Langsung ke konten utama

Kalbar Dibangun Fly Over (Jembatan Layang)

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun ini melakukan perluasan dan perbaikan terhadap Pelabuhan Dwikora Pontianak. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Suprianto.

"Pelabuhan Dwikora sudah ada grand desain untuk perluasan dan perbaikan. Dibangun tahun 2012 ini oleh Kementerian BUMN. Pembangunan dari pemerintah pusat langsung, yang menilai sudah over kapasitas. Lalu pertumbuhan Kalbar yang luar biasa," kata Suprianto.

Terhambatnya investasi di Kalbar ini akibat ketiadaan pelabuhan yang memadai. Lalu dalam waktu lima tahun kedepan akan terjadi ledakan produksi sawit karena lebih dari 600 ribu hektar sawit saat ini dalam masa penyemaian dan penanaman. Disamping 250 ribu hektar sudah berporduksi saat ini yang artinya akan mencapai titik produksi tertinggi.

"Komitmen pembangunan tersebut disampaikan oleh staf ahli bidang kelembagaan BUMN, Bagus saat kami bertemu di kantor BUMN tanggal 16 Mei, lalu. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Sukiman, anggota DPR RI asal Kalbar. Serta 10 anggota DPR RI asal Kalbar dan empat anggota DPD RI," ujar Suprianto.

Dalam kesempatan ini pula, anggota DPR RI asal Kalbar dan DPRD Provinsi serta Pemerintah Provinsi Kalbar menyampaikan program strategis pembangunan di Kalbar. Yakni, pembangunan pelabuhan internasional Sei Kunyit, Kabupaten Pontianak.

Kedua, pembangunan runway baru bandara Supadio. Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan sudah melakukan penelitian pelebarannya. Dan saat ini juga sedang dilakukan pembangunan terminal bandara yang dilakukan PT Angkasa Pura II.

Ketiga, pembangunan outer ring road dan outer ring canal. Pertambahan volume kendaraan yang begitu luar biasa, membuat ibukota Provinsi saat ini mengalami kondisi kemacetan lalu lintas di beberapa titik.

"Jadi nanti akan ada jalan dari bandara tembus ke Sungai Kakap. Maka saat ini sedang dilakukan upaya pembebasan lahan bagi terbangunnya outer ring road dan outer ring canal," jelasnya.

Selanjutnya, yakni pembangunan fly over A Yani yang langsung menuju akses bandara. Dibangun di sepanjang Jalan A Yani, Jalan Soekrano Hatta hingga Bandara. Pada bagian ini, pendopo gubernur akan dikorbankan sebagai lokasi perputaran.

Hadir mewakili pemerintah provinsi Kalbar yakni dari Dinas PU, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Bappeda, dan PT Angkas Pura, Pelindo II, dan PTPN XIII.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Fantastis, Pemerintah Kota Pontianak Anggarkan Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak Rp 25 Miliar

  Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak mengucurkan anggaran fantastis untuk pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak bakal dibangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25 Miliar atau tepatnya pagu anggaran Rp  Rp 25.029.777.475,00.  Setelah proses lelang, PT. BUDI BANGUN KONSTRUKSI JL. ADISUCIPTO GG. H. SALEHA DS. ARANG LIMBUNG KEC. SUNGAI RAYA - Kubu Raya (Kab.) - Kalimantan Barat   menjadi pemenang dengan nilai tawaran Rp 20.280.000.000,00. Sebanyak 108 kontraktor mengikuti lelang yang diselenggarakan lewat LPSE Pontianak.  PT BBK sebenarnya bukan penawar terendah. Tercatat bahwa  PT. PUTRA NANGGROE ACEH  membuat harga penawaran sebesar Rp 19.998.615.367,04. Dalam proses lelangnya, PT PNA gagal dan panitia lelang menetapkan PT BBK sebagai pemenang tender pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Pemkot Pontianak mengalokasikan an...

KPK Warning Pejabat Negara Lapor Kekayaan Tahun 2020, Batas Waktu 31 Maret!

Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan batas waktu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk tahun pelaporan 2020 yaitu 31 Maret 2021.  Untuk itu, KPK mengimbau kepada Penyelenggara Negara (PN) yang belum melaporkan kekayaannya agar segera menyampaikan.  Berdasarkan aplikasi e-LHKPN per tanggal 23 Maret 2021 secara nasional KPK telah menerima 308.840 LHKPN dari total 378.461 wajib lapor (WL) atau 81,60 persen. Sisanya masih ada 69.621 WL yang belum menyampaikan.  Rinciannya adalah Bidang Eksekutif tercatat 82,35 persen dari total 306.525 WL yang telah melaporkan.  Bidang Yudikatif tercatat 96,70 persen dari total 19.783 WL. Bidang Legislatif yaitu 55,69 persen dari total 20.135 WL. Dan, dari BUMN/D tercatat 81,45 persen dari total 32.018 WL.  Sejak diluncurkan pada 2017, aplikasi eLHKPN memungkinkan bagi PN untuk melakukan pengisian dan penyampaian laporan kekayaannya secara elektronik kapan saja dan dari mana saja.  ...

Kunjungan ke Desa Jungut Batu, Nusa Penida, Bali, 10/4/2011

Mengandalkan Ekowisata, Desa Jungut Batu, Kecamatan Nusa Penida, Bali, menyedikan pemandangan indah Hutan Bakau yang dapat dijelajahi menggunakan Sampan. Usaha penyelamatan lingkungan dalam menghadapi perubaha iklim ini ternyata membawa dampak cukup besar dalam perekonomian warga masyarakat. Kepala Desa, Supitre, mengatakan Hutan Bakau yang ada saat ini kini menjadi sumber penghasilan masyarakat. Disamping juga dengan adanya dukungan wisata laut yang menyimpan terumbu karang indah. "Selain turis datang ke desa Jungut Batu untuk menyelam, mereka kini dapat melihat Hutan Bakau secara langsung. Kita menyediakan sebanyak 33 perahu untuk melihat-lihat Manggrove. 33 orang ini terbagi dalam beberapa kelompok," ujar Supitre. Satu perahu mampu mengangkut sebanyak empat orang turis. Dengan biaya sekali berangkat Rp 70 ribu per trip. Dikatakannya, dalam satu hari pasti ada wisatawan melihat Ekowisata Manggrove. "Dari Rp 70 ribu itu setengahnya masuk ke kas desa. Uang terse...