Langsung ke konten utama

HASIL PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTN BARAT LKPJ CORNELIS 2012)



1.      BIDANG EKONOMI: Pertumbuhan ekonomi = 5,9%. Lebih tinggi dibanding yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 (=  4,8 - 5,4 %).
2.      Gubernur mendapat penghargaan pembangunan ekonomi = Regional Champion Tahun 2011.
3.      IPM meningkat: 68,17 (2008) è 68,79 (2009), è 69,15 (2010) è 69,53 (2011).
4.      Tahun 2008, pendapatan APBD = Rp. 1,474 trilyun, surplus 9,69% (setara Rp. 130 milyar).
Tahun 2009, pendapatan APBD = Rp. 1,578 trilyun, surplus 1,15% (setara Rp. 18 milyar).  
Tahun 2010, pendapatan APBD = Rp. 1,779 trilyun, surplus 7,75% (setara Rp. 128 Milyar).
Tahun 201, pendapatan APBD = Rp. 2,202 trilyun, surplus 8,65% (setara Rp. 176,727 milyar),
Tahun 2012, diperkirakan pendapatan APBD sebesar Rp. 2,837 trilyun.
5.      Tahun 2008, PAD hanya Rp. 615,112 milyar.
Tahun 2011, PAD meningkat jadi Rp. 1,080 trilyun.
Kenaikan sebesar Rp. 456,343 milyar atau PAD meningkat sebesar 75,65%.
6.      Pajak daerah tahun 2008, memberikan kontribusi =  Rp. 499,900 milyar.
Tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 901,500 milyar.
Kenaikan sebesar Rp. 401,600 milyar atau sebesar 80,34%.
7.      Retribusi daerah, Tahun 2008 memberikan kontribusi = Rp. 38,908 milyar.
Tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 84,659 milyar.
Kenaikan sebesar Rp. 45,751 milyar atau sebesar 117,59%.
8.      Belanja Daerah:
Tahun 2008 teralokasi Rp. 1,456 trilyun, terealisasi Rp. 1,361 trilyun atau 93,43%. Surplus Rp. 95 milyar. Tahun 2009, teralokasi Rp. 1,796 trilyun, terealisasi hanya 90,55%, surplus Rp. 169 milyar.
Tahun 2010, teralokasi Rp. 1,804 trilyun, terealisasi Rp. 1,7 trilyun, surplus 5,76%, setara Rp. 103 milyar. Tahun 2011, teralokasi Rp. 2,178 trilyun, terealisasi Rp. 1,995 trilyun, surplus 8,40%, setara Rp. 183 milyar. Tahun 2012, teralokasi Rp. 2,902 trilyun.
9.      Angka Pertumbuhan Ekonomi, ditetapkan 7,05% tahun 2012, dan 7,28% pada tahun 2013, diubah menjadi  5,95% (2012) dan 6% (203).
Angka inflasi ditetapkan 4,47% dan 4,35% pada tahun 2012 dan 2013, diubah 5,44% dan 5,50%.
10.  Angka kemiskinan 2008-2011 cukup jauh melampaui target, sehingga disesuaikan dari 10,65% dan 10,21% tahun 2012 dan 2013, menjadi  8,49% dan 8,23%.
11.   Pembangunan pendidikan: 
APK TK/RA Tahun 2007/2008 =  29,27%, menjadi 43,01 % Tahun 2011/2012.
APK SD/SDLB/Ml/Paket A Tahun 2007/2008 = 109,57%, menjadi 117,52% Tahun 2011/2012.
APK SMPI SMPLB/MTs/Paket B Tahun 2007/2008 = 83,09%, menjadi 90,17% Tahun 2011/2012.
APK SMA/SMALB/MA/Paket C Tahun 2007/2008 = 45,01%, menjadi 63,18% Tahun 2011/2012.
12.  APM TK/RA Tahun 2007/2008 = 19,11%, menjadi 36,19% Tahun 2011/2012.
APM SD/SDLB/MI/Paket A Tahun 2007/2008 = 80,43%, menjadi 98,91% Tahun 2011/2012.
APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B Tahun 2007/2008 = 60,79%, menjadi 68,64% Tahun 2011/2012.
APM SMA/SMALB/MA/Paket C Tahun 2007/2008 = 31,40%%, menjadi 51,16% Tahun 2011/2012.
13.  Angka Putus Sekolah:
SD/MI, Tahun 2007/2008 = 1,12%, turun menjadi 0,63% Tahun 2011/2012.
SMP/MTs Tahun 2007/2008 = 1,66%, turun menjadi 0,79% Tahun 2011/2012.
SMA/MA Tahun 2007/2008 = 3,46%, turun menjadi 1,18% Tahun 2011/2012.
14.  Angka Kelulusan UASBN dan Ujian Nasional (UN):
SD/MI, Tahun 2007/2008, kelulusan = 97,11%, rata-rata nilai 6,17,
meningkat menjadi    kelulusan = 99,98%, rata-rata nilai 7,29 pada Tahun 2011/2012.
SMP/MTs Tahun 2007/2008, kelulusan 70,01 %, rata-rata nilai 5,63;
meningkat menjadi    kelulusan = 98,29%, rata-rata nilai 7,06. pada Tahun 2011/2012
SMA/MA Tahun 2007/2008, kelulusan = 73,40%, rata-rata nilai 6,18; 
meningkat menjadi   kelulusan = 97,41 %, rata-rata nilai 7,23 pada Tahun 2011/2012.
15.  Angka Kematian Bayi (AKB):
Tahun 2008 = 543 kasus dari 86.510 kelahiran hidup;
Tahun 2009  = 351 kasus dari 83.001 kelahiran hidup;
Tahun 2010 = 595 kasus dari 82.415 kelahiran hidup;
Tahun 2011 = 553 kasus dari 84.564 kelahiran hidup.
Sampai dengan Semester I Tahun 2012, capaian kinerja kunjungan bayi di Pelayanan Kesehatan Desa se-Kalbar mencapai 96,74%.
