Langsung ke konten utama

Kerupuk Basah, Ikan Belida dan Kontroversi Kepmen KP RI No 1 Tahun 2021

Kerupuk Basah, makanan yang nikmat karena selain rasanya juga memiliki tekstur kekenyalan jika digigit membuat lidah bergoyang.

Bagi masyarakat Kalbar boleh dibilang makanan ini menjadi favorit, apalagi jika berbicara daerah “asal” nya yakni Kabupaten Kapuas Hulu.

Ya memang, makanan Kerupuk Basah sangat terkenal di Kabupaten Kapuas Hulu, hulunya Provinsi Kalimantan Barat.

Bukan tanpa alasan, Kerupuk Basah asal Kapuas Hulu memang terbilang special karena bahan pembuatnya juga special.

Ya, Kerupuk Basah asal Kapuas Hulu dibuat dari bahan Ikan Belida. Tak ayal, makanan ini sangat nikmat di lidah.

Namun kini, Kerupuk Basah terancam akan kehilangan jenis favoritanya. Pasalnya, Kementeria Kelautan dan Perikanan mengeluarkan aturan tentang pelarangan konsumsi Ikan Belida.

Ikan Belida Borneo, Arwana Kalimantan dan Balashark secara resmi telah masuk dalam daftar ikan yang dilindungi. Ikan Belida dan Balashark masuk bersama 19 ikan lain asal Indonesia dalam status Perlindungan Penuh.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang jenis ikan yang dilindungi.

Sontak aturan ini membuat masyarakat Kalbar, khususnya Kabupaten Kapuas Hulu resah. Pasalnya, ada ancaman sanksi jika pemanfaatan Ikan Belida dianggap menyalahi aturan dari Kepmen KP RI no 1 tahun 2021.

Menarik, bagaimana kelanjutan dari Kepmen dan penolakan masyarakat Kalbar khususnya Kapuas Hulu terkait Ikan Belida dan Arwana.




Ikan lopis merupakan jenis ikan sungai yang tergolong dalam suku notopteridae (ikan berpunggung pisau).

Ikan ini lebih populer dengan nama ikan belida/belido, yang diambil dari nama salah satu sungai di Sumatra Selatan yang menjadi habitatnya. Orang Banjar menyebutnya ikan pipih.

Jenis ini dapat ditemui di Sumatra, Kalimantan, Jawa, dan Semenanjung Malaya, meskipun sekarang sudah sulit ditangkap karena rusaknya mutu sungai dan penangkapan.

Ikan ini merupakan bahan baku untuk sejenis kerupuk khas dari Palembang yang dikenal sebagai kemplang. Dulu lopis juga dipakai untuk pembuatan pempek namun sekarang diganti dengan tenggiri. Tampilannya yang unik juga membuatnya dipelihara di akuarium sebagai ikan hias.

Karena berpotensi ekonomi dan terancam punah, lembaga penelitian berusaha menyusun teknologi budidayanya. Hingga 2005, Balai Budidaya Air Tawar Mandiangin, di Kalimantan Selatan telah mencoba membudidayakan, menangkarkan serta memperbanyak benih ikan belida. (*)

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Eks Menteri Kelautan Perikanan Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Pejabat Eselon 2 dan 3 Mendapatkan Pelatihan PRESTASI

Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) bagi Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Kepala UPT Syahbandar Pelabuhan Perikanan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kegiatan berlangsung di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa – Jumat, 15 – 18 Juni 2021.  Para peserta berdasarkan hasil pemetaan manajemen risiko korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan KKP yang disusun oleh Komite Integritas, adalah para pemangku jabatan yang dinilai memiliki kerentanan dan potensi terjadinya KKN. Hal ini diidentifikasi melalui unit kerja eselon 1 dan kegiatan di lingkungan KKP. Ditjen Perikanan Tangkap KKP diketahui memiliki tugas dan fungsi strategis dalam pengelolaan produksi perikanan tangkap, pengelolaan pelabuhan perikanan, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang memiliki target pencapaian penerimaan PNBP setiap tahunnya. Dala...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Tak Bantah Bakal Kenakan PPN Terhadap Sembako dan Pendidikan, Ini Penjelasannya

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat dalam rilis resminya kepada wajib pajak menyampaikan tanggapan terkait rencana pengenaan PPN terhadap sembako dan pendidikan Direktorat Jenderal Pajak menuturkan bahwa b erkenaan dengan maraknya pemberitaan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas sembako maupun jasa pendidikan di Indonesia dengan ini disampaikan bahwa berita yang beredar merupakan informasi yang tidak berasal dari sumber resmi pemerintah. Saat ini pemerintah sedang fokus terhadap upaya penanggulangan Covid-19 dengan melakukan berbagai upaya untuk melindungi masyarakat dan menolong dunia usaha agar dapat bangkit dan pulih akibat pandemi. Di tengah situasi pelemahan ekonomi akibat pandemi, pemerintah memandang perlu menyiapkan kerangka kebijakan perpajakan, di antaranya usulan perubahan pengaturan PPN. Ada pun poin-poin penting usulan perubahan di antaranya adalah pengurangan berbagai fasilitas PPN karena dinilai tidak tepat sasaran dan untuk mengura...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Gubernur Kalbar Sutarmidji Targetkan Vaksinasi Kota Pontianak 250 Ribu Dalam Dua Bulan Mendatang

  Gubernur Kalbar Sutarmidji lewat akun media sosial Facebooknya menyampaikan bahwa vaksinasi di Kota Pontianak sudah mencapai 75 ribu orang.  Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk di Kota Pontianak  Hal itu disampaikannya pada Minggu 27 Juni 2021, Gubernur Sutarmidji menuturkan bahwa vaksinasi di Kalbar telah menyasar sekitar 200 ribu jiwa.  "Assalamu'alaikum, Alhamdulillah hingga hari ini di Pontianak warga yang sudah divaksin mencapai 75 ribu orang,". "Se-Kalbar sudah lebih 200.000 orang,". Gubernur Sutarmidji menargetkan bahwa sekitar dua bulan ke depan Pontianak bisa mencapai sekitar 200 hingga 250 ribu. "Kalbar (bisa,red) 500 ribu orang yang divaksin. Ini adalah ihktiar kita," terang Midji, sapaan akrab orang nomor satu di Kalbar.  Mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini berharap pandemi Covid-19 yang melanda di dunia bisa segera berlalu. Terkhususnya di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat.  "Semoga Covid segera berlalu. Saya sarankan mas...
Posting Komentar
Baca selengkapnya