Langsung ke konten utama

Kejati Kalbar Bantah Minimnya Penindakan Korupsi Karena Tukar Guling

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat kembali memperingati Hari Anti Korupsi dengan kegiatan seremonial upacara bendera. Diikuti oleh seluruh jajaran jaksa di lingkungan Kejati Kalbar.

Acara dipimpin oleh Kajati Resi Anna Napitulu, mantan Kajati Banten yang saat ini diwilayah tersebut sedang disorot kasus korupsi oleh KPK. Dulu Banten dikenal adem ayem dipimpin oleh Dinasti Ratu Atut Choisyah.

Resi Anna yang menjabat sebagai Kajati menggantikan Jasman Panjaitan telah bekerja selama hampir enam bulan. Sedikit berbeda dengan Jasman Panjaitan yang getol mengundang wartawan guna menyampaikan penyidikan maupun penyelidikan dalam penanganan korupsi, Resi Anna Napitulu berbanding terbalik.

Dan dalam hari peringatan anti korupsi kali inipun, Kejati Kalbar tidak menyampaikan sejumlah kasus korupsi yang sedang ditangani. Resi hanya menghimbau meminta seluruh jajarannya agar mewujudkan Indonesia bersih, transparan, tanpa korupsi.
 
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kalbar Didik Istiyanta saat ditanyakan terkait sejumlah kasus korupsi yang sedang ditangani Kejati, Ia menyatakan sedang sibuk.

"Saya sedang sibuk, nanti saja, saya masih ada tamu," katanya, Senin (9/12).

Ditanya apakah minimnya penanganan kasus korupsi oleh Kejati karena adanya tukar guling gedung Kejaksaan di KS Tubun dengan Gedung Juang di Jalan A Yani, Didik berkilah.

"Itu yang bertukar pemerintah diatas, kalau kita jalan terus nangani kasus korupsi. Kita tetap jalan terus menangani kasus korupsi" ujarnya.

Kejaksaan Tinggi Kalbar saat ini sedang membangun gedung baru di bekas gedung Juang. Tukar guling gedung ini telah disepakati antara Kajati Resi Anna Napitulu dan Gubernur Kalbar Cornelis.

Bahkan dalam peletakan batu pertama, hadir Resi Anna Napitupulu, Gubernur Cornelis, dan pengusaha sekaligus Ketua Koni Sy Mahmud.

Sejumlah kasus korupsi yang sedang ditangani Kejati Kalbar masih ditangani yakni kasus ganti rugi tanah Lapas kelas 2A Pontianak, kasus korupsi pembangunan kantor Bupati Sekadau, dan kasus korupsi pengadaan obat cacing di Diskes Sanggau. (R

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Eks Menteri Kelautan Perikanan Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Pejabat Eselon 2 dan 3 Mendapatkan Pelatihan PRESTASI

Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) bagi Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Kepala UPT Syahbandar Pelabuhan Perikanan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kegiatan berlangsung di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa – Jumat, 15 – 18 Juni 2021.  Para peserta berdasarkan hasil pemetaan manajemen risiko korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan KKP yang disusun oleh Komite Integritas, adalah para pemangku jabatan yang dinilai memiliki kerentanan dan potensi terjadinya KKN. Hal ini diidentifikasi melalui unit kerja eselon 1 dan kegiatan di lingkungan KKP. Ditjen Perikanan Tangkap KKP diketahui memiliki tugas dan fungsi strategis dalam pengelolaan produksi perikanan tangkap, pengelolaan pelabuhan perikanan, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang memiliki target pencapaian penerimaan PNBP setiap tahunnya. Dala...

Fantastis, Pemerintah Kota Pontianak Anggarkan Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak Rp 25 Miliar

  Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak mengucurkan anggaran fantastis untuk pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak bakal dibangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25 Miliar atau tepatnya pagu anggaran Rp  Rp 25.029.777.475,00.  Setelah proses lelang, PT. BUDI BANGUN KONSTRUKSI JL. ADISUCIPTO GG. H. SALEHA DS. ARANG LIMBUNG KEC. SUNGAI RAYA - Kubu Raya (Kab.) - Kalimantan Barat   menjadi pemenang dengan nilai tawaran Rp 20.280.000.000,00. Sebanyak 108 kontraktor mengikuti lelang yang diselenggarakan lewat LPSE Pontianak.  PT BBK sebenarnya bukan penawar terendah. Tercatat bahwa  PT. PUTRA NANGGROE ACEH  membuat harga penawaran sebesar Rp 19.998.615.367,04. Dalam proses lelangnya, PT PNA gagal dan panitia lelang menetapkan PT BBK sebagai pemenang tender pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Pemkot Pontianak mengalokasikan an...

Direktorat Jenderal Pajak Tak Bantah Bakal Kenakan PPN Terhadap Sembako dan Pendidikan, Ini Penjelasannya

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat dalam rilis resminya kepada wajib pajak menyampaikan tanggapan terkait rencana pengenaan PPN terhadap sembako dan pendidikan Direktorat Jenderal Pajak menuturkan bahwa b erkenaan dengan maraknya pemberitaan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas sembako maupun jasa pendidikan di Indonesia dengan ini disampaikan bahwa berita yang beredar merupakan informasi yang tidak berasal dari sumber resmi pemerintah. Saat ini pemerintah sedang fokus terhadap upaya penanggulangan Covid-19 dengan melakukan berbagai upaya untuk melindungi masyarakat dan menolong dunia usaha agar dapat bangkit dan pulih akibat pandemi. Di tengah situasi pelemahan ekonomi akibat pandemi, pemerintah memandang perlu menyiapkan kerangka kebijakan perpajakan, di antaranya usulan perubahan pengaturan PPN. Ada pun poin-poin penting usulan perubahan di antaranya adalah pengurangan berbagai fasilitas PPN karena dinilai tidak tepat sasaran dan untuk mengura...