Langsung ke konten utama

Laporan Pertanggungjawab Gubernur Kalimantan Barat Cornelis Pada Masa Akhir Jabatannya Periode 2008-20013



1.      Perkembangan Lembaga Penyiaran Lokal yang ada saat ini, terdiri dari 6 (enam) stasiul1 televisi, yaitu TVRI Pontianak, Khatulistiwa TV (KTV), Kapuas Citra Televisi (KCTV), Ruai TV, Matahari TV, dan Pontianak TV.
2.      Penanaman modal, tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 21,88% dengan nilai investasi mencapai Rp. 6,3 trilyun rupiah lebih. Kenaikan nilai investasi yang signifikan juga terjadi pada tahun 2010, yaitu sebesar 32,21 % dengan nilai investasi mencapai Rp. 8,3 trilyun rupiah lebih. Untuk tahun 2011, perkembangan realisasi PMDN kenaikannya sebesar 19,36%, dengan nilai investasi mencapai Rp. 10 trilyun rupiah lebih. Adapun per 30 Juni 2012, nilai investasi sudah mencapai Rp. 11,519 trilyun rupiah lebih.
3.      PMA tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 20,08%, dengan nilai investasi mencapai 944,177 ribu US Dollar lebih dibandingkan tahun 2008 yang hanya mengalami kenaikan sebesar 8,390/0. Tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 18,91 %, dengan nilai investasi sebesar 1,122 Milyar US Dollar lebih. Pada tahun 2011, perkembangan realisasi PMA mencapai kenaikan yang cukup tinggi sebesar 23,83%, dengan nilai investasi mencapai 1,390 Milyar US Dollar lebih. Adapun per tanggal 30 Juni 2012 sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu 1,690 Milyar US Dollar lebih.
4.      Pemerintah Provinsi Kalbar = Provinsi terbaik di bidang investasi, menerima penghargaan Regional Champions 2011 dari Menko Bidang Perekonomian RI kepada Gubernur Kalimantan Barat.
5.      Peningkatan investasi di Kalbar, tidak lepas dari peran komponen masyarakat menciptakan rasa aman dan penyebarluasan informasi kegiatan investasi. Investasi di Kalbar tahun 2008-2011 sangat kondusif,  berdampak terhadap ekonomi. Tahun 2008 pertumbuhan ekonomi = 5,5%; tahun 2009 = 4,8%; tahun 2010 = 5,4%; dan tahun 2011= 5,9%.
6.      Perkembangan koperasi pada tahun 2009 sebanyak 3.757 unit, sedangkan pada tahun 2008 jumlah koperasi hanya 3.102 unit. Dengan demikian perkembangan koperasi pada tahun 2009 meningkat sebesar 21,12%. Jumlah koperasi pada tahun 2010 sebanyak 4.069, dan meningkat kembali menjadi 4.242 unit pada tahun 2011. Hal ini berarti perkembangan jumlah koperasi dari tahun 2008 ke tahun 2011, mengalami peningkatan sebesar 36,75%.
7.      Jumlah anggota koperasi pada tahun 2009 sebanyak 663.617 orang, sedangkan pada tahun 2008 hanya 425.626 orang. Dengan demikian telah terjadi peningkatan jumlah anggota operasi pada tahun 2009 sebesar 55,90%. Jumlah anggota koperasi pada tahun 2011 sebanyak 1.153.736 orang dan pada tahun 2010 sebanyak 752.730 orang. Artinya peningkatan jumlah anggota koperasi pada tahun 2011 sebesar 53,27% dibandingkan tahun sebelumnya.
8.      Modal koperasi pada tahun 2009 sebesar Rp. 1,001 trilyun rupiah lebih, sementara itu untuk tahun 2008, modal koperasi hanya sebesar Rp. 332,913 milyar rupiah lebih. Artinya modal koperasi pada tahun 2009 meningkat sebesar 222,35%. Demikian pula jumlah modal koperasi pada tahun 2011, meningkat kembali menjadi Rp. 5,530 trilyun rupiah lebih, dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya Rp. 1,733 trilyun rupiah lebih. Dengan demikian peningkatan modal koperasi pada tahun 2011 sebesar 219%.
9.      Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi pada tahun 2009 sebesar Rp. 79,217 milyar rupiah lebih, jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun 2008 yang hanya Rp. 290,975 juta rupiah. Sedangkan SHU pada tahun 2011 berjumlah Rp. 104,713 trilyun rupiah, naik dari tahun 2010 yang hanya berjumlah Rp. 94,479 milyar rupiah. Dengan demikian SHU pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 10,83%.
10.  Gubernur Kalimantan Barat, menerima Satya Lencana Pembangunan dalam bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2009 dari Presiden RI;
11.  Ketua Dekranasda Provinsi Kalbar yang dijabat oleh istri Gubernur Kalbar juga telah menerima penghargaan berupa AWARDS 2012 untuk kategori Pengembang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terbaik, yang diberikan oleh Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo, Surakarta.
12.  Bidang Tenaga Kerja: angka pengangguran telah menurun dari 5,32% (tahun 2008) menjadi hanya 3,4% (data BPS: Pebruari 2012). Capaian ini jauh dari yang ditargetkan dalam RPJMD Provinsi Kalbar Tahun 2008-2013, yaitu sebesar 6,81 %.
13.  Upah Minimum Provinsi (UMP) terus meningkat setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2008 sebesar Rp. 645.000,-; tahun 2009 sebesar Rp. 705.000,-; tahun 2010 sebesar Rp. 741.000,-; tahun 2011 sebesar Rp. 802.500,-; dan pada tahun 2012 ini sebesar Rp. 900.000,-.
