Langsung ke konten utama

Mendagri Ingatkan Perbaikan IPM Kalbar

Menteri Dalam Negeri, Gemawan Fauzie mengingatkan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, Cornelis - Christiandy Sanjaya untuk memperbaiki Indek Pembangunan Manusia (IPM) / HDI selama lima tahun kedepan. Sebagaimana diketahui IPM Kalbar menempati peringkat 28 dari 33 provinsi di Indonesia.
Namun Mendagri juga memberikan apresiasi terhadap capaian Kalbar dalam hasil evaluasi terhadap kabvupaten/kota. Dimana Kalbar di tahun 2010 menduduki peringkat ke 7.
"Saya ingin memberikan evaluasi kepada Provinsi Kalbar, sesuai dengan indikator yang jelas, hasil evaluasi di tahun 2009 provinsi Kalbar berada di peringkat 18 dari total score 2524, tapi setahun kemudian peringkat kalbar melonjak peringkat 7 dengan total 2394. Ada kemajuan yang luar biasa," tuturnya.
Namun dibalik kemajuan itu, lanjut Gemawan, satu hal yang perlu dicatat, bahwa IPM Kalbar 69,53. IPM Kalbar masih dibawah rata- rata nasional. IPM Kalabr 69,53 persen, sementara IPM Nasional 72,64, kondisi ini menempatkan Kalbar di posisi 28 dari 33. Karena itu saya minta tiga hal untuk diperkuat.
"Pertama, majukan pendidikan untuk semua masyarakat Kalbar. Kedua, tingkatkan kesehatan masyarakat, tidak hanya dibidang perkotaan, tapi sampai ke daerah-daerah perbatasan. Ketiga gairahkan usaha-usaha ekonomi," saranya.
Ditambahkannya, jikalau ada yang berinvestasi, kalau perlu dijemput jangan diperlambat kepengurusannya. Saatnya pemerintah merubah mindset, diubah jadi enterprenaur birokrasi.
Mendagri juga berharap Kalbar sebagai Provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, pemerintah daerah harus lebih giat dalam peningkatan pembangunan. Sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan langsung.
"Kita ingin masyarakat di perbatasan sama menikmati dengan masyarakat yang tidak diperbatasan. Karena itu sinergitakan kota/kabupaten yang ada disana dengan program provinsi, dan kementeria dibawah koordinasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan," tuturnya.
Peningkatan infrastruktur di perbatasan, jadikanlah perbatasan sebagai pusat pertumbuhan baru. Dimana ada empat kabupaten di perbatasan, kalau para bupati gigih maka Kemendagri akan lebih gigih dalam memperjuangkannya.
Mendagri juga meminta para pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memperhatikan kasus-kasus yang timbul dari permasalahan sengketa lahan, dari sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Dimana angka menunjukkan kenaikan ditahun 2012 dibandingkan tahun 2011.
"Segera mediasi mengenai sengketa lahan. Tanggal 28 Januari besok, Bapak Presiden akan mengeluarkan Inpres untuk mewujudkan peningkatan ketentraman dan ketertiban di seluruh wilayah Kalbar. Sumber-sumber konflik itu jelas, setelah inpres itu terbit, maka kita bersama semua gubernur dan bupati-bupati bagaimana menciptakan keamanan dan ketertiban yang lebih baik," harapnya.
Kandidat pesaing Cornelis - Christiandy, calon gubernur Kalbar, Abang Tambul Husin, berharap visi dan misinya dalam Pemilukada Kalbar 2012 bisa ditampung dan diimplementasikan. Namun, sebagai pemenang tentunya rakyat berharap visi dan misi CC bisa dilaksanakan.
"Mandat yang diberikan beliau cukup besar, mudah-mudahan bisa teralisasi. Saya komitmen, sekarang dia (CC) milik kita semua. Kita harus mendukung, kita harus legowo, itulah dalam era demokrasi, bertanding didalam demokrasi adalah suatu yang wajar, tapi setelah dia menang, dia adalah milik kita semua," tuturnya.
Mantan bupati Kapuas Hulu ini berkeyakinan sepenuhnya kepada CC untuk bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. Dengan sudah adanya DPRD, LSM, dan Media, maka pemerintahan diyakini bisa berjalan sesuai relnya.
"Seperti kata Pak Menteri, mari kita tingkatkan kebersamaa, tingkat IPM kita, kemudian bagaimana memanfaatkan potensi luar negeri Kalbar," tegasnya.
Tambul juga memastikan tidak akan maju kembali pada pemelihan Gubernur Kalbar kedepannya.
Sementara itu, Gubernur Cornelis, berjanji akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya amanat rakyat. "Saya akan laksanakan dengan sebaik-baiknya, kemenangan ini adalah kemenangan rakyat," kata Cornelis dalam pengawalan ketat Pol PP menuju mobil dinasnya.
Cornelis mengajak kepada Bupati dan Walikota di Kalbar untuk bersama-sama meningkatkan IPM. "Mari kita bersatu, nanti kita kerja (IPM), sama-sama kita kerja," tuturnya.
Wakil gubernur, Christiandy Sanjaya, menuturkan IPM menjadi prioritas dalam periode kepemimpinannya kedepan. Namun demikian, IPM harus dikeroyok bersama-sama pemerintah kabupaten/kota se Kalbar.
"Dan itu jadi harus sinergitas bersama-sama, karena kita tahu bahwa IPM ini asalnya dari Kabupaten/kota bersama-sama. Jadi harus bersama-sama," tuturnya.
Ditanya terkait target, Christiandy Sanjaya menuturkan hal tersebut sudah jelas. Yakni dengan peningkatan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat.
"Hal itu harus dilakukan bersama-sama," tukasnya. Disinggung apakah mungkin Pemprov akan melaksanakan pendidikan dan kesehatan gratis, "Kita tidak berbicara gratis disitu, tapi bagaimana upaya meningkatkan derajat-derajat kesehatan yang ada, melalui baik dana kita yang sudah ada dan sebagainya. Jelas, APBD tahun ini untuk Dunia Pendidikan meningkat banyak, infrastruktur yang sangat mempengaruhi juga supaya bisa terjangkau sampai ke daerah- daerah, tadi Pak Mendagri sudah sampaikan, ini kepelosok-pelosok harus, dan infrastruktur sangat penting," tegasnya.
Acara pelantikan dan pengambilan sumpah Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar periode kedua berjalan lancar. Ribuan masyarakat pendukung pasangan CC hadir memenuhi Gedung DPRD Provinsi Kalbar yang terletak di Jalan A Yani.
Hadir seluruh kepala daerah bupati dan walikota se Kalbar, Hildi Hamid, Simon Petrus, Adrianus Asia Sidot, Sutarmidji, Awang Ishak, Ria Norsan, Henrikus, Milton Crosby, Suryadman Gidot, Nasir, Juliarti, Muda Mahendra, Firman Muntaco, dan Setiman H Sudin.
Hadir pula mantan calon gubernur Abang Tambul Husin. Mantan gubernur Kalbar, Soejiman dan Usman Jafar, dan seluruh wakil rakyat DPR RI dan DPD RI dapil Kalbar, satu diantaranya Carol Margret Natasha, mengenakan baju kebaya putih yang adalah anak dari Gubernur Kalbar, Cornelis.
Sementara rapat paripurna istimewa ini diwarnai dengan ketidakhadiran wakil rakyat yang terhormat dari Golkar, PPP, dan PKS. Diantaranya, Zulkarnaen Siregar, Mulyadi M Yamin, Suma Yenny, Syafrudin, Retno Pramudya, Hj Hadiah Suaka, Fatahillah Abrar, Tony Kurniadi, Andry Hudaya,  Miftah, Djafari, Alifudin, Syarif Izhar Assyuri, Gusti Effendi, dan Baisoeni.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Fantastis, Pemerintah Kota Pontianak Anggarkan Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak Rp 25 Miliar

  Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak mengucurkan anggaran fantastis untuk pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak bakal dibangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25 Miliar atau tepatnya pagu anggaran Rp  Rp 25.029.777.475,00.  Setelah proses lelang, PT. BUDI BANGUN KONSTRUKSI JL. ADISUCIPTO GG. H. SALEHA DS. ARANG LIMBUNG KEC. SUNGAI RAYA - Kubu Raya (Kab.) - Kalimantan Barat   menjadi pemenang dengan nilai tawaran Rp 20.280.000.000,00. Sebanyak 108 kontraktor mengikuti lelang yang diselenggarakan lewat LPSE Pontianak.  PT BBK sebenarnya bukan penawar terendah. Tercatat bahwa  PT. PUTRA NANGGROE ACEH  membuat harga penawaran sebesar Rp 19.998.615.367,04. Dalam proses lelangnya, PT PNA gagal dan panitia lelang menetapkan PT BBK sebagai pemenang tender pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Pemkot Pontianak mengalokasikan an...

KPK Warning Pejabat Negara Lapor Kekayaan Tahun 2020, Batas Waktu 31 Maret!

Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan batas waktu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk tahun pelaporan 2020 yaitu 31 Maret 2021.  Untuk itu, KPK mengimbau kepada Penyelenggara Negara (PN) yang belum melaporkan kekayaannya agar segera menyampaikan.  Berdasarkan aplikasi e-LHKPN per tanggal 23 Maret 2021 secara nasional KPK telah menerima 308.840 LHKPN dari total 378.461 wajib lapor (WL) atau 81,60 persen. Sisanya masih ada 69.621 WL yang belum menyampaikan.  Rinciannya adalah Bidang Eksekutif tercatat 82,35 persen dari total 306.525 WL yang telah melaporkan.  Bidang Yudikatif tercatat 96,70 persen dari total 19.783 WL. Bidang Legislatif yaitu 55,69 persen dari total 20.135 WL. Dan, dari BUMN/D tercatat 81,45 persen dari total 32.018 WL.  Sejak diluncurkan pada 2017, aplikasi eLHKPN memungkinkan bagi PN untuk melakukan pengisian dan penyampaian laporan kekayaannya secara elektronik kapan saja dan dari mana saja.  ...

Kunjungan ke Desa Jungut Batu, Nusa Penida, Bali, 10/4/2011

Mengandalkan Ekowisata, Desa Jungut Batu, Kecamatan Nusa Penida, Bali, menyedikan pemandangan indah Hutan Bakau yang dapat dijelajahi menggunakan Sampan. Usaha penyelamatan lingkungan dalam menghadapi perubaha iklim ini ternyata membawa dampak cukup besar dalam perekonomian warga masyarakat. Kepala Desa, Supitre, mengatakan Hutan Bakau yang ada saat ini kini menjadi sumber penghasilan masyarakat. Disamping juga dengan adanya dukungan wisata laut yang menyimpan terumbu karang indah. "Selain turis datang ke desa Jungut Batu untuk menyelam, mereka kini dapat melihat Hutan Bakau secara langsung. Kita menyediakan sebanyak 33 perahu untuk melihat-lihat Manggrove. 33 orang ini terbagi dalam beberapa kelompok," ujar Supitre. Satu perahu mampu mengangkut sebanyak empat orang turis. Dengan biaya sekali berangkat Rp 70 ribu per trip. Dikatakannya, dalam satu hari pasti ada wisatawan melihat Ekowisata Manggrove. "Dari Rp 70 ribu itu setengahnya masuk ke kas desa. Uang terse...