Langsung ke konten utama

Pangan Kalbar Terancam Banjir

Gubernur Kalbar Cornelis  meminta para kepala daerah serta instansi terkait untuk mewaspadai
musim penghujan dengan intensitas cukup tinggi mengancam pertanian. Terkhususnya pertanian padi yang terkena dampak akibat banjir.

"Itulah saya mau lihat Kapuas Hulu, Sintang, Sekadau, mau lihat pertanian padi, sekarang orang kan lagi musimnya nanam padi, apa rusak atau tidak, dengan mengetahui ini bisa prediksi panen kita gagal atau tidak, dengan demikian apa langkah kita selanjutnya untuk mempertahankan atau menyediakan pangan di Kalbar," kata Cornelis usai membuka rapat koordinasi ketahanan pangan di Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (12/12).   

Kalbar, kata Cornelis, tidak menargetkan berlebihan terkait persedian padi. Dimana cukup untuk memenuhi kebutuhan bagi masyarakat Kalbar.

"Paling tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri, sudah bagus. Maka kita mulai mengkaji, meneliti, melihat, bagaimana tantangan kedepan. Tahun ini pangan khususnya padi agak lumayan, ada peningkatan-peningkatan," ujarnya.

Cornelis menegaskan pemerintah berkomitmen membantu petani khususnya pertanian padi sawah atau ladang. Dengan memberikan bibit maupun obat-obatan serta pengusir hama.

"Teknologi penyuluhan dan lain-lain, petani kita harus kita bantu, kalau ngarap diia sendiri, adoh berat juga," tukasnya.

Sebelumnya dalam sambutan di rakor ketahanan pangan, Cornelis mengungkapkan bahwa politik agraria tidak berpihak kepada petani, petani tidak mendapat perhatian apalagi bagi kalangan dunia usaha.

Sebagai contoh bagaimana hamparan sawah tidak boleh lebih dari 2 hektar per petani. Hal ini membawa dampak pada sektor pendanaan dimana Bank tidak mau memberikan jaminan pinjaman modal dengan luas areal tersebut.

"Saya minta, Sagu patut dikembangkan, jangan dimusnahkan, pemilik kebun kalau punya lahan jangan habis tanam sawit, karet. Karena kita ini bangun tidur makan, mau tidur makan, saya aja makan tadi malam makan jam satu.

Dalam kesempatan ini pula, Cornelis mengungkapkan bahwa setiap provinsi pada tahun 2014 akan mendapatkan bantuan dana paling kurang Rp 1 Triliun.

"Karena masalah pangan ini masalah dunia, jangan sampai kita kurang pangan, kacau kita kalau tak makan bisa mati.
Mudah-mudahan dana itu bisa di distribusikan untuk sawah dan tanah pertanian yang baru," tukasnya.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Budi Setiawan menuturkan bahwa produksi pangan harus meningkat 70 persen pada tahun 2014 mendatang. Untuk padi bisa meningkat naik 1 ton per hektar.
   

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Direktorat Jenderal Pajak Tak Bantah Bakal Kenakan PPN Terhadap Sembako dan Pendidikan, Ini Penjelasannya

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat dalam rilis resminya kepada wajib pajak menyampaikan tanggapan terkait rencana pengenaan PPN terhadap sembako dan pendidikan Direktorat Jenderal Pajak menuturkan bahwa b erkenaan dengan maraknya pemberitaan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas sembako maupun jasa pendidikan di Indonesia dengan ini disampaikan bahwa berita yang beredar merupakan informasi yang tidak berasal dari sumber resmi pemerintah. Saat ini pemerintah sedang fokus terhadap upaya penanggulangan Covid-19 dengan melakukan berbagai upaya untuk melindungi masyarakat dan menolong dunia usaha agar dapat bangkit dan pulih akibat pandemi. Di tengah situasi pelemahan ekonomi akibat pandemi, pemerintah memandang perlu menyiapkan kerangka kebijakan perpajakan, di antaranya usulan perubahan pengaturan PPN. Ada pun poin-poin penting usulan perubahan di antaranya adalah pengurangan berbagai fasilitas PPN karena dinilai tidak tepat sasaran dan untuk mengura...

Eks Menteri Kelautan Perikanan Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Pejabat Eselon 2 dan 3 Mendapatkan Pelatihan PRESTASI

Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) bagi Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Kepala UPT Syahbandar Pelabuhan Perikanan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kegiatan berlangsung di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa – Jumat, 15 – 18 Juni 2021.  Para peserta berdasarkan hasil pemetaan manajemen risiko korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan KKP yang disusun oleh Komite Integritas, adalah para pemangku jabatan yang dinilai memiliki kerentanan dan potensi terjadinya KKN. Hal ini diidentifikasi melalui unit kerja eselon 1 dan kegiatan di lingkungan KKP. Ditjen Perikanan Tangkap KKP diketahui memiliki tugas dan fungsi strategis dalam pengelolaan produksi perikanan tangkap, pengelolaan pelabuhan perikanan, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang memiliki target pencapaian penerimaan PNBP setiap tahunnya. Dala...

Gubernur Kalbar Sutarmidji Targetkan Vaksinasi Kota Pontianak 250 Ribu Dalam Dua Bulan Mendatang

  Gubernur Kalbar Sutarmidji lewat akun media sosial Facebooknya menyampaikan bahwa vaksinasi di Kota Pontianak sudah mencapai 75 ribu orang.  Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk di Kota Pontianak  Hal itu disampaikannya pada Minggu 27 Juni 2021, Gubernur Sutarmidji menuturkan bahwa vaksinasi di Kalbar telah menyasar sekitar 200 ribu jiwa.  "Assalamu'alaikum, Alhamdulillah hingga hari ini di Pontianak warga yang sudah divaksin mencapai 75 ribu orang,". "Se-Kalbar sudah lebih 200.000 orang,". Gubernur Sutarmidji menargetkan bahwa sekitar dua bulan ke depan Pontianak bisa mencapai sekitar 200 hingga 250 ribu. "Kalbar (bisa,red) 500 ribu orang yang divaksin. Ini adalah ihktiar kita," terang Midji, sapaan akrab orang nomor satu di Kalbar.  Mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini berharap pandemi Covid-19 yang melanda di dunia bisa segera berlalu. Terkhususnya di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat.  "Semoga Covid segera berlalu. Saya sarankan mas...