Langsung ke konten utama

Pangan Kalbar Terancam Banjir

Gubernur Kalbar Cornelis  meminta para kepala daerah serta instansi terkait untuk mewaspadai
musim penghujan dengan intensitas cukup tinggi mengancam pertanian. Terkhususnya pertanian padi yang terkena dampak akibat banjir.

"Itulah saya mau lihat Kapuas Hulu, Sintang, Sekadau, mau lihat pertanian padi, sekarang orang kan lagi musimnya nanam padi, apa rusak atau tidak, dengan mengetahui ini bisa prediksi panen kita gagal atau tidak, dengan demikian apa langkah kita selanjutnya untuk mempertahankan atau menyediakan pangan di Kalbar," kata Cornelis usai membuka rapat koordinasi ketahanan pangan di Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (12/12).   

Kalbar, kata Cornelis, tidak menargetkan berlebihan terkait persedian padi. Dimana cukup untuk memenuhi kebutuhan bagi masyarakat Kalbar.

"Paling tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri, sudah bagus. Maka kita mulai mengkaji, meneliti, melihat, bagaimana tantangan kedepan. Tahun ini pangan khususnya padi agak lumayan, ada peningkatan-peningkatan," ujarnya.

Cornelis menegaskan pemerintah berkomitmen membantu petani khususnya pertanian padi sawah atau ladang. Dengan memberikan bibit maupun obat-obatan serta pengusir hama.

"Teknologi penyuluhan dan lain-lain, petani kita harus kita bantu, kalau ngarap diia sendiri, adoh berat juga," tukasnya.

Sebelumnya dalam sambutan di rakor ketahanan pangan, Cornelis mengungkapkan bahwa politik agraria tidak berpihak kepada petani, petani tidak mendapat perhatian apalagi bagi kalangan dunia usaha.

Sebagai contoh bagaimana hamparan sawah tidak boleh lebih dari 2 hektar per petani. Hal ini membawa dampak pada sektor pendanaan dimana Bank tidak mau memberikan jaminan pinjaman modal dengan luas areal tersebut.

"Saya minta, Sagu patut dikembangkan, jangan dimusnahkan, pemilik kebun kalau punya lahan jangan habis tanam sawit, karet. Karena kita ini bangun tidur makan, mau tidur makan, saya aja makan tadi malam makan jam satu.

Dalam kesempatan ini pula, Cornelis mengungkapkan bahwa setiap provinsi pada tahun 2014 akan mendapatkan bantuan dana paling kurang Rp 1 Triliun.

"Karena masalah pangan ini masalah dunia, jangan sampai kita kurang pangan, kacau kita kalau tak makan bisa mati.
Mudah-mudahan dana itu bisa di distribusikan untuk sawah dan tanah pertanian yang baru," tukasnya.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Budi Setiawan menuturkan bahwa produksi pangan harus meningkat 70 persen pada tahun 2014 mendatang. Untuk padi bisa meningkat naik 1 ton per hektar.
   

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Fantastis, Pemerintah Kota Pontianak Anggarkan Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak Rp 25 Miliar

  Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak mengucurkan anggaran fantastis untuk pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak bakal dibangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25 Miliar atau tepatnya pagu anggaran Rp  Rp 25.029.777.475,00.  Setelah proses lelang, PT. BUDI BANGUN KONSTRUKSI JL. ADISUCIPTO GG. H. SALEHA DS. ARANG LIMBUNG KEC. SUNGAI RAYA - Kubu Raya (Kab.) - Kalimantan Barat   menjadi pemenang dengan nilai tawaran Rp 20.280.000.000,00. Sebanyak 108 kontraktor mengikuti lelang yang diselenggarakan lewat LPSE Pontianak.  PT BBK sebenarnya bukan penawar terendah. Tercatat bahwa  PT. PUTRA NANGGROE ACEH  membuat harga penawaran sebesar Rp 19.998.615.367,04. Dalam proses lelangnya, PT PNA gagal dan panitia lelang menetapkan PT BBK sebagai pemenang tender pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Pemkot Pontianak mengalokasikan an...

KPK Warning Pejabat Negara Lapor Kekayaan Tahun 2020, Batas Waktu 31 Maret!

Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan batas waktu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk tahun pelaporan 2020 yaitu 31 Maret 2021.  Untuk itu, KPK mengimbau kepada Penyelenggara Negara (PN) yang belum melaporkan kekayaannya agar segera menyampaikan.  Berdasarkan aplikasi e-LHKPN per tanggal 23 Maret 2021 secara nasional KPK telah menerima 308.840 LHKPN dari total 378.461 wajib lapor (WL) atau 81,60 persen. Sisanya masih ada 69.621 WL yang belum menyampaikan.  Rinciannya adalah Bidang Eksekutif tercatat 82,35 persen dari total 306.525 WL yang telah melaporkan.  Bidang Yudikatif tercatat 96,70 persen dari total 19.783 WL. Bidang Legislatif yaitu 55,69 persen dari total 20.135 WL. Dan, dari BUMN/D tercatat 81,45 persen dari total 32.018 WL.  Sejak diluncurkan pada 2017, aplikasi eLHKPN memungkinkan bagi PN untuk melakukan pengisian dan penyampaian laporan kekayaannya secara elektronik kapan saja dan dari mana saja.  ...

Kunjungan ke Desa Jungut Batu, Nusa Penida, Bali, 10/4/2011

Mengandalkan Ekowisata, Desa Jungut Batu, Kecamatan Nusa Penida, Bali, menyedikan pemandangan indah Hutan Bakau yang dapat dijelajahi menggunakan Sampan. Usaha penyelamatan lingkungan dalam menghadapi perubaha iklim ini ternyata membawa dampak cukup besar dalam perekonomian warga masyarakat. Kepala Desa, Supitre, mengatakan Hutan Bakau yang ada saat ini kini menjadi sumber penghasilan masyarakat. Disamping juga dengan adanya dukungan wisata laut yang menyimpan terumbu karang indah. "Selain turis datang ke desa Jungut Batu untuk menyelam, mereka kini dapat melihat Hutan Bakau secara langsung. Kita menyediakan sebanyak 33 perahu untuk melihat-lihat Manggrove. 33 orang ini terbagi dalam beberapa kelompok," ujar Supitre. Satu perahu mampu mengangkut sebanyak empat orang turis. Dengan biaya sekali berangkat Rp 70 ribu per trip. Dikatakannya, dalam satu hari pasti ada wisatawan melihat Ekowisata Manggrove. "Dari Rp 70 ribu itu setengahnya masuk ke kas desa. Uang terse...