14.  Target SPM penguatan cadangan pangan Provinsi sebesar 60%, (120 ton) dari 200 ton target telah terlampaui pada tahun 2011 dengan realisasi sebesar 296,975 ton atau terdapat kelebihan target sebesar 148,49 ton.
15.  Kegiatan sosial: Tahun 2008 s.d Semester I (satu) 2012, antara lain pemberdayaan masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial bagi 49.499 jiwa; pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan jumlah bantuan sebanyak 715 unit; pelayanan dan rehabilitasi sosial melalui pemberdayaan anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas/penyandang cacat bagi 7.480 jiwa; penanggulangan bencana dan bantuan jaminan sosial bagi 40.099 jiwa.
16.  Dalam pembangunan sosial budaya, sektor ini dari tahun 2008-2012 diarahkan pada berbagai macam kegiatan yang bertujuan untuk menggali, melestarikan serta mengembangkan kebudayaan Kalbar, seperti: festival budaya, pekan kegiatan dan produk budaya, pameran bersama Museum se-Borneo dan lain-lain.
17.  Satu indikator keberhasilan Kalbar dalam bidang pengarus-utamaan gender, pemberdayaan perempuan serta perlindungan Anak, Presiden RI telah menganugerahkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya kepada Gubernur Kalbar pada Peringatan Hari Ibu di Jakarta masing-masing pada tahun 2008, 2010, dan 2011 .
18.   Terkait dengan kependudukan dan catatan sipil: sosialisasi, fasilitasi, supervisi, dan monitoring penerapan KTP elektronik (e-KTP) guna terwujudnya database  kependudukan yang akurat, termasuk untuk penyiapan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP-4) Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2012.
19.  Berdasarkan hasil laporan perekaman jumlah penduduk wajib KTP di 4 (empat) Kabupaten/Kota, maka tingkat pelayanan sampai dengan hari ini telah mencapai 100% (1.063.084 jiwa), sedangkan 10 Kabupaten lainnya akan masuk pada tahun 2012, dengan target perekaman sebanyak 2.129.839 jiwa. Telah didistribusikan surat penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) per keluarga sebanyak 1.260.894 Kepala Keluarga (KK), Kabupaten/Kota guna Kelahiran secara gratis.
20.  Sektor pemuda: Pemilihan Pemuda Pelopor Bidang Pendidikan, dan fasilitasi Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP-3).
21.  Bidang keolahragaan, antara lain dilaksanakan melalui program pengembangan dan kebijakan manajemen olahraga, pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga, peningkatan sarana/prasarana pemuda dan olahraga, serta program pengembangan kemitraan. Kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain Pekan Olahraga Pelajar Perbatasan; Sukan Borneo.
22.  Otonomi Daerah dan pemerintahan umum, telah dilaksanakan kegiatan kerjasama antar daerah, fasilitasi pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilukada, persetujuan tertulis Gubernur dan penerbitan Keputusan mengenai penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, kegiatan FORKORPIMDA, fasilitasi kunjungan kerja Pejabat Negara, peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi, fasilitasi pembentukan Calon Provinsi Kalbar Wilayah Timur, Calon Kabupaten Sekayam Raya dan Calon Kabupaten Tayan, pemekaran Kecamatan, pemekaran Desa, pembinaan lembaga adat, rapat-rapat koordinasi, penegasan batas daerah antar Kabupaten/Kota, fasilitasi pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) dan evaluasinya.
23.  Adapun jumlah CPNS penerimaan dari umum di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar dari tahun 2008-2011 berjumlah 684 orang. Pada tahun 2011 dilaksanakan Moratorium Penerimaan CPNS yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang Penundaan Sementara Penerimaan CPNS.
24.  PNS yang mengikuti diklat Tahun 2008 sampai dengan Semester I Tahun 2012, Diklat Kepemimpinan 155 orang; Diklat Fungsional Khusus Jabatan Tertentu 90 orang; Diklat Teknis 216 orang, dan Diklat Fungsional umum sebanyak 90 orang. Tugas Belajar tahun 2008-2011 = 96 orang, S-2, S-1, D-IV dan D-III. dan izin belajar Tahun 2008-2011 = 498 orang.
25.  "Gerakan Kalbar Membaca":  telah dibentuk 140 Perpustakaan Desa/Kelurahan; bantuan 500 judul buku per 1.000 eksemplar; dan rak buku masing-masing  2 buah per Desa/Kelurahan.
26.  Nelayan Teladan; Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokwasmas) Danau Lindung Empangau Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Juara Pertama Tingkat Nasional atas prestasinya dalam pelestarian sumberdaya perikanan tahun 2011; dan PKK Provinsi Kalbar sebagai Juara Umum Tingkat Nasional pada lomba masak serba ikan di Jakarta pada tahun 2011.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Fantastis, Pemerintah Kota Pontianak Anggarkan Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak Rp 25 Miliar

  Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak mengucurkan anggaran fantastis untuk pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak bakal dibangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25 Miliar atau tepatnya pagu anggaran Rp  Rp 25.029.777.475,00.  Setelah proses lelang, PT. BUDI BANGUN KONSTRUKSI JL. ADISUCIPTO GG. H. SALEHA DS. ARANG LIMBUNG KEC. SUNGAI RAYA - Kubu Raya (Kab.) - Kalimantan Barat   menjadi pemenang dengan nilai tawaran Rp 20.280.000.000,00. Sebanyak 108 kontraktor mengikuti lelang yang diselenggarakan lewat LPSE Pontianak.  PT BBK sebenarnya bukan penawar terendah. Tercatat bahwa  PT. PUTRA NANGGROE ACEH  membuat harga penawaran sebesar Rp 19.998.615.367,04. Dalam proses lelangnya, PT PNA gagal dan panitia lelang menetapkan PT BBK sebagai pemenang tender pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Pemkot Pontianak mengalokasikan an...

KPK Warning Pejabat Negara Lapor Kekayaan Tahun 2020, Batas Waktu 31 Maret!

Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan batas waktu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk tahun pelaporan 2020 yaitu 31 Maret 2021.  Untuk itu, KPK mengimbau kepada Penyelenggara Negara (PN) yang belum melaporkan kekayaannya agar segera menyampaikan.  Berdasarkan aplikasi e-LHKPN per tanggal 23 Maret 2021 secara nasional KPK telah menerima 308.840 LHKPN dari total 378.461 wajib lapor (WL) atau 81,60 persen. Sisanya masih ada 69.621 WL yang belum menyampaikan.  Rinciannya adalah Bidang Eksekutif tercatat 82,35 persen dari total 306.525 WL yang telah melaporkan.  Bidang Yudikatif tercatat 96,70 persen dari total 19.783 WL. Bidang Legislatif yaitu 55,69 persen dari total 20.135 WL. Dan, dari BUMN/D tercatat 81,45 persen dari total 32.018 WL.  Sejak diluncurkan pada 2017, aplikasi eLHKPN memungkinkan bagi PN untuk melakukan pengisian dan penyampaian laporan kekayaannya secara elektronik kapan saja dan dari mana saja.  ...

Kunjungan ke Desa Jungut Batu, Nusa Penida, Bali, 10/4/2011

Mengandalkan Ekowisata, Desa Jungut Batu, Kecamatan Nusa Penida, Bali, menyedikan pemandangan indah Hutan Bakau yang dapat dijelajahi menggunakan Sampan. Usaha penyelamatan lingkungan dalam menghadapi perubaha iklim ini ternyata membawa dampak cukup besar dalam perekonomian warga masyarakat. Kepala Desa, Supitre, mengatakan Hutan Bakau yang ada saat ini kini menjadi sumber penghasilan masyarakat. Disamping juga dengan adanya dukungan wisata laut yang menyimpan terumbu karang indah. "Selain turis datang ke desa Jungut Batu untuk menyelam, mereka kini dapat melihat Hutan Bakau secara langsung. Kita menyediakan sebanyak 33 perahu untuk melihat-lihat Manggrove. 33 orang ini terbagi dalam beberapa kelompok," ujar Supitre. Satu perahu mampu mengangkut sebanyak empat orang turis. Dengan biaya sekali berangkat Rp 70 ribu per trip. Dikatakannya, dalam satu hari pasti ada wisatawan melihat Ekowisata Manggrove. "Dari Rp 70 ribu itu setengahnya masuk ke kas desa. Uang terse...