Langsung ke konten utama

Rumah Adat Melayu Membutuhkan Rp 5 Miliar Singkawang

Rumah Adat Melayu Membutuhkan Rp 5 Miliar
- Akibat Fluktuasi
- Sekda : Jangan Berharap Pemerintah

SINGKAWANG, TRIBUN - Ketua pelaksana pembangunan rumah adat Melayu, Elmin mengatakan dihentikannya proyek pembangunan rumah adat disebabkan oleh tidak ada dana akan tetapi membantah jika dianggap terancam gagal, Jumat (4/9). Walau dalam perencanaan awal membutuhkan dana sebesar Rp 3 Miliar yang membengkak menjadi mencapai sekitar Rp 5 Miliar dengan target selesai pada tahun 2011.

Elmin menyadari pihaknya saat ini dikejar target penyelesaian dikarenakan rencana pada tahun 2011 harapannya Festival Seni Budaya Melayu se- Kalbar diselenggarakan di Singkawang sekaligus peresmian. "Target selesai pembangunan rumah adat melayu pada tahun 2011. Dimana saat itu sekaligus diselenggarakan Festival Budaya Melayu se-Kalbar," ujar Elmin.

Terkait pembangunan saat ini yang terpaksa dihentikan, Elmin meminta segenap masyarakat membantu pembangunan. "Saya sebagai ketua meminta sekarang ini keterlibatan masyarakat terkait dana. Dana Rp 5 Miliar yang terbilang besar akibat membengkaknya harga bahan bangunan. Awalnya dari perkiraan sekitar Rp 3 Miliar," jelas Elmin.

Sebagai strategi menghimpun bantuan, Elmin rencana akan membuat kupon dan proposal kepada segenap masyarakat, pengusaha, dan stakeholder yang perduli. "Saya sudah siapkan semacam kupon, list, dan proposal yang nantinya akan disebarkan. Rencana usai lebaran kita akan bergerak, dan harapannya khususnya bagi masyarakat Melayu dapat berpartisipasi. Tapi tidak menutup kemungkinan dari kalangan luar dan terhadap hal itu kami terbuka dan sangat mengharapkan bantuannya," katanya.

Sementara dana bantuan Pemkot Singkawang yang telah dicairkan pada tahun 2009 sebesar Rp 500 juta telah dipergunakan untuk membangun pondasi rumah adat Melayu. "Terkait dana bantuan sebesar Rp 500 juta dari Pemkot terealisasi pada pembangunan pondasi," tuturnya.

Terkait status tanah lokasi berdirinya bangunan rumah adat Melayu, Elmin mengungkapkan telah diserahkan dari Pemerintah Daerah Sambas ke Pemkot Singkawang. "Masalah lokasi tidak ada masalah sebab Pemda Sambas telah menyerahkan ke Pemkot Singkawang. Sementara dari Pemkot sudah diserahkan kepada kami dan itu sudah ada bukti tertanda," ungkapnya.

Menanggapi terkendalanya pembangunan rumah adat Melayu Sekertaris Daerah Suhadi Abdullani mengatakan jangan terlalu berharap kepada Pemkot. "Saya sudah katakan jangan berharap satu-satunya dari Pemerintah Kota Singkawang. Sebab masih banyak sumber dana yang bisa dikelola dan dimintakan keikutsertaannya. Misalnya dari masyarakat, pengusaha, dan cara lainnya," ujar Suhadi kepada Tribun.

Suhadi menilai langkah yang ditempuh dalam mencari dana pembangunan dirasa sangat tepat. Sebab dengan terlibatnya masyarakat maka rasa memiliki akan ada dan lebih berguna. Pemkot tidaklah menutup kemungkinan memberikan bantuan akan tetapi semuanya itu memiki skala prioritas.

"Saya support setiap upaya yang dilakukan oleh panitia pembangunan dan FKPM. Bergerak sendiri dululah mencari dana contohnya seperti pembangunan rumah adat Melayu Pontianak yang dibangun dari sumber dana pihak pengusaha dan masyarakat. Hal seperti itu yang diharapkan," tandasnya.

Terlihat pembangunan pondasi rumah adat Melayu pada bagian besi mulai berkarat. Pada bagian balok beton yang belum terpasang terancam rusak akibat terkena perubahan cuaca.

Sementara bentuk bangunan menyurapai rumah adat Melayu Pontianak. "Rencana bangunan menyerupai rumah adat Melayu Pontianak. Ditambah adanya galeri, tempat untuk berjualan, dan tempat untuk kreativitas seni," pungkasnya.

Seorang warga sekitar yang enggan menyebutkan namanya menanggapi dana Rp 500 juta dari bantuan Pemkot untuk pembangunan rumah adat Melayu yang menyelesaikan pondasi dianggap sangat minim. "Saya tidak percaya dana bantuan Rp 500 juta hanya mengerjakan pondasi yang bisa dikatakan hanya tiang. Jika dibandingkan dengan membangun rumah atau bangunan lainnya mungkin lebih besar lagi hasilnya," ujarnya kepada Tribun.

