Langsung ke konten utama

Cornelis Bantah Politisasi Jalan Tayan - Sanggau

Gubernur Kalbar Cornelis memastikan bahwa dana proyek perbaikan Jalan Tayan - Sosok- Sanggau hingga Semitau ada. Dan Ia telah melaporkan kondisi terakhir Kalbar ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta.

"Saya sudah lapor ke Presiden, rupanya ada gugatan pemenang, dak tahulah aku (pemenang), itu urusan menteri, urusan orang Jakarta, ya cepat selesai cepatlah dia teken," kata Cornelis Kamis (12/12).

Laporan ke Presiden disampaikan Cornelis dalam pertemuan yang berlangsung selama empat jam. Dalam pertemun tersebut disampaikan juga kondisi pembangunan ekonomi, politik, dan keamanan di Kalbar.

"Yang mendesak  itu tadilah, sedangkan pantai utara sudah clear, tinggal itu (tandatangan kontrak). Ya udah, duit sudah ada, duit pemerintah pusat dan ADB. (Ribut) repot kita bisa dicabut, makanya kita tak usah ribot,"

Cornelis menuturkan bahwa kewajibannya sebagai Gubernur selama dua tahun telah dilaksanakan. Yakni pembebasan tanah di kanan kiri jalan.

"Dan kita minta juga ke pusat kalau tak bisa ditangani kita minta kita yang tangani yang berat-berat. Dia juga tidak mau, karena takut double anggaran. Masalah anggaran ini hati-hati, kita juga takut, ini jaman keterbukaan, salah buat kebijakan bisa kena," tuturnya.

Ditanya terkait adanya politisasi dalam proyek Jalan Tayan - Sanggau, Cornelis menepis hal itu. "Saya rasa tidak ada politik-politik lagi, itu sudah ada keputusan. Kecuali tidak ada keputusan,  bisa dipolitisir, cuma memang dimanfaatkan, saya tidak berkuasa, saya berkuasa disini doank, hehehe," tukasnya. 

Wakil rakyat dapil Sanggau - Sekadau, Retno Pramudya menyatakan  masyarakat Sanggau hanyalah korban dengan menerima  penderitaan akibat jalan yang rusak parah. Ditambah lagi dengan janji-janji yang tak kunjung terealisasi.

"Dan hanya janji-janji palsu akan memperbaiki dari kementerian PU yang penipu dan pembohong besar. Pemerintah Provinsi Kalbar harusnya mendorong terus upaya perbaikan ke pemerintah pusat," tukasnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Eks Menteri Kelautan Perikanan Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Pejabat Eselon 2 dan 3 Mendapatkan Pelatihan PRESTASI

Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) bagi Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Kepala UPT Syahbandar Pelabuhan Perikanan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kegiatan berlangsung di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa – Jumat, 15 – 18 Juni 2021.  Para peserta berdasarkan hasil pemetaan manajemen risiko korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan KKP yang disusun oleh Komite Integritas, adalah para pemangku jabatan yang dinilai memiliki kerentanan dan potensi terjadinya KKN. Hal ini diidentifikasi melalui unit kerja eselon 1 dan kegiatan di lingkungan KKP. Ditjen Perikanan Tangkap KKP diketahui memiliki tugas dan fungsi strategis dalam pengelolaan produksi perikanan tangkap, pengelolaan pelabuhan perikanan, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang memiliki target pencapaian penerimaan PNBP setiap tahunnya. Dala...

Fantastis, Pemerintah Kota Pontianak Anggarkan Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak Rp 25 Miliar

  Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak mengucurkan anggaran fantastis untuk pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak bakal dibangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25 Miliar atau tepatnya pagu anggaran Rp  Rp 25.029.777.475,00.  Setelah proses lelang, PT. BUDI BANGUN KONSTRUKSI JL. ADISUCIPTO GG. H. SALEHA DS. ARANG LIMBUNG KEC. SUNGAI RAYA - Kubu Raya (Kab.) - Kalimantan Barat   menjadi pemenang dengan nilai tawaran Rp 20.280.000.000,00. Sebanyak 108 kontraktor mengikuti lelang yang diselenggarakan lewat LPSE Pontianak.  PT BBK sebenarnya bukan penawar terendah. Tercatat bahwa  PT. PUTRA NANGGROE ACEH  membuat harga penawaran sebesar Rp 19.998.615.367,04. Dalam proses lelangnya, PT PNA gagal dan panitia lelang menetapkan PT BBK sebagai pemenang tender pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Pemkot Pontianak mengalokasikan an...

Direktorat Jenderal Pajak Tak Bantah Bakal Kenakan PPN Terhadap Sembako dan Pendidikan, Ini Penjelasannya

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat dalam rilis resminya kepada wajib pajak menyampaikan tanggapan terkait rencana pengenaan PPN terhadap sembako dan pendidikan Direktorat Jenderal Pajak menuturkan bahwa b erkenaan dengan maraknya pemberitaan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas sembako maupun jasa pendidikan di Indonesia dengan ini disampaikan bahwa berita yang beredar merupakan informasi yang tidak berasal dari sumber resmi pemerintah. Saat ini pemerintah sedang fokus terhadap upaya penanggulangan Covid-19 dengan melakukan berbagai upaya untuk melindungi masyarakat dan menolong dunia usaha agar dapat bangkit dan pulih akibat pandemi. Di tengah situasi pelemahan ekonomi akibat pandemi, pemerintah memandang perlu menyiapkan kerangka kebijakan perpajakan, di antaranya usulan perubahan pengaturan PPN. Ada pun poin-poin penting usulan perubahan di antaranya adalah pengurangan berbagai fasilitas PPN karena dinilai tidak tepat sasaran dan untuk mengura...