Langsung ke konten utama

Gidot Tegaskan Demokrat Kalbar Netral



- Tampilkan Foto SBY

Ketua DPD Demokrat Kalimantan Barat, Suryadman Gidot, menampik tudingan dukungan terhadap Anas Urbaningrum beralih kepada Ketua Majelis Tinggi, Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu berkenaan dengan foto spanduk yang terpasang dalam pertemuan penandatangan pakta integritas yang digelar di Function Hall 4 Hotel Kapuas Palace, Sabtu (16/2), malam.

"DPD Kalbar tidak pro ke kubu A dan kubu B sesuai dengan semangat bersih dan cerdas dan santun, apa yang dilakukan hal yang biasa, dan tidak biasa. Kita semakin solid, dan solider dan hal-hal strategis pemenangan 2014, tidak ada pro ini, tidak. Kalau di rapimnas disampaikan dan kalau demi memang kemajuan partai itu saja," kata Suryadman Gidot dalam konferensi pers.

Ditegaskannya, DPD Demokrat Kalbar semua pro terhadap Majelis Tinggi yang didalamnya ada Ketum, Anas Urbaningrum. Disingggung KLB, Gidot, sapaan akrabnya, membantah hal tersebut. Dikatakannya, isu KLB tidak terdengar dan tidak ada.

"Demokrat tidak ada. KLB, itu tidak ada, itu hanya orang yang digonjang-ganjingkan," kata Gidot yang juga Bupati Bengkayang. Persoalan tanda tangan dalam surat undangan juga tidak dipermasalahkan DPD dan DPC seKalbar.

"Saya pikir tidak makan tanda tangan, siapapun mengundang, kalau tujuan baik, itu baik, saya pikir tidak mendewakan orang.

"Sekali lagi tidak ada majelis tinggi, tidak dengan Anas, tapi bagaimana bersama-sama menaikan elektabilatas partai. Kami tidak melihat SBY mengambil alih. Cuman saat ini kebetulan Partai Demokrat (sorotan), ibarat perempuan yang cantik, dengan lenggok yang luar biasa, mukanya cantik," katanya.

Kalau bisa disampaikan secara fair, lanjut Gidot, semua partai juga memiliki masalah, hanya karena Demokrat partai berkuasa sehingga menjadi sasaran. Gidot menyikapi permasalahan Partai Demokrat saat ini dengan positif.

"Menyikapi positif saja, ini tugas anak bangsa yang adat dan berbudaya. Politik menggiring, kita positif," ungkapnya.

Sebanyak 138 kader Partai Demokrat yang terdiri atas pengurus DPP, DPC, dan anggota Fraksi DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota se Kalbar menandatangani Pakta Integritas. Namun beberapa pengurus tidak hadir dikarenakan sedang berhalangan.

"Absen pasti ada, kawan yang berhalangan Sanggau, sakit. Teman-teman yang ketua imlek. Tapi pastinya kader yang menyampaikan yang tidak mau tandatangan, tidak ada, semua menandatangani dengan ihklas," pungkasnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Fantastis, Pemerintah Kota Pontianak Anggarkan Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak Rp 25 Miliar

  Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak mengucurkan anggaran fantastis untuk pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak bakal dibangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25 Miliar atau tepatnya pagu anggaran Rp  Rp 25.029.777.475,00.  Setelah proses lelang, PT. BUDI BANGUN KONSTRUKSI JL. ADISUCIPTO GG. H. SALEHA DS. ARANG LIMBUNG KEC. SUNGAI RAYA - Kubu Raya (Kab.) - Kalimantan Barat   menjadi pemenang dengan nilai tawaran Rp 20.280.000.000,00. Sebanyak 108 kontraktor mengikuti lelang yang diselenggarakan lewat LPSE Pontianak.  PT BBK sebenarnya bukan penawar terendah. Tercatat bahwa  PT. PUTRA NANGGROE ACEH  membuat harga penawaran sebesar Rp 19.998.615.367,04. Dalam proses lelangnya, PT PNA gagal dan panitia lelang menetapkan PT BBK sebagai pemenang tender pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Pemkot Pontianak mengalokasikan an...

KPK Warning Pejabat Negara Lapor Kekayaan Tahun 2020, Batas Waktu 31 Maret!

Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan batas waktu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk tahun pelaporan 2020 yaitu 31 Maret 2021.  Untuk itu, KPK mengimbau kepada Penyelenggara Negara (PN) yang belum melaporkan kekayaannya agar segera menyampaikan.  Berdasarkan aplikasi e-LHKPN per tanggal 23 Maret 2021 secara nasional KPK telah menerima 308.840 LHKPN dari total 378.461 wajib lapor (WL) atau 81,60 persen. Sisanya masih ada 69.621 WL yang belum menyampaikan.  Rinciannya adalah Bidang Eksekutif tercatat 82,35 persen dari total 306.525 WL yang telah melaporkan.  Bidang Yudikatif tercatat 96,70 persen dari total 19.783 WL. Bidang Legislatif yaitu 55,69 persen dari total 20.135 WL. Dan, dari BUMN/D tercatat 81,45 persen dari total 32.018 WL.  Sejak diluncurkan pada 2017, aplikasi eLHKPN memungkinkan bagi PN untuk melakukan pengisian dan penyampaian laporan kekayaannya secara elektronik kapan saja dan dari mana saja.  ...

Kunjungan ke Desa Jungut Batu, Nusa Penida, Bali, 10/4/2011

Mengandalkan Ekowisata, Desa Jungut Batu, Kecamatan Nusa Penida, Bali, menyedikan pemandangan indah Hutan Bakau yang dapat dijelajahi menggunakan Sampan. Usaha penyelamatan lingkungan dalam menghadapi perubaha iklim ini ternyata membawa dampak cukup besar dalam perekonomian warga masyarakat. Kepala Desa, Supitre, mengatakan Hutan Bakau yang ada saat ini kini menjadi sumber penghasilan masyarakat. Disamping juga dengan adanya dukungan wisata laut yang menyimpan terumbu karang indah. "Selain turis datang ke desa Jungut Batu untuk menyelam, mereka kini dapat melihat Hutan Bakau secara langsung. Kita menyediakan sebanyak 33 perahu untuk melihat-lihat Manggrove. 33 orang ini terbagi dalam beberapa kelompok," ujar Supitre. Satu perahu mampu mengangkut sebanyak empat orang turis. Dengan biaya sekali berangkat Rp 70 ribu per trip. Dikatakannya, dalam satu hari pasti ada wisatawan melihat Ekowisata Manggrove. "Dari Rp 70 ribu itu setengahnya masuk ke kas desa. Uang terse...