilaksanakan pada tanggal 5 - Juli - 2010. Dan pada putaran kedua ini timbul kejutan pasangan nomor urut dua berhasil mengungguli kandidat yang diajukan oleh Partai Golongan Karya.

Merasa tidak puas, YM, melakukan gugatan hukum terhadap SK KPU nomor 73 dan 74 tentang hasil perolehan suara dan penetapan calon terpilih. YM menggugat melalui jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang ditetapkan bahwa MK adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk menangani masalah sengketa pemilukada.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Eks Menteri Kelautan Perikanan Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Pejabat Eselon 2 dan 3 Mendapatkan Pelatihan PRESTASI

Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) bagi Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Kepala UPT Syahbandar Pelabuhan Perikanan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kegiatan berlangsung di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa – Jumat, 15 – 18 Juni 2021.  Para peserta berdasarkan hasil pemetaan manajemen risiko korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan KKP yang disusun oleh Komite Integritas, adalah para pemangku jabatan yang dinilai memiliki kerentanan dan potensi terjadinya KKN. Hal ini diidentifikasi melalui unit kerja eselon 1 dan kegiatan di lingkungan KKP. Ditjen Perikanan Tangkap KKP diketahui memiliki tugas dan fungsi strategis dalam pengelolaan produksi perikanan tangkap, pengelolaan pelabuhan perikanan, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang memiliki target pencapaian penerimaan PNBP setiap tahunnya. Dala...

Fantastis, Pemerintah Kota Pontianak Anggarkan Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak Rp 25 Miliar

  Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak mengucurkan anggaran fantastis untuk pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak bakal dibangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25 Miliar atau tepatnya pagu anggaran Rp  Rp 25.029.777.475,00.  Setelah proses lelang, PT. BUDI BANGUN KONSTRUKSI JL. ADISUCIPTO GG. H. SALEHA DS. ARANG LIMBUNG KEC. SUNGAI RAYA - Kubu Raya (Kab.) - Kalimantan Barat   menjadi pemenang dengan nilai tawaran Rp 20.280.000.000,00. Sebanyak 108 kontraktor mengikuti lelang yang diselenggarakan lewat LPSE Pontianak.  PT BBK sebenarnya bukan penawar terendah. Tercatat bahwa  PT. PUTRA NANGGROE ACEH  membuat harga penawaran sebesar Rp 19.998.615.367,04. Dalam proses lelangnya, PT PNA gagal dan panitia lelang menetapkan PT BBK sebagai pemenang tender pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Pemkot Pontianak mengalokasikan an...

Pemuda dan LSM Anti Korupsi Kalimantan Tengah Mendapatkan Sekolah Intensif Dari KPK

HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kegiatan Sekolah Intensif Pemuda dan LSM Antikorupsi tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Kegiatan diselenggarakan mulai 22 – 24 Oktober 2021 bertempat di Hotel Neo Palma Palangkaraya. Kegiatan diikuti oleh 29 peserta dari 155 pendaftar. Dalam pembukaan kegiatan, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi menyampaikan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan para pemuda dan LSM dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor), serta bagaimana mendorong peran serta aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. “Kami meyakini pemuda memiliki semangat yang lebih dan semangat tersebut harus terus dibina agar tertanam menjadi semangat antikorupsi,” ujar Kumbul. Dengan mengikuti sekolah pemuda dan LSM antikorupsi, kata Kumbul, diharapkan para generasi muda dapat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di sekitarnya ke KPK dengan laporan yang berkualitas...