Langsung ke konten utama

Tambul Husin Terkaya, Armyn Termiskin, Harta Cornelis Hanya Rp 2,9 Miliar, Morkes Rp 3,7 Miliar



Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalbar mengumumkan laporan harta kekayaan pasangan calon kepala daerah Provinsi Kalimantan Barat. Untuk posisi calon gubernur Kalbar, Abang Tambul Husin memiliki kekayaan terbesar.

"Sesuai dengan surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pengumuman harta kekayaan calon kepala daerah, kami akan umumkan. Kami telah dimintakan oleh KPK untuk mempublikasikan laporan harta kekayaan calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar untuk Pemilukada 2012," kata ketua KPU, AR Muzammil dalam konferensi persnya di kantor KPU, Selasa (18/9), siang.

Laporan harta kekayaan tertuang dalam surat KPK nomor : B- 313/A/12/09/2012 tentang pengumuman harta kekayaan calon kepala daerah ditujukan kepada KPU Provinsi Kalbar.

Sesuai nomor urut, calon nomor satu, petahana Cornelis memiliki harta kekayaan dengan total nilai sebesar Rp 2.847.814.624, dan pasangannya calon wakil gubernur Christiandy Sanjaya sejumlah Rp 1.280.958.426.

Nomor urut dua, calon gubernur Armyn Alianyang memiliki total kekayaan Rp 884.564.125, dan pasangannya calon wakil gubernur Fathan A Rasyid memiliki harta kekayaan senilai Rp 775.280.000.

Nomor urut tiga, calon gubernur Morkes Effendi memiliki harta kekayaan senilai Rp 3.734.935.184. Sementara calon wakil gubernurnya Rp 2.250.700.531 dan USD 9.000.

Calon nomor urut terakhir atau empat, Abang Tambul Husin memiliki kekayaan sebesar Rp 4.227.063.996 dan calon wakil gubernur, Barnabas Simin memiliki kekayaan sebesar Rp 533.546.541.

Tercatat, dalam pengumuman harta kekayaannya, incumben, Cornelis, memiliki harta kekayaan berasal dari harta tidak bergerak senilai Rp 1.044.156.000. Ini bersumber atas tanah dan bangunan yang ada di Kota Pontianak.

Sisanya,  berasal dari harta bergerak Rp 315.000.000 bersumber dari mobil merk Toyota Corolla TP 2002, Nissan Terrano TP 2001. Harta bergerak berupa logam mulia Rp 201.221.000, dan Giro dan setara Kas Rp 1.287.437.624.

Calon gubernur nomor urut dua, Armyn Alianyang, memiliki harta bersumber dari harta tidak bergerak berupa tanah di Kabupaten Bogor tahun perolehan 2004 senilai Rp 236.400.000. Harta bergerak berupa alat transportasi Toyota Kijang Innova TP 2005 dan Toyota Vios TP 2010 senilai Rp 325.000.000. Terakhir dari Giro dan setara kas lainnya Rp 323.164.125.

Calon gubernur nomor urut tiga, Morkes Effendi, mendapatkan hartanya dari harta tidak bergerak Rp 2.094.887.350 yang berasal dari tanah di Kota Pontianak dan Ketapang. Harta bergerak Rp 405.000.000 dari mobil Toyota Corolla TP 200, motor Honda Karishma TP 2004, Toyota Innova 2010, Toyota Camry 2005.

Dari perkebunan, dan harta bergerak logam mulia, giro dan setara kas lainnya masing-masing Rp 80.000.000, Rp 230.594.000, dan Rp 924.453.834.

Terakhir calon gubernur Tambul Husin, terinci total kekayaan berasal dari harta tidak bergerak  Rp 1.190.000.000, berupa tanah di Kota Pontianak, KKR, dan Kapuas Hulu.