Side Bar
Transparan Anggaran
Sugandha Gani menilai panitia pembangunan rumah adat Melayu harus lebih profesional baik dalam pengelolaan keuangan dan mencari bantuan dana. "Saya lihat panitia pembangunan belum profesional. Kenapa demikian, sebab pelaksa proyek pembangunan ditunjuk hanya dari kalangan tertentu. Itu yang penting sehingga masyarakat atau kalangan pengusaha mau menyumbang karena ada kepercayaan," jelasnya.

Sampai saat ini terkait masalah aset lokasi tanah yang belum sepenuhnya beres. Apakah masih milik Pemerintah Daerah atau sudah diserahkan ke Pemerintahan Kota Singkawang. Kemudian diserahkan ke panitia pembangunan secara sah tertandatangani. "Saya belum mendengar bahwa aset tanah belum diserahkan dan menjadi kepemilikan Panitia pembangunan. Bagaimana mau berbicara profesional jika pengelolanya belum berfikir masalah itu," jelasnya.

Sugandha meminta agar tuntaskan masalah aset dan penggunaan anggaran hibah Pemkot itu transparan penjelasannya. "Saya menekankan agar masalah anggaran lebih jelas. Sehingga masyarakat dan pengusaha serta Pemerintah merasa yakin terlaksananya. Masalah dukungan kami selalu siap untuk mambantu dalam anggaran di tahun 2010," tandasnya. (rhd)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pemuda dan LSM Anti Korupsi Kalimantan Tengah Mendapatkan Sekolah Intensif Dari KPK

HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kegiatan Sekolah Intensif Pemuda dan LSM Antikorupsi tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Kegiatan diselenggarakan mulai 22 – 24 Oktober 2021 bertempat di Hotel Neo Palma Palangkaraya. Kegiatan diikuti oleh 29 peserta dari 155 pendaftar. Dalam pembukaan kegiatan, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi menyampaikan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan para pemuda dan LSM dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor), serta bagaimana mendorong peran serta aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. “Kami meyakini pemuda memiliki semangat yang lebih dan semangat tersebut harus terus dibina agar tertanam menjadi semangat antikorupsi,” ujar Kumbul. Dengan mengikuti sekolah pemuda dan LSM antikorupsi, kata Kumbul, diharapkan para generasi muda dapat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di sekitarnya ke KPK dengan laporan yang berkualitas...

Gubernur Kalbar Sutarmidji Targetkan Vaksinasi Kota Pontianak 250 Ribu Dalam Dua Bulan Mendatang

  Gubernur Kalbar Sutarmidji lewat akun media sosial Facebooknya menyampaikan bahwa vaksinasi di Kota Pontianak sudah mencapai 75 ribu orang.  Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk di Kota Pontianak  Hal itu disampaikannya pada Minggu 27 Juni 2021, Gubernur Sutarmidji menuturkan bahwa vaksinasi di Kalbar telah menyasar sekitar 200 ribu jiwa.  "Assalamu'alaikum, Alhamdulillah hingga hari ini di Pontianak warga yang sudah divaksin mencapai 75 ribu orang,". "Se-Kalbar sudah lebih 200.000 orang,". Gubernur Sutarmidji menargetkan bahwa sekitar dua bulan ke depan Pontianak bisa mencapai sekitar 200 hingga 250 ribu. "Kalbar (bisa,red) 500 ribu orang yang divaksin. Ini adalah ihktiar kita," terang Midji, sapaan akrab orang nomor satu di Kalbar.  Mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini berharap pandemi Covid-19 yang melanda di dunia bisa segera berlalu. Terkhususnya di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat.  "Semoga Covid segera berlalu. Saya sarankan mas...

Rumah Sakit Bethesda Serukam Melayani Masyarakat Pedalaman

Sudah sejak lama Rumah Sakit Bethesda Serukam melayani masyarakat pedalaman yakni Dayak dan hingga kini, Kamis (3/9). Terletak di kaki pegunungan Mendering, Kabupaten Bengkayang, dalam perkembangannya telah berdiri Akademi Keperawatan pada tahun 2001 dengan tujuan untuk menciptakan tenaga kesehatan bagi warga pedalaman. Jika kembali pada tahun 2000 kebawah, Rumah Sakit Serukam menjadi tujuan bagi masyarakat Kalbar bahkan warga dari luar Kalbar sendiri untuk berobat. Seiring dengan berkembangnya pelayanan kesehatan di setiap Kabupaten maupun di Provinsi, ternyata cukup berdampak pada jumlah pasien yang berobat ke Serukam. "Secara umum mengalami penurunan pasien dari luar Serukam. Ini disebabkan faktor eksternal yakni adanya rumah sakit Pemerintah yang mulai berubah seperti fasilitas dan dokter yang bertugas disana. Akan tetapi sejak dua tahun belakangan pasien yang berobat ke Serukam kembali mengalami peningkatan,. Hanya saja dari luar Kalbar seperti Jakarta berkurang," ujar...