16.  Umur Harapan Hidup (UHH) Tahun 2008 =  dari usia 66,30 tahun menjadi usia 66,45 pada Tahun 2009.
Tahun 2010 meningkat menjadi usia 66,60 tahun, dan tahun 2011 meningkat menjadi usia 66,75 tahun.
17.  Tahun 2008-2012, yang semula hanya 224 Puskesmas menjadi 236 Puskesmas, 833 Puskesmas Pembantu, 320 Puskesmas Keliling, dan 1.488 Poliklinik Desa (Polindes). Terdapat 13 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), 4 Rumah Sakit Umum TNI/POLRI, 15 Rumah Sakit Swasta, 1 unit Rumah Sakit Jiwa dan 2 Unit Rumah Sakit Khusus. Jumlah keseluruhan tempat tidur 3.557 buah.
18.  RSUP Dokter Sudarso tahun 2012 terakreditasi sebagai Rumah Sakit Pendidikan, yang telah diimbangi dengan menurunnya angka NOR (kematian lebih dari 48 Jam setelah dirawat) dari 31/1000 pasien menjadi 29/1000 pasien; menurunnya angka GDR (angka kematian umum) dari 67/1000 pasien menjadi kurang dari 60/1000 pasien; dengan membuka Unit Pelayanan Magnetic Resonance Imaging (MRI), layanan PONEK RS dan pembangunan gedung Bank Darah Rumah Sakit; serta dengan meningkatkan level Instalasi Gawat Darurat (IGD) melalui peningkatan peralatan kesehatan dan kedokteran, optimalisasi Kamar Bedah IGD, dan tenaga yang terlatih gawat darurat.
19.  Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Provinsi: Pasien rawat inap tahun 2011 = 530 orang, rawat jalan = 3.962 orang. Kapasitas tempat tidur = 385 buah, rata-rata tingkat hunian di atas 100%, dan 90% pasien dari keluarga tidak mampu (pasien JAMKESMAS). Tingginya tingkat hunian tersebut disebabkan karena masih ada pasien yang sudah sembuh namun belum diambil oleh keluarganya.
20.  Daerah perbatasan: pembangunan rumah sakit bergerak = 3 (tiga) unit di Kab. Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu, Rumah Sakit Rawat Inap di Puring Kencana Kapuas Hulu, dan penempatan 96 Para Medis di 5 (lima) Kabupaten perbatasan sejak 2010.
21.  (AMDAL); melakukan penilaian Peringkat Kerja Perusahaan (PROPER) ke 13 Perusahaan; penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan = 53 kasus; pemantauan kualitas udara dan air sungai secara berkala; penyuluhan pencegahan dan pengendalian asap kebakaran hutan/lahan; serta deteksi dini sebaran titik api via satelit (NOOA-18) milik Kementerian Kehutanan.
22.  Program Sumberdaya Air: Kondisi jaringan irigasi = kondisi baik tahun 2008  (14,29%); dan Tahun 2011 meningkat (34,71 %).
23.  Program Bina Marga: Jalan Provinsi Tahun 2008 = 1.656 Km, kondisi mantap 65,70% (1.087,99 Km).  Tahun 2011=1.562,30 Km, kondisi mantap meningkat = 75,85%  (1.185,02 Km), meningkat 10,15%. Tahun 2012  = kondisi mantap dapat mencapai 75,77% (1.192,32 Km).
24.  Jalan Nasional di Kalbar Tahun 2008 = 1.575,32 Km, kondisi mantap = 73,45% (1.157,04 Km), meningkat tahun 2010= 89,26% (1.488,53 Km). Tahun 2011, meningkat = 4,95% dengan estimasi capaian kondisi mantap akhir Tahun 2012 = 91.54% (1.562,50 Km).
25.  Pembangunan Jembatan Tayan mendukung Trans Kalimantan ke Provinsi Kalimantan Tengah.
26.  Bidang air minum Tahun 2011, Provinsi Kalbar mencapai 58,63% dari target MDG'S sebesar 68,32%.
27.  Transportasi Darat 5 (lima) tahun (2008-2012), untuk angkutan non reguler angkutan sewa dan antar jemput naik sangat signifikan:  angkutan sewa= 68,81 % dan angkutan antar jemput 39,71 % per tahun.
28.  Transportasi Laut: penumpang di Pontianak =  293.102 orang/tahun, dengan rata-rata 25,45% per tahun sedangkan jumlah barang sebanyak 3,5 juta ton per tahun.
29.  Transportasi Udara:  lima tahun (2008-2012), penumpang di Bandara Supadio Pontianak meningkat rata-rata 11,5% per tahun,  dan barang = 9,4 Juta kg per tahun dengan pertumbuhan sebesar 2,8% per tahun.
30.  Mobil Pelayanan Link Internet Kecamatan (MPLIK). Tahun 2011, telah didistribusikan 77 unit kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalbar.
31.  Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) tersebar di 14 Kabupaten/Kota, dan pengembangan infrastruktur radio KIMTAS atau Komunitas Informasi Masyarakat Perbatasan.
                                                                      