Harta bergerak Rp 615.500.000 dari kepemilikan atas motor Yamaha Force One, Motor Suzuki, Mobil Toyota Alphard TP 2007, dan mobil Toyota Land Cruiser TP 1996. Sementara harta dalam bentuk perkebunan, logam mulia, dan giro dan setara kas lainnya masing- masing Rp230.000.000,  Rp 1.517.430.000, dan Rp 673.133.996.

KPK menyatakan laporan harta kekayaan calon gubernur dan wakil gubernur ini tidak dapat dijadikan dasar oleh penyelenggara negara atau siapapun untuk menyatakan tidak terkait dengan tindak pidana.

Muzammil menegaskan setiap penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK dan kemudian mengumumkan kepada publik.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Fantastis, Pemerintah Kota Pontianak Anggarkan Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak Rp 25 Miliar

  Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak mengucurkan anggaran fantastis untuk pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak bakal dibangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25 Miliar atau tepatnya pagu anggaran Rp  Rp 25.029.777.475,00.  Setelah proses lelang, PT. BUDI BANGUN KONSTRUKSI JL. ADISUCIPTO GG. H. SALEHA DS. ARANG LIMBUNG KEC. SUNGAI RAYA - Kubu Raya (Kab.) - Kalimantan Barat   menjadi pemenang dengan nilai tawaran Rp 20.280.000.000,00. Sebanyak 108 kontraktor mengikuti lelang yang diselenggarakan lewat LPSE Pontianak.  PT BBK sebenarnya bukan penawar terendah. Tercatat bahwa  PT. PUTRA NANGGROE ACEH  membuat harga penawaran sebesar Rp 19.998.615.367,04. Dalam proses lelangnya, PT PNA gagal dan panitia lelang menetapkan PT BBK sebagai pemenang tender pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Pemkot Pontianak mengalokasikan an...

Kunjungan ke Desa Jungut Batu, Nusa Penida, Bali, 10/4/2011

Mengandalkan Ekowisata, Desa Jungut Batu, Kecamatan Nusa Penida, Bali, menyedikan pemandangan indah Hutan Bakau yang dapat dijelajahi menggunakan Sampan. Usaha penyelamatan lingkungan dalam menghadapi perubaha iklim ini ternyata membawa dampak cukup besar dalam perekonomian warga masyarakat. Kepala Desa, Supitre, mengatakan Hutan Bakau yang ada saat ini kini menjadi sumber penghasilan masyarakat. Disamping juga dengan adanya dukungan wisata laut yang menyimpan terumbu karang indah. "Selain turis datang ke desa Jungut Batu untuk menyelam, mereka kini dapat melihat Hutan Bakau secara langsung. Kita menyediakan sebanyak 33 perahu untuk melihat-lihat Manggrove. 33 orang ini terbagi dalam beberapa kelompok," ujar Supitre. Satu perahu mampu mengangkut sebanyak empat orang turis. Dengan biaya sekali berangkat Rp 70 ribu per trip. Dikatakannya, dalam satu hari pasti ada wisatawan melihat Ekowisata Manggrove. "Dari Rp 70 ribu itu setengahnya masuk ke kas desa. Uang terse...

Eks Menteri Kelautan Perikanan Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Pejabat Eselon 2 dan 3 Mendapatkan Pelatihan PRESTASI

Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) bagi Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Kepala UPT Syahbandar Pelabuhan Perikanan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kegiatan berlangsung di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa – Jumat, 15 – 18 Juni 2021.  Para peserta berdasarkan hasil pemetaan manajemen risiko korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan KKP yang disusun oleh Komite Integritas, adalah para pemangku jabatan yang dinilai memiliki kerentanan dan potensi terjadinya KKN. Hal ini diidentifikasi melalui unit kerja eselon 1 dan kegiatan di lingkungan KKP. Ditjen Perikanan Tangkap KKP diketahui memiliki tugas dan fungsi strategis dalam pengelolaan produksi perikanan tangkap, pengelolaan pelabuhan perikanan, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang memiliki target pencapaian penerimaan PNBP setiap tahunnya. Dala...