Langsung ke konten utama

Morkes-Burhan Optimis Dapat Suara Signifikan di Singkawang


Ketua Tim sukses pasangan Morkes-Burhanuddin Singkawang, Iwan Gunawan, mengatakan Morkes-Burhan merupakan kandidat yang akan didukung oleh mayoritas masyarakat karena memiliki peluang dan kemampuan. Punya peluang karena dijagokan oleh partai besar, yaitu Golkar dan PAN, PKS dan lainnya. Menurutnya, Morkes adalah ketua DPD I Partai Golkar Kalbar saat ini, ia juga pernah menjabat sebagai ketua DPRD Ketapang dan mantan Bupati Ketapang dua periode. 
Sementara itu wakilnya  Burhanudin A Rasyid saat ini menjabat sebagai  Wasekjen DPP PAN dan juga mantan Bupati Sambas dua periode. Selain itu banyak kepala daerah yang berasal dari partai koalisi yang dipastikan akan mengajak warganya untuk memilih pasangan dengan nomor urut tiga ini. 
Fakta-fakta diatas membuat kita optimis pasangan ini akan mendapatkan suara signifikan untuk memenangkan Pilkada Kalbar kali ini.
Iwan menerangkan, Morkes-Burhan juga memiliki pengalaman sebagai pemimpin karena mempunyai rekam jejak yang bagus ketika memimpin Ketapang dan Sambas. Saat Morkes Effendi menjabat bupati pertumbuhan ekonomi Ketapang tertinggi di Kalbar, yaitu  7 persen, sementara Kalbar 3 persen dan nasional 5 persen.
Begitu juga Burhanuddin, ketika menjabat bupati Sambas, ia mampu menembus desa-desa terpencil dan menggratiskan pendidikan sampai SMA. Sehingga tidak heran Burhannudin mampu terpilih kembali dengan meraup lebih 70 persen suara.
Sementara, Reno Asmara Deni, anggota DPRD Singkawang mengajak masyarakat yang memilihnya pada pileg 2009 mengarahkan dukungan kepada pasangan Morkes-Burhan.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Eks Menteri Kelautan Perikanan Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Pejabat Eselon 2 dan 3 Mendapatkan Pelatihan PRESTASI

Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) bagi Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Kepala UPT Syahbandar Pelabuhan Perikanan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kegiatan berlangsung di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa – Jumat, 15 – 18 Juni 2021.  Para peserta berdasarkan hasil pemetaan manajemen risiko korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan KKP yang disusun oleh Komite Integritas, adalah para pemangku jabatan yang dinilai memiliki kerentanan dan potensi terjadinya KKN. Hal ini diidentifikasi melalui unit kerja eselon 1 dan kegiatan di lingkungan KKP. Ditjen Perikanan Tangkap KKP diketahui memiliki tugas dan fungsi strategis dalam pengelolaan produksi perikanan tangkap, pengelolaan pelabuhan perikanan, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang memiliki target pencapaian penerimaan PNBP setiap tahunnya. Dala...

Fantastis, Pemerintah Kota Pontianak Anggarkan Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak Rp 25 Miliar

  Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak mengucurkan anggaran fantastis untuk pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak bakal dibangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25 Miliar atau tepatnya pagu anggaran Rp  Rp 25.029.777.475,00.  Setelah proses lelang, PT. BUDI BANGUN KONSTRUKSI JL. ADISUCIPTO GG. H. SALEHA DS. ARANG LIMBUNG KEC. SUNGAI RAYA - Kubu Raya (Kab.) - Kalimantan Barat   menjadi pemenang dengan nilai tawaran Rp 20.280.000.000,00. Sebanyak 108 kontraktor mengikuti lelang yang diselenggarakan lewat LPSE Pontianak.  PT BBK sebenarnya bukan penawar terendah. Tercatat bahwa  PT. PUTRA NANGGROE ACEH  membuat harga penawaran sebesar Rp 19.998.615.367,04. Dalam proses lelangnya, PT PNA gagal dan panitia lelang menetapkan PT BBK sebagai pemenang tender pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Pemkot Pontianak mengalokasikan an...

Direktorat Jenderal Pajak Tak Bantah Bakal Kenakan PPN Terhadap Sembako dan Pendidikan, Ini Penjelasannya

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat dalam rilis resminya kepada wajib pajak menyampaikan tanggapan terkait rencana pengenaan PPN terhadap sembako dan pendidikan Direktorat Jenderal Pajak menuturkan bahwa b erkenaan dengan maraknya pemberitaan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas sembako maupun jasa pendidikan di Indonesia dengan ini disampaikan bahwa berita yang beredar merupakan informasi yang tidak berasal dari sumber resmi pemerintah. Saat ini pemerintah sedang fokus terhadap upaya penanggulangan Covid-19 dengan melakukan berbagai upaya untuk melindungi masyarakat dan menolong dunia usaha agar dapat bangkit dan pulih akibat pandemi. Di tengah situasi pelemahan ekonomi akibat pandemi, pemerintah memandang perlu menyiapkan kerangka kebijakan perpajakan, di antaranya usulan perubahan pengaturan PPN. Ada pun poin-poin penting usulan perubahan di antaranya adalah pengurangan berbagai fasilitas PPN karena dinilai tidak tepat sasaran dan untuk mengura...