Langsung ke konten utama

Dermaga Pelindo II Ketapang Berlubang

Supir Truck Ngeluh Sering Jeblok dan Jatuh
Kondisi dermaga Pelabuhan Indonesia (pelindo) II Kabupaten Ketapang yang berlubang dikeluhkan seluruh sopir angkutan dan kapal muatan yang bongkar muat, Rabu (3/1). Supir, Heri (32) mengaku telah bosan menyampaikan kerusakan yang terjadi di dermaga namun hingga kini tidak mendapatkan perbaikan yang layak.
"Sebenarnya sudah malas mau bicara lagi tentang kondisi dermaga Pelindo II. Sudah puluhan kali kami menyampaikan kepada Pelindo II, namun sampai kini kondisi dermaga masih tetap sama. Kerusakan ini sudah berlangsung dari 4-5 tahun yang lalu," ujar Heri kepada Tribun ditemui di dermaga Pelindo II.
Ia yang awalnya enggan menyebutkan namanya mengatakan akibat kondisi dermaga yang berlubang, terpaksa bersama sesama supir dan buruh pelabuhan melakukan perbaikan sekedarnya. Kondisi ini diperparah dengan pelabuhan nomor 1 tidak lagi beroperasi. Otomatis aktivitas bongkar muat barang mengalami hambatan.
"Disini ada lima dermaga, dermaga 1-3 untuk angkutan barang, dermaga nomor 4-5 untuk penumpang. Sekarang ini yang bisa digunakan dermaga 2 dan 3, karena sudah sejak dua bulan lalu dermaga 1 rusak. Dermaga 4 dan 5 saat ini kondisinya semakin parah, namanya truck jeblok ke dalam sih bukan lagi heran. Belum lagi resiko barang jatuh itu tanggungjawab kami," ungkap Heri terlihat serius.
Jika sudah ada truck angkutan barang jeblok, semua aktivitas terganggu. Supir kehilangan upah dari penghasilan muat barang. Biasanya dalam satu hari dengan kondisi saat ini mampu bongkar muat sebanyak empat rit, akibat truck jeblok biasanya hanya satu rit saja. Kalau sudah begini, kata Heri, siapa yang akan disalahkan.
"Terkadang pemilik kapal berebut untuk sandar. Kadang clash siapa yang mau bongkar muat duluan. Sekarang ini saja ada lima kapal yang menunggu bongkar muat. Dermaga yang ada hanya bisa untuk tiga kapal," imbuhnya.
Hal senada diungkapkan oleh Junai (35), yang mengaku sudah berulang kali mengundang media untuk meliputnya. Bahkan pihak Pelindo II juga turut meminta agar diketahui oleh pemerintah pusat dan provinsi sana. Namun terkadang ada saja dari LSM dan media yang melakukan perjanjian- perjanjian agar supaya berita tidak terbit.
"Disini ada sekitar 40 supir truk angkutan dan ada 4 regu suakang atau buruh yang satu regunya sebanyak 20 orang. Semuanya mengeluhkan kondisi dermaga Pelindo II. Kita inginnya segera di ganti menjadi beton. Sebab resikonya sangat tinggi terjatuh ke sungai," ujar Junai.
Terlihat dari pantauan Tribun, lubang besar di beberapa titik dermaga siap memakan korban truk angkutan. Kondisi lubang juga terdapat pada bagian pinggir dermaga.
Yudi (33) pembawa kapal angkutan PT Dwi Indah mengatakan bahwa dermaga Pelindo II sudah tidak layak lagi. Ia meminta pemerintah untuk segera memperbaikinya. "Kalau untuk kami disini sih sudah tidak layak lagi, tapi mungkin beda jika apa kata pemerintah, entah layak atau tidak kan. Kalau dikatakan lambat sih enggak, cuma kapasitasnya yang kurang," ujar Yudi.
Lanjutnya, keinginan pihak kapal agar setiap bongkat muat bisa berjalan lancar. Sebab saat ini untuk antrian cukup tinggi dan pergerakan truk angkut menuju kapal juga sangat sulit.
"Coba dilihat truk itu masuk ke sini, kalau gak lihai mungkin sudah msuk ke dalam sungai. Itu resiko yang harus mereka hadapi. Belum laga untuk bersandar pandai-pandai mereka untuk menutup lubangnya. Kalau kami pemilik kapal sih tidak ada kaitannya langsung," tandasnya.
Ditemui terpisah, Kepala Pelindo II, Iskandar mengatakan pihaknya selama ini telah berupaya melakukan perawatan terhadap dermaga. Direncanakan pada tahun 2010, ini akan ada peningkatan dermaga nomor 5 menjadi berbahan beton. Sementara untuk dermaga 1 sampai 4 belum diusulkan.
"Dermaga 1-4 belum diusulkan, usulan yang kita sampaikan ke pusat dari tahun 2009 itu hanya pada dermaga nomor 5. Untuk membangun dermaga menjadi bahan beton saja anggaranya cukup besar mencapai miliaran," ujar Iskandar kepada Tribun ditemui dikantornya.
Untuk dermaga nomor 1-4, Pelindo II sudah berbuat maksimal dengan melakukan penambalan. Pelindo II mengaku kesulitan mencari bahan baku kaytu Belian. "Kondisi kita sangat sulit mencari kayu belian. Tidak pernah supir truk bawa kayu sendiri, itu kayunya diambil dari sebelahnya dan dipindahkan menutup lubang di tengah dermaga. Dan lagi antara pemasukan dan operasional tidak seimbang. Lebih tinggi biaya operasional termasuk didalamnya biaya perawatan yang totalnya mencapai Rp 40 juta lebih," pungkasnya. (rhd)
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Budi Mateus mengatakan permasalahan yang terjadi di dermaga Pelindo II seharusnya dapat diatasi jika Pemda mau pro aktif. Memang Pelindo II diatur langsung oleh pemerintah pusat namun Pemda perlu ambil bagian.
"Saya sudah dihubungi oleh kawan di DPR RI wilayah Kalimantan Barat. Katanya usulkan pembangunan apa yang perlu dianggarkan dalam APBN 2010 bagi daerah. Sebenarnya disini punya peluang, namun semuanya itu kembali kepada pemerintah daerah apakah mau pro aktif. Jika ternyata kerjasama keduannya antara Pelindo II dan Pemda Ketapang tidak ambil bagian tentu tidak akan terwujud," ujar Budi Mateus saat dihubungi Tribun.
Peluang pembanguan dari pemerintah pusat melalui APBN selalu terbuka lebar. Jika dalam hal ini Pemerintah Daerah mau berperan dan mengambil bagian. Jika ternyata Pemda hanya berdiam diri tentunya Pelindo II, Bandara Rahadi Usman tidak akan mengalami peningkatan status dan pelayanan.
"Pemda yang menjadi kunci pembangunan di daerahnya. Jika Pemda diam dan tidak inisiatif, tidak mungkin kita akan mendapatkan dana dari pusat. Hanya saja, terkadang dana dari pusat apakah sampai di Kabupaten dan dipergunakan sebagaimana peruntukannya. Anggota DPRD Ketapang sebagai fungsi dan tugasnya akan mem back up setiap lobi yang dilakukan Pemda ke Pusat. Kita juga bisa menyampaikan kepada DPR RI agar lebih meyakinkan lagi," pungkasnya

