Langsung ke konten utama

Pembangunan Terminal Induk Singkawang Dimulai

Tahap Awal Dana Sekitar Rp 900 Juta
Kepala Dinas Perhubungan Kota Singkawang, Ahyadi mengatakan pembangunan Terminal Induk sudah dimulai, Minggu (23/8). Proyek pembangunan memiliki beberapa tahap pendanaan, awalnya yakni pembukaan lahan dan pengurugan tanah dengan dana sekitar Rp 900 Juta yang berlokasi di Terminal Induk Singkawang.
"Sebenarnya ini merupakan Proyek Dinas Perhubungan Provinsi yang ada di daerah. Singkawang menjadi satu diantaranya yang mendapatkan bantuan pembangunan Terminal Induk. Memang benar proyek baru dimulai hari ini (kemarin). Saya lupa data pasti berapa besaran angkanya dana awal ini, seingat sekitar Rp 900 Juta dengan peruntukan pembukaan lahan dan pengurugan serta dinding penahan," ujar Ahyadi kepada Tribun melalui sambungan Telpon.
Terkait lahan, Ahyadi mengungkap sebagaimana awalnya dimana pemerintah Kota Singkawang telah menyediakan lahan di Terminal Induk Jalan Alianyang. "Untuk lahan itu Pemkot Singkawang yang menyediakannya, luasnya sekitar tiga hektar dan setahu saya semuanya sudah beres. Ini proyek Dinas Perhubungan Provinsi dan masalah teknis dilapangan dan bagaimana bentuknya itu bukan wewenang Dinas  Perhubungan Kota Singkawang. Akan tetapi untuk data kita punya," jelas Ahyadi.
Direncanakan proyek ini akan lintas tahun dan masalah anggaran Ahyadi tidak  mengetahui berapa nilai totalnya. "Saya jujur tidak tahu berapa besaran total dari pembangunan Terminal Induk. Hanya tadi untuk tahun ini pembangunan pada pengerjaan awal dengan dana tersebut," tandasnya.
Ahyadi juga menjelaskan dengan adanya Terminal Induk maka diharapkan ke depan Singkawang menjadi lebih tertib dalam transportasi kendaraan khusus angkutan penumpang.
"Saya rasa Singkawang sudah seharusnya memiliki Terminal Induk yang sangat memadai baik fasilitas dan kelayakannya. Sebab Singkawang menjadi satu tujuan wisata dan juga sebagai Jalur Utara yang mana Sambas sebagai jalur masuk bis antar negara ke depannya," pungkasnya.
Terlihat dari pengamatan Tribun, pada areal lahan terdapat tumpukan kayu cerucuk dan sebagian tanah merah yang sudah di urug pada bagian depannya. Disisi sebelah kiri lahan berdiri bangunan untuk pekerja dan tampak lima orang pekerja sedang mamasang papan yang digunakan sebagai patok pengukuran.
Afrizal (38), kepala rombong proyek pengerjaan dinding beton mengatakan hari ini dimulai pengerjaan Terminal Induk. "Baru hari ini bang dimulai pengerjaannya. Kita diminta untuk mengerjakan pembuatan dinding beton dan pengukuran areal seluas tiga hektar," ujar Afrizal kepada Tribun.
"Kita saat ini baru lima orang dan untuk pengerjaan pengurugan itu ada bagiannya. Kita kurang tahu masalah teknis secara keseluruhan, kita diminta untuk mengerjakan ini dulu," pungkasnya

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Fantastis, Pemerintah Kota Pontianak Anggarkan Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak Rp 25 Miliar

  Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak mengucurkan anggaran fantastis untuk pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak bakal dibangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25 Miliar atau tepatnya pagu anggaran Rp  Rp 25.029.777.475,00.  Setelah proses lelang, PT. BUDI BANGUN KONSTRUKSI JL. ADISUCIPTO GG. H. SALEHA DS. ARANG LIMBUNG KEC. SUNGAI RAYA - Kubu Raya (Kab.) - Kalimantan Barat   menjadi pemenang dengan nilai tawaran Rp 20.280.000.000,00. Sebanyak 108 kontraktor mengikuti lelang yang diselenggarakan lewat LPSE Pontianak.  PT BBK sebenarnya bukan penawar terendah. Tercatat bahwa  PT. PUTRA NANGGROE ACEH  membuat harga penawaran sebesar Rp 19.998.615.367,04. Dalam proses lelangnya, PT PNA gagal dan panitia lelang menetapkan PT BBK sebagai pemenang tender pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Pemkot Pontianak mengalokasikan an...

KPK Warning Pejabat Negara Lapor Kekayaan Tahun 2020, Batas Waktu 31 Maret!

Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan batas waktu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk tahun pelaporan 2020 yaitu 31 Maret 2021.  Untuk itu, KPK mengimbau kepada Penyelenggara Negara (PN) yang belum melaporkan kekayaannya agar segera menyampaikan.  Berdasarkan aplikasi e-LHKPN per tanggal 23 Maret 2021 secara nasional KPK telah menerima 308.840 LHKPN dari total 378.461 wajib lapor (WL) atau 81,60 persen. Sisanya masih ada 69.621 WL yang belum menyampaikan.  Rinciannya adalah Bidang Eksekutif tercatat 82,35 persen dari total 306.525 WL yang telah melaporkan.  Bidang Yudikatif tercatat 96,70 persen dari total 19.783 WL. Bidang Legislatif yaitu 55,69 persen dari total 20.135 WL. Dan, dari BUMN/D tercatat 81,45 persen dari total 32.018 WL.  Sejak diluncurkan pada 2017, aplikasi eLHKPN memungkinkan bagi PN untuk melakukan pengisian dan penyampaian laporan kekayaannya secara elektronik kapan saja dan dari mana saja.  ...

Kunjungan ke Desa Jungut Batu, Nusa Penida, Bali, 10/4/2011

Mengandalkan Ekowisata, Desa Jungut Batu, Kecamatan Nusa Penida, Bali, menyedikan pemandangan indah Hutan Bakau yang dapat dijelajahi menggunakan Sampan. Usaha penyelamatan lingkungan dalam menghadapi perubaha iklim ini ternyata membawa dampak cukup besar dalam perekonomian warga masyarakat. Kepala Desa, Supitre, mengatakan Hutan Bakau yang ada saat ini kini menjadi sumber penghasilan masyarakat. Disamping juga dengan adanya dukungan wisata laut yang menyimpan terumbu karang indah. "Selain turis datang ke desa Jungut Batu untuk menyelam, mereka kini dapat melihat Hutan Bakau secara langsung. Kita menyediakan sebanyak 33 perahu untuk melihat-lihat Manggrove. 33 orang ini terbagi dalam beberapa kelompok," ujar Supitre. Satu perahu mampu mengangkut sebanyak empat orang turis. Dengan biaya sekali berangkat Rp 70 ribu per trip. Dikatakannya, dalam satu hari pasti ada wisatawan melihat Ekowisata Manggrove. "Dari Rp 70 ribu itu setengahnya masuk ke kas desa. Uang terse...