Langsung ke konten utama

Dokter RSUD Agoes Djam Tuntut Jasa

Komite medik RSUD Agoes Djam terdiri dari dokter gigi, umum, dan spesialis mempertanyakan hak berupa jasa selama tahun 2009 ke Pemerintah Daerah Ketapang yang belum diterima, Rabu (10/2). Tidak hanya itu, komite medik juga mempertanyakan masalah Jamkesmas, gedung, dan tarif sejak diberlakukan BLU.
Namun ditanya apakah merupakan bentuk protes, ketua komite medik, Dr Nouval membantahnya. Apa yang dilakukan oleh komite medik sebelumnya telah disampaikan namun pertemuan ini tidak mengajak serta pihak manajemen RSUD Agoes Djam.
"Saya rasa bukan demo tapi mempertanyakan pembayaran jasa selama tahun 2009. Pelayanan tetap kita lakukan dan sebagaimana seperti biasanya. Hanya saja memang jasa selama tahun 2009 belum kami terima dan ini satu bagian meteri yang kita sampaikan. Kita juga bertanya mengenai Jamkesmas, Gedung, dan Tarif RSUD Agoes Djam berikutnya," ujar Nouval kepada Tribun ditemui dikediamannya.
Nouval tidak membantah ketika pertemuan ini dilakukan menjadikan pelayanan ditutup lebih cepat. Ia menuturkan dengan adanya pertemuan ini, menghentikan pelayanan sekitar pukul 10.30 WIB, atau lebih awal. "Karena ada pertemuan pelayanan ditutup lebih awas, sekitar pukul 10.30 WIB. Komite medik kemudian melakukan pertemuan dengan pihak Pemda. Untuk dokter yang melakukan operasi bedah tetap seperti biasa. Jadi secara umum pelayanan tetap ada," jelas Nouval.
Ditanya harapannya, Nouval meminta pihak menajeman agar lebih terbuka dan segera melakukan pembayaran. Karena bagaimanapun pekerjaan yang dilakukan komite medik lebih dahulu memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Profesi kita juga butuh mendapatkan jasa yang selayaknya. Hal itu yang kita pertanyakan. Hubungan kita dengan pihak manajemen juga baik, dan saya sudah katakan bahwa sebelumnya juga kita telah sampaikan akan bertemu dengan Pemda. Komite medik hanya ingin memperoleh hak jasa yang seharusnya didapat," imbuhnya.
BLU Rp 7 M
Dikonfirmasi terpisah, pihak manajemen RSUD Agoes Djam, Drg Djoko Hartono mengatakan bahwa saat ini sedang memproses tunjangan para dokter. Belum dibayarnya tunjangan dikerenakan baru diterimanya dana Jamkesmas dari pemerintah pusat. RSUD Agoes Djam baru menerima di akhir tahun 2009, dan saat ini pegawai sedang memprosesnya.
"Bukan demo, tapi menyampaikan tunjangan yang belum diterima. Kita akui adanya keterlambatan pembayaran yang karena dan Jamkesmas dari pusat belum dibayarkan. Proses adsministrasi sudah dilakukan dan kita juga sudah menambah pegawai untuk mempercepat perhitungannnya. Karena bukan sedikit, tahun 2009 ini semua tunjangan pegawai mengalami kenaikan," ujar Djoko Hartono kepada Tribun ditemui di kantornya.
Tunjangan dokter pada tahun 2008 berkisar Rp 2,5 sampai dengan 7 juta. Dinaikan menjadi Rp 15 juta diterima merata untuk semua dokter. Sehingga hal ini yang membutuhkan proses. "Kita ingin memberikan yang terbaik bagi dokter, hanya saja keterlambatan dana dari Jamkesmas. Tahun 2008 tidak mendapatkan tunjangan Jamkesmasda, ditahun 2009 diberikan. Hal ini yang saat ini sedang diproses," tandasnya.
Djoko menambahkan bahwa dengan status BLU untuk RSUD Agoes Djam, pada tahun 2009 memperoleh pendapatan Rp 7 miliar. "Pendapatan tahun 2009 sekitar Rp 7 miliar. Ini juga merupakan bagian dari proses. Kedepannya masalah keterlambatan tidak terjadi," janjinya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pemuda dan LSM Anti Korupsi Kalimantan Tengah Mendapatkan Sekolah Intensif Dari KPK

HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kegiatan Sekolah Intensif Pemuda dan LSM Antikorupsi tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Kegiatan diselenggarakan mulai 22 – 24 Oktober 2021 bertempat di Hotel Neo Palma Palangkaraya. Kegiatan diikuti oleh 29 peserta dari 155 pendaftar. Dalam pembukaan kegiatan, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi menyampaikan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan para pemuda dan LSM dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor), serta bagaimana mendorong peran serta aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. “Kami meyakini pemuda memiliki semangat yang lebih dan semangat tersebut harus terus dibina agar tertanam menjadi semangat antikorupsi,” ujar Kumbul. Dengan mengikuti sekolah pemuda dan LSM antikorupsi, kata Kumbul, diharapkan para generasi muda dapat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di sekitarnya ke KPK dengan laporan yang berkualitas...

Gubernur Kalbar Sutarmidji Targetkan Vaksinasi Kota Pontianak 250 Ribu Dalam Dua Bulan Mendatang

  Gubernur Kalbar Sutarmidji lewat akun media sosial Facebooknya menyampaikan bahwa vaksinasi di Kota Pontianak sudah mencapai 75 ribu orang.  Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk di Kota Pontianak  Hal itu disampaikannya pada Minggu 27 Juni 2021, Gubernur Sutarmidji menuturkan bahwa vaksinasi di Kalbar telah menyasar sekitar 200 ribu jiwa.  "Assalamu'alaikum, Alhamdulillah hingga hari ini di Pontianak warga yang sudah divaksin mencapai 75 ribu orang,". "Se-Kalbar sudah lebih 200.000 orang,". Gubernur Sutarmidji menargetkan bahwa sekitar dua bulan ke depan Pontianak bisa mencapai sekitar 200 hingga 250 ribu. "Kalbar (bisa,red) 500 ribu orang yang divaksin. Ini adalah ihktiar kita," terang Midji, sapaan akrab orang nomor satu di Kalbar.  Mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini berharap pandemi Covid-19 yang melanda di dunia bisa segera berlalu. Terkhususnya di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat.  "Semoga Covid segera berlalu. Saya sarankan mas...

Rumah Sakit Bethesda Serukam Melayani Masyarakat Pedalaman

Sudah sejak lama Rumah Sakit Bethesda Serukam melayani masyarakat pedalaman yakni Dayak dan hingga kini, Kamis (3/9). Terletak di kaki pegunungan Mendering, Kabupaten Bengkayang, dalam perkembangannya telah berdiri Akademi Keperawatan pada tahun 2001 dengan tujuan untuk menciptakan tenaga kesehatan bagi warga pedalaman. Jika kembali pada tahun 2000 kebawah, Rumah Sakit Serukam menjadi tujuan bagi masyarakat Kalbar bahkan warga dari luar Kalbar sendiri untuk berobat. Seiring dengan berkembangnya pelayanan kesehatan di setiap Kabupaten maupun di Provinsi, ternyata cukup berdampak pada jumlah pasien yang berobat ke Serukam. "Secara umum mengalami penurunan pasien dari luar Serukam. Ini disebabkan faktor eksternal yakni adanya rumah sakit Pemerintah yang mulai berubah seperti fasilitas dan dokter yang bertugas disana. Akan tetapi sejak dua tahun belakangan pasien yang berobat ke Serukam kembali mengalami peningkatan,. Hanya saja dari luar Kalbar seperti Jakarta berkurang," ujar...