Langsung ke konten utama

Gidot Tegaskan Demokrat Kalbar Netral



- Tampilkan Foto SBY

Ketua DPD Demokrat Kalimantan Barat, Suryadman Gidot, menampik tudingan dukungan terhadap Anas Urbaningrum beralih kepada Ketua Majelis Tinggi, Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu berkenaan dengan foto spanduk yang terpasang dalam pertemuan penandatangan pakta integritas yang digelar di Function Hall 4 Hotel Kapuas Palace, Sabtu (16/2), malam.

"DPD Kalbar tidak pro ke kubu A dan kubu B sesuai dengan semangat bersih dan cerdas dan santun, apa yang dilakukan hal yang biasa, dan tidak biasa. Kita semakin solid, dan solider dan hal-hal strategis pemenangan 2014, tidak ada pro ini, tidak. Kalau di rapimnas disampaikan dan kalau demi memang kemajuan partai itu saja," kata Suryadman Gidot dalam konferensi pers.

Ditegaskannya, DPD Demokrat Kalbar semua pro terhadap Majelis Tinggi yang didalamnya ada Ketum, Anas Urbaningrum. Disingggung KLB, Gidot, sapaan akrabnya, membantah hal tersebut. Dikatakannya, isu KLB tidak terdengar dan tidak ada.

"Demokrat tidak ada. KLB, itu tidak ada, itu hanya orang yang digonjang-ganjingkan," kata Gidot yang juga Bupati Bengkayang. Persoalan tanda tangan dalam surat undangan juga tidak dipermasalahkan DPD dan DPC seKalbar.

"Saya pikir tidak makan tanda tangan, siapapun mengundang, kalau tujuan baik, itu baik, saya pikir tidak mendewakan orang.

"Sekali lagi tidak ada majelis tinggi, tidak dengan Anas, tapi bagaimana bersama-sama menaikan elektabilatas partai. Kami tidak melihat SBY mengambil alih. Cuman saat ini kebetulan Partai Demokrat (sorotan), ibarat perempuan yang cantik, dengan lenggok yang luar biasa, mukanya cantik," katanya.

Kalau bisa disampaikan secara fair, lanjut Gidot, semua partai juga memiliki masalah, hanya karena Demokrat partai berkuasa sehingga menjadi sasaran. Gidot menyikapi permasalahan Partai Demokrat saat ini dengan positif.

"Menyikapi positif saja, ini tugas anak bangsa yang adat dan berbudaya. Politik menggiring, kita positif," ungkapnya.

Sebanyak 138 kader Partai Demokrat yang terdiri atas pengurus DPP, DPC, dan anggota Fraksi DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota se Kalbar menandatangani Pakta Integritas. Namun beberapa pengurus tidak hadir dikarenakan sedang berhalangan.

"Absen pasti ada, kawan yang berhalangan Sanggau, sakit. Teman-teman yang ketua imlek. Tapi pastinya kader yang menyampaikan yang tidak mau tandatangan, tidak ada, semua menandatangani dengan ihklas," pungkasnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Direktorat Jenderal Pajak Tak Bantah Bakal Kenakan PPN Terhadap Sembako dan Pendidikan, Ini Penjelasannya

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat dalam rilis resminya kepada wajib pajak menyampaikan tanggapan terkait rencana pengenaan PPN terhadap sembako dan pendidikan Direktorat Jenderal Pajak menuturkan bahwa b erkenaan dengan maraknya pemberitaan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas sembako maupun jasa pendidikan di Indonesia dengan ini disampaikan bahwa berita yang beredar merupakan informasi yang tidak berasal dari sumber resmi pemerintah. Saat ini pemerintah sedang fokus terhadap upaya penanggulangan Covid-19 dengan melakukan berbagai upaya untuk melindungi masyarakat dan menolong dunia usaha agar dapat bangkit dan pulih akibat pandemi. Di tengah situasi pelemahan ekonomi akibat pandemi, pemerintah memandang perlu menyiapkan kerangka kebijakan perpajakan, di antaranya usulan perubahan pengaturan PPN. Ada pun poin-poin penting usulan perubahan di antaranya adalah pengurangan berbagai fasilitas PPN karena dinilai tidak tepat sasaran dan untuk mengura...

Eks Menteri Kelautan Perikanan Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Pejabat Eselon 2 dan 3 Mendapatkan Pelatihan PRESTASI

Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) bagi Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Kepala UPT Syahbandar Pelabuhan Perikanan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kegiatan berlangsung di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa – Jumat, 15 – 18 Juni 2021.  Para peserta berdasarkan hasil pemetaan manajemen risiko korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan KKP yang disusun oleh Komite Integritas, adalah para pemangku jabatan yang dinilai memiliki kerentanan dan potensi terjadinya KKN. Hal ini diidentifikasi melalui unit kerja eselon 1 dan kegiatan di lingkungan KKP. Ditjen Perikanan Tangkap KKP diketahui memiliki tugas dan fungsi strategis dalam pengelolaan produksi perikanan tangkap, pengelolaan pelabuhan perikanan, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang memiliki target pencapaian penerimaan PNBP setiap tahunnya. Dala...

Gubernur Kalbar Sutarmidji Targetkan Vaksinasi Kota Pontianak 250 Ribu Dalam Dua Bulan Mendatang

  Gubernur Kalbar Sutarmidji lewat akun media sosial Facebooknya menyampaikan bahwa vaksinasi di Kota Pontianak sudah mencapai 75 ribu orang.  Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk di Kota Pontianak  Hal itu disampaikannya pada Minggu 27 Juni 2021, Gubernur Sutarmidji menuturkan bahwa vaksinasi di Kalbar telah menyasar sekitar 200 ribu jiwa.  "Assalamu'alaikum, Alhamdulillah hingga hari ini di Pontianak warga yang sudah divaksin mencapai 75 ribu orang,". "Se-Kalbar sudah lebih 200.000 orang,". Gubernur Sutarmidji menargetkan bahwa sekitar dua bulan ke depan Pontianak bisa mencapai sekitar 200 hingga 250 ribu. "Kalbar (bisa,red) 500 ribu orang yang divaksin. Ini adalah ihktiar kita," terang Midji, sapaan akrab orang nomor satu di Kalbar.  Mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini berharap pandemi Covid-19 yang melanda di dunia bisa segera berlalu. Terkhususnya di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat.  "Semoga Covid segera berlalu. Saya sarankan mas...