Langsung ke konten utama

Hatta Radjasa Restui Morkes - Burhanudin A Rasid

Ketua Umum DPP PAN, Ir M Hatta Radjasa, melakukan penanaman pohon Mahoni atau nama latinnya Swietenia sp di Kantor Bupati Kabupaten Kubu Raya. Ia sekaligus melakukan penandatangan peresmian kantor bupati KKR.

Kantor Bupati Kubu Raya direncanakan akan mulai digunakan pada akhir tahun 2012 ini. Hal itu diungkapkan oleh Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan dalam sambutannya.

Turut melakukan penanaman menteri kehutanan Zulkifli Hasan. Penanaman pohon ini merupakan bagian dari program pemerintah penanaman pohon 1 miliar.

Setelah penanaman pohon rombongan langsung menuju rumah kediaman pribadi bupati Muda Mahendrawan di jalan tanjungsari. Hatta menuturkan terkagum dengan makanan Tomyan yang disajikan oleh bupati.

"Tomyan sampai dua mangkuk besar, tak kalah dari Thailand buatan Muda Mahendrawan," katanya.

Hatta menyampaikan amanah bahwa sukses yang harus diraih, mendorong pemerintahan ini harus sukses. Kader PAN di kabupaten/provinsi harus kritis terhadap yang tak pro rakyat. Wajib untuk kader kita bekerja keras bahu membahu dalam pilkada.

"Fokuskan agenda pembangunan kalbar, denyut dan detak untuk menginginkan pro kepada rakyat. Tokoh kita yang bertarung ini (Burhanudin A Rasid) memiliki sikap berkarakter untuk memenangkan," ujarnya.

Ditambahkanlah, berkonsolidasilah, deklarasi, bisa membawa perubahan. "Insyaallah kita akan hadir semuanya, bersama seluruh menteri PAN," ucapnya.

Sementara untuk tingkat nasional konsen untuk masuk kedalam 3 besar atau double digit. Maka dari itu dua tahun ini harus menyusun untuk pileg 2014 sudah harus dimulai dan biar pusat yang akan mengaturnya.

Menhut, Zulkifli Hasan,  berulang tahun ke - 50.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Eks Menteri Kelautan Perikanan Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Pejabat Eselon 2 dan 3 Mendapatkan Pelatihan PRESTASI

Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) bagi Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Kepala UPT Syahbandar Pelabuhan Perikanan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kegiatan berlangsung di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa – Jumat, 15 – 18 Juni 2021.  Para peserta berdasarkan hasil pemetaan manajemen risiko korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan KKP yang disusun oleh Komite Integritas, adalah para pemangku jabatan yang dinilai memiliki kerentanan dan potensi terjadinya KKN. Hal ini diidentifikasi melalui unit kerja eselon 1 dan kegiatan di lingkungan KKP. Ditjen Perikanan Tangkap KKP diketahui memiliki tugas dan fungsi strategis dalam pengelolaan produksi perikanan tangkap, pengelolaan pelabuhan perikanan, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang memiliki target pencapaian penerimaan PNBP setiap tahunnya. Dala...

Fantastis, Pemerintah Kota Pontianak Anggarkan Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak Rp 25 Miliar

  Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak mengucurkan anggaran fantastis untuk pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak bakal dibangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25 Miliar atau tepatnya pagu anggaran Rp  Rp 25.029.777.475,00.  Setelah proses lelang, PT. BUDI BANGUN KONSTRUKSI JL. ADISUCIPTO GG. H. SALEHA DS. ARANG LIMBUNG KEC. SUNGAI RAYA - Kubu Raya (Kab.) - Kalimantan Barat   menjadi pemenang dengan nilai tawaran Rp 20.280.000.000,00. Sebanyak 108 kontraktor mengikuti lelang yang diselenggarakan lewat LPSE Pontianak.  PT BBK sebenarnya bukan penawar terendah. Tercatat bahwa  PT. PUTRA NANGGROE ACEH  membuat harga penawaran sebesar Rp 19.998.615.367,04. Dalam proses lelangnya, PT PNA gagal dan panitia lelang menetapkan PT BBK sebagai pemenang tender pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Pemkot Pontianak mengalokasikan an...

KPK Warning Pejabat Negara Lapor Kekayaan Tahun 2020, Batas Waktu 31 Maret!

Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan batas waktu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk tahun pelaporan 2020 yaitu 31 Maret 2021.  Untuk itu, KPK mengimbau kepada Penyelenggara Negara (PN) yang belum melaporkan kekayaannya agar segera menyampaikan.  Berdasarkan aplikasi e-LHKPN per tanggal 23 Maret 2021 secara nasional KPK telah menerima 308.840 LHKPN dari total 378.461 wajib lapor (WL) atau 81,60 persen. Sisanya masih ada 69.621 WL yang belum menyampaikan.  Rinciannya adalah Bidang Eksekutif tercatat 82,35 persen dari total 306.525 WL yang telah melaporkan.  Bidang Yudikatif tercatat 96,70 persen dari total 19.783 WL. Bidang Legislatif yaitu 55,69 persen dari total 20.135 WL. Dan, dari BUMN/D tercatat 81,45 persen dari total 32.018 WL.  Sejak diluncurkan pada 2017, aplikasi eLHKPN memungkinkan bagi PN untuk melakukan pengisian dan penyampaian laporan kekayaannya secara elektronik kapan saja dan dari mana saja.  ...