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Fantastis, Pemerintah Kota Pontianak Anggarkan Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak Rp 25 Miliar

  Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak mengucurkan anggaran fantastis untuk pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak bakal dibangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25 Miliar atau tepatnya pagu anggaran Rp  Rp 25.029.777.475,00.  Setelah proses lelang, PT. BUDI BANGUN KONSTRUKSI JL. ADISUCIPTO GG. H. SALEHA DS. ARANG LIMBUNG KEC. SUNGAI RAYA - Kubu Raya (Kab.) - Kalimantan Barat   menjadi pemenang dengan nilai tawaran Rp 20.280.000.000,00. Sebanyak 108 kontraktor mengikuti lelang yang diselenggarakan lewat LPSE Pontianak.  PT BBK sebenarnya bukan penawar terendah. Tercatat bahwa  PT. PUTRA NANGGROE ACEH  membuat harga penawaran sebesar Rp 19.998.615.367,04. Dalam proses lelangnya, PT PNA gagal dan panitia lelang menetapkan PT BBK sebagai pemenang tender pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Pemkot Pontianak mengalokasikan an...

KPK Warning Pejabat Negara Lapor Kekayaan Tahun 2020, Batas Waktu 31 Maret!

Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan batas waktu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk tahun pelaporan 2020 yaitu 31 Maret 2021.  Untuk itu, KPK mengimbau kepada Penyelenggara Negara (PN) yang belum melaporkan kekayaannya agar segera menyampaikan.  Berdasarkan aplikasi e-LHKPN per tanggal 23 Maret 2021 secara nasional KPK telah menerima 308.840 LHKPN dari total 378.461 wajib lapor (WL) atau 81,60 persen. Sisanya masih ada 69.621 WL yang belum menyampaikan.  Rinciannya adalah Bidang Eksekutif tercatat 82,35 persen dari total 306.525 WL yang telah melaporkan.  Bidang Yudikatif tercatat 96,70 persen dari total 19.783 WL. Bidang Legislatif yaitu 55,69 persen dari total 20.135 WL. Dan, dari BUMN/D tercatat 81,45 persen dari total 32.018 WL.  Sejak diluncurkan pada 2017, aplikasi eLHKPN memungkinkan bagi PN untuk melakukan pengisian dan penyampaian laporan kekayaannya secara elektronik kapan saja dan dari mana saja.  ...

Kunjungan ke Desa Jungut Batu, Nusa Penida, Bali, 10/4/2011

Mengandalkan Ekowisata, Desa Jungut Batu, Kecamatan Nusa Penida, Bali, menyedikan pemandangan indah Hutan Bakau yang dapat dijelajahi menggunakan Sampan. Usaha penyelamatan lingkungan dalam menghadapi perubaha iklim ini ternyata membawa dampak cukup besar dalam perekonomian warga masyarakat. Kepala Desa, Supitre, mengatakan Hutan Bakau yang ada saat ini kini menjadi sumber penghasilan masyarakat. Disamping juga dengan adanya dukungan wisata laut yang menyimpan terumbu karang indah. "Selain turis datang ke desa Jungut Batu untuk menyelam, mereka kini dapat melihat Hutan Bakau secara langsung. Kita menyediakan sebanyak 33 perahu untuk melihat-lihat Manggrove. 33 orang ini terbagi dalam beberapa kelompok," ujar Supitre. Satu perahu mampu mengangkut sebanyak empat orang turis. Dengan biaya sekali berangkat Rp 70 ribu per trip. Dikatakannya, dalam satu hari pasti ada wisatawan melihat Ekowisata Manggrove. "Dari Rp 70 ribu itu setengahnya masuk ke kas desa. Uang terse...