Langsung ke konten utama

R APBD Ketapang Sebesar Rp 745 Miliar Lebih

Target pendapatan daerah Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2010 ditargetkan sebesar Rp 745 Miliar dimana mengalami kenaikan dibandingan tahun 2009 sebesar Rp 710 Miliar, Senin (12/10). Bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
"Kita targetkan pendapatan daerah kabupaten Ketapang sebesar Rp 745,5 Miliar. Dengan sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah," ujar pidato Bupati Ketapang, Morkes Effendi dalam sambutannya.
Penpadapatan asli daerah kabupaten Ketapang tahun anggaran 2010 ditargetkan sebesar Rp 27,1 Miliar. Terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lan-lain pendapatan asli daerah yang sah.        
Sementara untuk pajak daerah kabupaten Ketapang tahun anggaran 2010 ditargetkan sebasar Rp 4,3 Miliar.  "untuk retriv=busi daerah tahun anggaran 2010 ditaregetkan sebesar Rp 4,4 Miliar. Untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2010 sebesar Rp 1,7 Miliar dan pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 16,5 Miliar," jelasnya.
Dan dana perimbangan pemerintahan kabupaten Ketapang tahun anggaran Rp 703,4 Miliar. Terdiri dari berbagai sumber yakni bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). "Yang besaran masing-masing, DAK Rp 60,6 Miliar, DAU sebesar Rp 591,8 Miliar, dan bagi hasil pajak tahun anggaran 2010 ditargetkan sebesar Rp 50,9 Milia. Dimana ditambah penerimaan pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 14,9 Miliar," tandasnya.
Upaya peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber PAD, melakukan pendataan terhadap para wajib pajak daerah/ wajib retribusi daerah dan objek-objek pajak dari pungutan yang sah. Serta mengintensifkan penagihan pajak/ retribusi daerah, diantaranya dengan melakukan penagihan langsung kepada wajib pajak.
Menanggapi target pendapatan yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, Abdul Sani mengatakan belum dapat berkomentar lebih jauh. "Saya belum dapat menilai target pendapatan dalam rencana peraturan daerah tentang anggaran dan pendapatan dan belanja. Namun jika dibandingkan tahun 2009 mengalami peningkatan dari Rp 710 Miliar," ujar Abdul sani kepada Tribun.
Lebih jauh, Abdul Sani mengangpan peningkatan target sudah sewarjarnya. Dimana Kabupaten Ketapang tidak dipungkuri sebagai Kabupaten yang memiliki Sumbar Daya Alam (SDA) yang potensial. Tinggal menunggu pengelolaan yang lebih baik dalam berbagai sektor dari Pertambangan, dan Perkebunan.
"Setelah Bupati menyampaikan nota keuangan dan Raperda APBD 2010. Kita akan membahas setelah semua alat kelengkapan dewan terbentuk. Saat Tatib telah disahkan dan untuk pembahasan  perlu dibentuk tim khusus yakni Panitia Anggaran. Nanti dapat tergambar dan dijelaskan bagaimana pengalokasiannya," tandas Abdul Sani. (rhd) 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Fantastis, Pemerintah Kota Pontianak Anggarkan Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak Rp 25 Miliar

  Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak mengucurkan anggaran fantastis untuk pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak bakal dibangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25 Miliar atau tepatnya pagu anggaran Rp  Rp 25.029.777.475,00.  Setelah proses lelang, PT. BUDI BANGUN KONSTRUKSI JL. ADISUCIPTO GG. H. SALEHA DS. ARANG LIMBUNG KEC. SUNGAI RAYA - Kubu Raya (Kab.) - Kalimantan Barat   menjadi pemenang dengan nilai tawaran Rp 20.280.000.000,00. Sebanyak 108 kontraktor mengikuti lelang yang diselenggarakan lewat LPSE Pontianak.  PT BBK sebenarnya bukan penawar terendah. Tercatat bahwa  PT. PUTRA NANGGROE ACEH  membuat harga penawaran sebesar Rp 19.998.615.367,04. Dalam proses lelangnya, PT PNA gagal dan panitia lelang menetapkan PT BBK sebagai pemenang tender pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Pemkot Pontianak mengalokasikan an...

KPK Warning Pejabat Negara Lapor Kekayaan Tahun 2020, Batas Waktu 31 Maret!

Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan batas waktu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk tahun pelaporan 2020 yaitu 31 Maret 2021.  Untuk itu, KPK mengimbau kepada Penyelenggara Negara (PN) yang belum melaporkan kekayaannya agar segera menyampaikan.  Berdasarkan aplikasi e-LHKPN per tanggal 23 Maret 2021 secara nasional KPK telah menerima 308.840 LHKPN dari total 378.461 wajib lapor (WL) atau 81,60 persen. Sisanya masih ada 69.621 WL yang belum menyampaikan.  Rinciannya adalah Bidang Eksekutif tercatat 82,35 persen dari total 306.525 WL yang telah melaporkan.  Bidang Yudikatif tercatat 96,70 persen dari total 19.783 WL. Bidang Legislatif yaitu 55,69 persen dari total 20.135 WL. Dan, dari BUMN/D tercatat 81,45 persen dari total 32.018 WL.  Sejak diluncurkan pada 2017, aplikasi eLHKPN memungkinkan bagi PN untuk melakukan pengisian dan penyampaian laporan kekayaannya secara elektronik kapan saja dan dari mana saja.  ...

Kunjungan ke Desa Jungut Batu, Nusa Penida, Bali, 10/4/2011

Mengandalkan Ekowisata, Desa Jungut Batu, Kecamatan Nusa Penida, Bali, menyedikan pemandangan indah Hutan Bakau yang dapat dijelajahi menggunakan Sampan. Usaha penyelamatan lingkungan dalam menghadapi perubaha iklim ini ternyata membawa dampak cukup besar dalam perekonomian warga masyarakat. Kepala Desa, Supitre, mengatakan Hutan Bakau yang ada saat ini kini menjadi sumber penghasilan masyarakat. Disamping juga dengan adanya dukungan wisata laut yang menyimpan terumbu karang indah. "Selain turis datang ke desa Jungut Batu untuk menyelam, mereka kini dapat melihat Hutan Bakau secara langsung. Kita menyediakan sebanyak 33 perahu untuk melihat-lihat Manggrove. 33 orang ini terbagi dalam beberapa kelompok," ujar Supitre. Satu perahu mampu mengangkut sebanyak empat orang turis. Dengan biaya sekali berangkat Rp 70 ribu per trip. Dikatakannya, dalam satu hari pasti ada wisatawan melihat Ekowisata Manggrove. "Dari Rp 70 ribu itu setengahnya masuk ke kas desa. Uang terse...