Langsung ke konten utama

Visi Gubernur Kalbar Cornelis Tahun 2008-2013

Visi Pembangunan
Kalimantan Barat sebagaimana yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Provinsi
Kalbar Tahun 2008 – 2013 yakni :
“Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Barat yang Beriman, Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya dan
Sejahtera ”
Adapun Motto Pembangunan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat adalah: “Persatuan
dan Demokrasi Untuk Kesejahteraan Rakyat Kalimantan Barat “
Visi dan Motto tersebut akan diwujudkan melalui 11 ( sebelas ) Misi Pembangunan Daerah Kalimantan Barat,
yakni :
1) Melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, agama,
keamanan, dan ketertiban melalui sistem kelembagaan manajemen yang efisien dan transparan.
2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas tenaga
kependidikan dan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta pemerataan pendidikan.
3) Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah guna meningkatkan
pelayanan publik, serta menempatkan aparatur yang profesional dan berakhlak sesuai dengan kapasitas
dan kemampuan yang dimiliki serta sesuai dengan peraturan jenjang karir kepegawaian yang berlaku.
4) Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia guna
mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman, dan damai.
5) Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna memperlancar mobilitas penduduk dan
arus barang serta mempercepat Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata di Wilayah Pedalaman,
Perbatasan, Pesisir dan Kepulauan sebagai sumber potensi ekonomi.
6) Melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan tata guna wilayah sesuai dengan peruntukan
dan regulasi, guna menghindari kesenjangan wilayah dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.
7) Melaksanakan pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi
kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek ekologi dalam pemanfaatan sumberdaya
alam.
8) Menggali dan mengembangkan nilai-nilai dan keragaman budaya serta memanfaatkan keindahan alam
untuk kepentingan kepariwisataan.
9) Mengembangkan sumberdaya lokal bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui sistem pengelolaan
yang profesional, efektif dan efisien serta akuntabel, dengan didukung sistem dan sarana investasi yang
baik melalui penyediaan data potensi investasi guna menarik dan mendorong masuknya investasi.
10) Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta baik dalam tataran
lokal, regional, nasional maupun internasional melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta
SDM yang memadai.
11) Memperluas lapangan kerja dan usaha dengan berbasis ekonomi kerakyatan, melalui pemberdayaan
potensi dan kekuatan ekonomi lokal terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, dengan
membuka akses ke sumber modal, teknologi dan pasar untuk meningkatkan daya saing, serta menggali,
mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya, kekayaan budaya daerah dan tradisional guna
mempertahankan kekayaan budaya sekaligus mewujudkan periwisata berbasis budaya dan kerakyatan.
Untuk mewujdkan visi dan misi di atas, maka sasaran pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2008-2013 adalah :
1) Meningkatkan sumber daya manusia yang beriman, cerdas dan berbudaya.
2) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola lapangan pekerjaan serta
meningkatnya produktivitas usaha yang efisien dan efektif.
3) Meningkatkan kemampuan apartur dalam memberikan pelayanan publik.
4) Meningkatnya pembangunan wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir, dan kepulauan, termasuk
meningkatnya pembangunan kawasan perdesaan dan perkotaan.
5) Terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman, dan damai.
6) Meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat dengan pendapatan perkapita di atas rata-rata kebutuhan
hidup minimum.
7) Meningkatnya kemampuan pembiayaan pembangunan dengan mendorong masuknya investor dalam dan
luar negeri.
Adapun strategi pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013 terdiri dari strategi Umum
dan Strategi Khusus
Strategi Umum terdiri dari :
1) Fokus kepada program/kegiatan yang mempunyai daya ungkit (leverage) terhadap pengurangan
kemiskinan dan pengangguran.
2) Sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
3) Standarisasi setiap kegiatan pembangunan menuju standar nasional dan internasional.
Strategi Khusus terdiri dari :
1) Strategi Kebijakan Pembangunan Wilayah
2) Strategi Kebijakan Pengalokasian APBD
3) Strategi Kebijakan Pembangunan Kesehatan
4) Strategi Kebijakan Pengelolaan Pemerintahan
5) Strategi Kebijakan Pengembangan SDM
6) Strategi Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam
7) Strategi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
8) Strategi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Dasar
9) Strategi Kebijakan Peningkatan Pelayanan
10) Strategi Kebijakan Pembangunan Aparatur
11) Strategi Kebijakan Pembangunan Investasi
12) Strategi Kebijakan Pembangunan Wilayah Perbatasan

