Langsung ke konten utama

Dokter RSUD Agoes Djam Tuntut Jasa

Komite medik RSUD Agoes Djam terdiri dari dokter gigi, umum, dan spesialis mempertanyakan hak berupa jasa selama tahun 2009 ke Pemerintah Daerah Ketapang yang belum diterima, Rabu (10/2). Tidak hanya itu, komite medik juga mempertanyakan masalah Jamkesmas, gedung, dan tarif sejak diberlakukan BLU.
Namun ditanya apakah merupakan bentuk protes, ketua komite medik, Dr Nouval membantahnya. Apa yang dilakukan oleh komite medik sebelumnya telah disampaikan namun pertemuan ini tidak mengajak serta pihak manajemen RSUD Agoes Djam.
"Saya rasa bukan demo tapi mempertanyakan pembayaran jasa selama tahun 2009. Pelayanan tetap kita lakukan dan sebagaimana seperti biasanya. Hanya saja memang jasa selama tahun 2009 belum kami terima dan ini satu bagian meteri yang kita sampaikan. Kita juga bertanya mengenai Jamkesmas, Gedung, dan Tarif RSUD Agoes Djam berikutnya," ujar Nouval kepada Tribun ditemui dikediamannya.
Nouval tidak membantah ketika pertemuan ini dilakukan menjadikan pelayanan ditutup lebih cepat. Ia menuturkan dengan adanya pertemuan ini, menghentikan pelayanan sekitar pukul 10.30 WIB, atau lebih awal. "Karena ada pertemuan pelayanan ditutup lebih awas, sekitar pukul 10.30 WIB. Komite medik kemudian melakukan pertemuan dengan pihak Pemda. Untuk dokter yang melakukan operasi bedah tetap seperti biasa. Jadi secara umum pelayanan tetap ada," jelas Nouval.
Ditanya harapannya, Nouval meminta pihak menajeman agar lebih terbuka dan segera melakukan pembayaran. Karena bagaimanapun pekerjaan yang dilakukan komite medik lebih dahulu memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Profesi kita juga butuh mendapatkan jasa yang selayaknya. Hal itu yang kita pertanyakan. Hubungan kita dengan pihak manajemen juga baik, dan saya sudah katakan bahwa sebelumnya juga kita telah sampaikan akan bertemu dengan Pemda. Komite medik hanya ingin memperoleh hak jasa yang seharusnya didapat," imbuhnya.
BLU Rp 7 M
Dikonfirmasi terpisah, pihak manajemen RSUD Agoes Djam, Drg Djoko Hartono mengatakan bahwa saat ini sedang memproses tunjangan para dokter. Belum dibayarnya tunjangan dikerenakan baru diterimanya dana Jamkesmas dari pemerintah pusat. RSUD Agoes Djam baru menerima di akhir tahun 2009, dan saat ini pegawai sedang memprosesnya.
"Bukan demo, tapi menyampaikan tunjangan yang belum diterima. Kita akui adanya keterlambatan pembayaran yang karena dan Jamkesmas dari pusat belum dibayarkan. Proses adsministrasi sudah dilakukan dan kita juga sudah menambah pegawai untuk mempercepat perhitungannnya. Karena bukan sedikit, tahun 2009 ini semua tunjangan pegawai mengalami kenaikan," ujar Djoko Hartono kepada Tribun ditemui di kantornya.
Tunjangan dokter pada tahun 2008 berkisar Rp 2,5 sampai dengan 7 juta. Dinaikan menjadi Rp 15 juta diterima merata untuk semua dokter. Sehingga hal ini yang membutuhkan proses. "Kita ingin memberikan yang terbaik bagi dokter, hanya saja keterlambatan dana dari Jamkesmas. Tahun 2008 tidak mendapatkan tunjangan Jamkesmasda, ditahun 2009 diberikan. Hal ini yang saat ini sedang diproses," tandasnya.
Djoko menambahkan bahwa dengan status BLU untuk RSUD Agoes Djam, pada tahun 2009 memperoleh pendapatan Rp 7 miliar. "Pendapatan tahun 2009 sekitar Rp 7 miliar. Ini juga merupakan bagian dari proses. Kedepannya masalah keterlambatan tidak terjadi," janjinya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Fantastis, Pemerintah Kota Pontianak Anggarkan Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak Rp 25 Miliar

  Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak mengucurkan anggaran fantastis untuk pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak bakal dibangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25 Miliar atau tepatnya pagu anggaran Rp  Rp 25.029.777.475,00.  Setelah proses lelang, PT. BUDI BANGUN KONSTRUKSI JL. ADISUCIPTO GG. H. SALEHA DS. ARANG LIMBUNG KEC. SUNGAI RAYA - Kubu Raya (Kab.) - Kalimantan Barat   menjadi pemenang dengan nilai tawaran Rp 20.280.000.000,00. Sebanyak 108 kontraktor mengikuti lelang yang diselenggarakan lewat LPSE Pontianak.  PT BBK sebenarnya bukan penawar terendah. Tercatat bahwa  PT. PUTRA NANGGROE ACEH  membuat harga penawaran sebesar Rp 19.998.615.367,04. Dalam proses lelangnya, PT PNA gagal dan panitia lelang menetapkan PT BBK sebagai pemenang tender pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Pemkot Pontianak mengalokasikan an...

KPK Warning Pejabat Negara Lapor Kekayaan Tahun 2020, Batas Waktu 31 Maret!

Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan batas waktu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk tahun pelaporan 2020 yaitu 31 Maret 2021.  Untuk itu, KPK mengimbau kepada Penyelenggara Negara (PN) yang belum melaporkan kekayaannya agar segera menyampaikan.  Berdasarkan aplikasi e-LHKPN per tanggal 23 Maret 2021 secara nasional KPK telah menerima 308.840 LHKPN dari total 378.461 wajib lapor (WL) atau 81,60 persen. Sisanya masih ada 69.621 WL yang belum menyampaikan.  Rinciannya adalah Bidang Eksekutif tercatat 82,35 persen dari total 306.525 WL yang telah melaporkan.  Bidang Yudikatif tercatat 96,70 persen dari total 19.783 WL. Bidang Legislatif yaitu 55,69 persen dari total 20.135 WL. Dan, dari BUMN/D tercatat 81,45 persen dari total 32.018 WL.  Sejak diluncurkan pada 2017, aplikasi eLHKPN memungkinkan bagi PN untuk melakukan pengisian dan penyampaian laporan kekayaannya secara elektronik kapan saja dan dari mana saja.  ...

Kunjungan ke Desa Jungut Batu, Nusa Penida, Bali, 10/4/2011

Mengandalkan Ekowisata, Desa Jungut Batu, Kecamatan Nusa Penida, Bali, menyedikan pemandangan indah Hutan Bakau yang dapat dijelajahi menggunakan Sampan. Usaha penyelamatan lingkungan dalam menghadapi perubaha iklim ini ternyata membawa dampak cukup besar dalam perekonomian warga masyarakat. Kepala Desa, Supitre, mengatakan Hutan Bakau yang ada saat ini kini menjadi sumber penghasilan masyarakat. Disamping juga dengan adanya dukungan wisata laut yang menyimpan terumbu karang indah. "Selain turis datang ke desa Jungut Batu untuk menyelam, mereka kini dapat melihat Hutan Bakau secara langsung. Kita menyediakan sebanyak 33 perahu untuk melihat-lihat Manggrove. 33 orang ini terbagi dalam beberapa kelompok," ujar Supitre. Satu perahu mampu mengangkut sebanyak empat orang turis. Dengan biaya sekali berangkat Rp 70 ribu per trip. Dikatakannya, dalam satu hari pasti ada wisatawan melihat Ekowisata Manggrove. "Dari Rp 70 ribu itu setengahnya masuk ke kas desa. Uang terse...