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Fantastis, Pemerintah Kota Pontianak Anggarkan Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak Rp 25 Miliar

  Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak mengucurkan anggaran fantastis untuk pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak bakal dibangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25 Miliar atau tepatnya pagu anggaran Rp  Rp 25.029.777.475,00.  Setelah proses lelang, PT. BUDI BANGUN KONSTRUKSI JL. ADISUCIPTO GG. H. SALEHA DS. ARANG LIMBUNG KEC. SUNGAI RAYA - Kubu Raya (Kab.) - Kalimantan Barat   menjadi pemenang dengan nilai tawaran Rp 20.280.000.000,00. Sebanyak 108 kontraktor mengikuti lelang yang diselenggarakan lewat LPSE Pontianak.  PT BBK sebenarnya bukan penawar terendah. Tercatat bahwa  PT. PUTRA NANGGROE ACEH  membuat harga penawaran sebesar Rp 19.998.615.367,04. Dalam proses lelangnya, PT PNA gagal dan panitia lelang menetapkan PT BBK sebagai pemenang tender pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Pemkot Pontianak mengalokasikan an...

KPK Warning Pejabat Negara Lapor Kekayaan Tahun 2020, Batas Waktu 31 Maret!

Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan batas waktu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk tahun pelaporan 2020 yaitu 31 Maret 2021.  Untuk itu, KPK mengimbau kepada Penyelenggara Negara (PN) yang belum melaporkan kekayaannya agar segera menyampaikan.  Berdasarkan aplikasi e-LHKPN per tanggal 23 Maret 2021 secara nasional KPK telah menerima 308.840 LHKPN dari total 378.461 wajib lapor (WL) atau 81,60 persen. Sisanya masih ada 69.621 WL yang belum menyampaikan.  Rinciannya adalah Bidang Eksekutif tercatat 82,35 persen dari total 306.525 WL yang telah melaporkan.  Bidang Yudikatif tercatat 96,70 persen dari total 19.783 WL. Bidang Legislatif yaitu 55,69 persen dari total 20.135 WL. Dan, dari BUMN/D tercatat 81,45 persen dari total 32.018 WL.  Sejak diluncurkan pada 2017, aplikasi eLHKPN memungkinkan bagi PN untuk melakukan pengisian dan penyampaian laporan kekayaannya secara elektronik kapan saja dan dari mana saja.  ...

Kunjungan ke Desa Jungut Batu, Nusa Penida, Bali, 10/4/2011

Mengandalkan Ekowisata, Desa Jungut Batu, Kecamatan Nusa Penida, Bali, menyedikan pemandangan indah Hutan Bakau yang dapat dijelajahi menggunakan Sampan. Usaha penyelamatan lingkungan dalam menghadapi perubaha iklim ini ternyata membawa dampak cukup besar dalam perekonomian warga masyarakat. Kepala Desa, Supitre, mengatakan Hutan Bakau yang ada saat ini kini menjadi sumber penghasilan masyarakat. Disamping juga dengan adanya dukungan wisata laut yang menyimpan terumbu karang indah. "Selain turis datang ke desa Jungut Batu untuk menyelam, mereka kini dapat melihat Hutan Bakau secara langsung. Kita menyediakan sebanyak 33 perahu untuk melihat-lihat Manggrove. 33 orang ini terbagi dalam beberapa kelompok," ujar Supitre. Satu perahu mampu mengangkut sebanyak empat orang turis. Dengan biaya sekali berangkat Rp 70 ribu per trip. Dikatakannya, dalam satu hari pasti ada wisatawan melihat Ekowisata Manggrove. "Dari Rp 70 ribu itu setengahnya masuk ke kas desa. Uang terse...