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Fantastis, Pemerintah Kota Pontianak Anggarkan Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak Rp 25 Miliar

  Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak mengucurkan anggaran fantastis untuk pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak bakal dibangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25 Miliar atau tepatnya pagu anggaran Rp  Rp 25.029.777.475,00.  Setelah proses lelang, PT. BUDI BANGUN KONSTRUKSI JL. ADISUCIPTO GG. H. SALEHA DS. ARANG LIMBUNG KEC. SUNGAI RAYA - Kubu Raya (Kab.) - Kalimantan Barat   menjadi pemenang dengan nilai tawaran Rp 20.280.000.000,00. Sebanyak 108 kontraktor mengikuti lelang yang diselenggarakan lewat LPSE Pontianak.  PT BBK sebenarnya bukan penawar terendah. Tercatat bahwa  PT. PUTRA NANGGROE ACEH  membuat harga penawaran sebesar Rp 19.998.615.367,04. Dalam proses lelangnya, PT PNA gagal dan panitia lelang menetapkan PT BBK sebagai pemenang tender pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Pemkot Pontianak mengalokasikan an...

Kunjungan ke Desa Jungut Batu, Nusa Penida, Bali, 10/4/2011

Mengandalkan Ekowisata, Desa Jungut Batu, Kecamatan Nusa Penida, Bali, menyedikan pemandangan indah Hutan Bakau yang dapat dijelajahi menggunakan Sampan. Usaha penyelamatan lingkungan dalam menghadapi perubaha iklim ini ternyata membawa dampak cukup besar dalam perekonomian warga masyarakat. Kepala Desa, Supitre, mengatakan Hutan Bakau yang ada saat ini kini menjadi sumber penghasilan masyarakat. Disamping juga dengan adanya dukungan wisata laut yang menyimpan terumbu karang indah. "Selain turis datang ke desa Jungut Batu untuk menyelam, mereka kini dapat melihat Hutan Bakau secara langsung. Kita menyediakan sebanyak 33 perahu untuk melihat-lihat Manggrove. 33 orang ini terbagi dalam beberapa kelompok," ujar Supitre. Satu perahu mampu mengangkut sebanyak empat orang turis. Dengan biaya sekali berangkat Rp 70 ribu per trip. Dikatakannya, dalam satu hari pasti ada wisatawan melihat Ekowisata Manggrove. "Dari Rp 70 ribu itu setengahnya masuk ke kas desa. Uang terse...

Eks Menteri Kelautan Perikanan Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Pejabat Eselon 2 dan 3 Mendapatkan Pelatihan PRESTASI

Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) bagi Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Kepala UPT Syahbandar Pelabuhan Perikanan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kegiatan berlangsung di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa – Jumat, 15 – 18 Juni 2021.  Para peserta berdasarkan hasil pemetaan manajemen risiko korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan KKP yang disusun oleh Komite Integritas, adalah para pemangku jabatan yang dinilai memiliki kerentanan dan potensi terjadinya KKN. Hal ini diidentifikasi melalui unit kerja eselon 1 dan kegiatan di lingkungan KKP. Ditjen Perikanan Tangkap KKP diketahui memiliki tugas dan fungsi strategis dalam pengelolaan produksi perikanan tangkap, pengelolaan pelabuhan perikanan, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang memiliki target pencapaian penerimaan PNBP setiap tahunnya. Dala...