Langsung ke konten utama

Pangan Kalbar Terancam Banjir

Gubernur Kalbar Cornelis  meminta para kepala daerah serta instansi terkait untuk mewaspadai
musim penghujan dengan intensitas cukup tinggi mengancam pertanian. Terkhususnya pertanian padi yang terkena dampak akibat banjir.

"Itulah saya mau lihat Kapuas Hulu, Sintang, Sekadau, mau lihat pertanian padi, sekarang orang kan lagi musimnya nanam padi, apa rusak atau tidak, dengan mengetahui ini bisa prediksi panen kita gagal atau tidak, dengan demikian apa langkah kita selanjutnya untuk mempertahankan atau menyediakan pangan di Kalbar," kata Cornelis usai membuka rapat koordinasi ketahanan pangan di Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (12/12).   

Kalbar, kata Cornelis, tidak menargetkan berlebihan terkait persedian padi. Dimana cukup untuk memenuhi kebutuhan bagi masyarakat Kalbar.

"Paling tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri, sudah bagus. Maka kita mulai mengkaji, meneliti, melihat, bagaimana tantangan kedepan. Tahun ini pangan khususnya padi agak lumayan, ada peningkatan-peningkatan," ujarnya.

Cornelis menegaskan pemerintah berkomitmen membantu petani khususnya pertanian padi sawah atau ladang. Dengan memberikan bibit maupun obat-obatan serta pengusir hama.

"Teknologi penyuluhan dan lain-lain, petani kita harus kita bantu, kalau ngarap diia sendiri, adoh berat juga," tukasnya.

Sebelumnya dalam sambutan di rakor ketahanan pangan, Cornelis mengungkapkan bahwa politik agraria tidak berpihak kepada petani, petani tidak mendapat perhatian apalagi bagi kalangan dunia usaha.

Sebagai contoh bagaimana hamparan sawah tidak boleh lebih dari 2 hektar per petani. Hal ini membawa dampak pada sektor pendanaan dimana Bank tidak mau memberikan jaminan pinjaman modal dengan luas areal tersebut.

"Saya minta, Sagu patut dikembangkan, jangan dimusnahkan, pemilik kebun kalau punya lahan jangan habis tanam sawit, karet. Karena kita ini bangun tidur makan, mau tidur makan, saya aja makan tadi malam makan jam satu.

Dalam kesempatan ini pula, Cornelis mengungkapkan bahwa setiap provinsi pada tahun 2014 akan mendapatkan bantuan dana paling kurang Rp 1 Triliun.

"Karena masalah pangan ini masalah dunia, jangan sampai kita kurang pangan, kacau kita kalau tak makan bisa mati.
Mudah-mudahan dana itu bisa di distribusikan untuk sawah dan tanah pertanian yang baru," tukasnya.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Budi Setiawan menuturkan bahwa produksi pangan harus meningkat 70 persen pada tahun 2014 mendatang. Untuk padi bisa meningkat naik 1 ton per hektar.
   

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pemuda dan LSM Anti Korupsi Kalimantan Tengah Mendapatkan Sekolah Intensif Dari KPK

HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kegiatan Sekolah Intensif Pemuda dan LSM Antikorupsi tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Kegiatan diselenggarakan mulai 22 – 24 Oktober 2021 bertempat di Hotel Neo Palma Palangkaraya. Kegiatan diikuti oleh 29 peserta dari 155 pendaftar. Dalam pembukaan kegiatan, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi menyampaikan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan para pemuda dan LSM dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor), serta bagaimana mendorong peran serta aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. “Kami meyakini pemuda memiliki semangat yang lebih dan semangat tersebut harus terus dibina agar tertanam menjadi semangat antikorupsi,” ujar Kumbul. Dengan mengikuti sekolah pemuda dan LSM antikorupsi, kata Kumbul, diharapkan para generasi muda dapat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di sekitarnya ke KPK dengan laporan yang berkualitas...

Eks Menteri Kelautan Perikanan Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Pejabat Eselon 2 dan 3 Mendapatkan Pelatihan PRESTASI

Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) bagi Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Kepala UPT Syahbandar Pelabuhan Perikanan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kegiatan berlangsung di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa – Jumat, 15 – 18 Juni 2021.  Para peserta berdasarkan hasil pemetaan manajemen risiko korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan KKP yang disusun oleh Komite Integritas, adalah para pemangku jabatan yang dinilai memiliki kerentanan dan potensi terjadinya KKN. Hal ini diidentifikasi melalui unit kerja eselon 1 dan kegiatan di lingkungan KKP. Ditjen Perikanan Tangkap KKP diketahui memiliki tugas dan fungsi strategis dalam pengelolaan produksi perikanan tangkap, pengelolaan pelabuhan perikanan, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang memiliki target pencapaian penerimaan PNBP setiap tahunnya. Dala...

Fantastis, Pemerintah Kota Pontianak Anggarkan Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak Rp 25 Miliar

  Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak mengucurkan anggaran fantastis untuk pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak bakal dibangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25 Miliar atau tepatnya pagu anggaran Rp  Rp 25.029.777.475,00.  Setelah proses lelang, PT. BUDI BANGUN KONSTRUKSI JL. ADISUCIPTO GG. H. SALEHA DS. ARANG LIMBUNG KEC. SUNGAI RAYA - Kubu Raya (Kab.) - Kalimantan Barat   menjadi pemenang dengan nilai tawaran Rp 20.280.000.000,00. Sebanyak 108 kontraktor mengikuti lelang yang diselenggarakan lewat LPSE Pontianak.  PT BBK sebenarnya bukan penawar terendah. Tercatat bahwa  PT. PUTRA NANGGROE ACEH  membuat harga penawaran sebesar Rp 19.998.615.367,04. Dalam proses lelangnya, PT PNA gagal dan panitia lelang menetapkan PT BBK sebagai pemenang tender pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Pemkot Pontianak mengalokasikan an...