Langsung ke konten utama

Kapolda Ingatkan Isu SARA Sangat Riskan

Kapolda Kalbar, Brigadir Jendral Polisi Unggung Cahyono mengungkapkan bahwa Kalbar ini merupakan daerah yang sangat rawan dan riskan terjadinya konflik sosial. Dikatakannya, konflik sosial yang timbul dari isu primordial dan isu yang berbau SARA.
"Jelang kegiatan kampanye Pemilukada, harus diantisipasi adalah isu Primordial dan isu yang berbau SARA. Kondisi ini sangat riskan terhadap konflik sosial atau komunal. Diharapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur serta para tim kampanye hendaknya didalam mengemas materi kampanye tidak mengangkat hal yang berbau SARA," kata Kapolda.
Dibacakannya deklarasi kesepakatan damai dan ditandatangani oleh seluruh tim sukses masing-masing calon serta ditandatangani oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, hendaknya dalam dijadikan pegangan dalam melaksanakan kampanye. Deklarasi kesepakatan damai ini mengikat seluruh pasangan calon untuk melaksanakannya.
"Deklarasi ini secara formal, seluruh calon gubernur dan wakil gubernur melaksanakan lima point yang ada dalam deklarasi. Diharapkan semuanya melaksanakan, sehingga situasi aman," tuturnya.
Kapolda berharap dalam berkampanye nantinya tidak melakukan arak- arakan maupun pawai di jalan-jalan. Mari menciptakan kondisi kamtibnas di masyarakat selama berkampanye.
"Situasi saat ini kondisi Kalimantan Barat dalam suasana yang kondusif. Dimana Kepolisian telah menggelar berbagai operasi sejak awal puasa yang lalu hingga digelaranya operasi Mantap Praja 2012. Nanti H-1 akan menggeser personil ke daerah zona kampanye," paparnya.
Deklrasai Kesepakatan Damai Pilgub Kalbar 2012 ini dimulai sekitar pukul 10.00 Wib berlangsung di Graha Khatulistiwa Polda Kalbar. Hadir seluruhnya empat pasang calon gubernur dan wakil gubernur.
Duduk dalam satu meja, calon petahana, Cornelis, disamping kanan Kapolda Kalbar, Brigjen Unggung, dan disebelah kirinya calon nomor urut tiga Morkes Effendi. Sebelah kanan Kapolda duduk Armyn Alianyang dan Abang Tambul Husin.
Sementara duduk di meja lainnya, para calon wakil gubernur, Cristiandy Sanjaya, Barnabas Simin, Fathan A Rasyid, dan Burhanudin A Rasydi. Masing-masing pasangan calon hadir mengenakan setelan pakaian ciri khasnya. Duduk bersama Sekda Kalbar M Zeet Asossovie.
Hadir memenuhi undangan para tokoh masyarakat dan pemuka adat serta agama Kalbar. Hadir Yakobus Kumis mewakil DAD Provinsi Kalbar, lalu Gusti Suryansyah, serta undangan lainnya.
Acara deklarasi kesepakatan damai ini berlangsung cukup efekti dan singkat. Acara dibuka dengan sambutan Kapolda Kalbar yang dilanjutkan dengan pembacaan deklrasi kesepakatan damai oleh empat pasang calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar.
Keempat pasang berdiri didepan secara berurutan sesuai nomor urut KPU. Dipandu oleh pembawa acara, keempat pasang calon kemudian membacakan lima poitn deklrasi kesepakatan damai. Mereka serentak melakukan dan membacakan point demi point.
Setelah acara ini dilanjutkan seluruh tim sukses menandatangani naskah deklrasi. Seluruh tim sukses yang diwakili oleh ketua dan sekretaris menandatanganinya, kecuali satu ketua yakni ketua tim sukses Arafah, Ahmadi Usman terlambat hadir sehingga hanya sekretaris saja yang menandatangani.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Fantastis, Pemerintah Kota Pontianak Anggarkan Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak Rp 25 Miliar

  Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak mengucurkan anggaran fantastis untuk pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak bakal dibangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25 Miliar atau tepatnya pagu anggaran Rp  Rp 25.029.777.475,00.  Setelah proses lelang, PT. BUDI BANGUN KONSTRUKSI JL. ADISUCIPTO GG. H. SALEHA DS. ARANG LIMBUNG KEC. SUNGAI RAYA - Kubu Raya (Kab.) - Kalimantan Barat   menjadi pemenang dengan nilai tawaran Rp 20.280.000.000,00. Sebanyak 108 kontraktor mengikuti lelang yang diselenggarakan lewat LPSE Pontianak.  PT BBK sebenarnya bukan penawar terendah. Tercatat bahwa  PT. PUTRA NANGGROE ACEH  membuat harga penawaran sebesar Rp 19.998.615.367,04. Dalam proses lelangnya, PT PNA gagal dan panitia lelang menetapkan PT BBK sebagai pemenang tender pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Pemkot Pontianak mengalokasikan an...

KPK Warning Pejabat Negara Lapor Kekayaan Tahun 2020, Batas Waktu 31 Maret!

Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan batas waktu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk tahun pelaporan 2020 yaitu 31 Maret 2021.  Untuk itu, KPK mengimbau kepada Penyelenggara Negara (PN) yang belum melaporkan kekayaannya agar segera menyampaikan.  Berdasarkan aplikasi e-LHKPN per tanggal 23 Maret 2021 secara nasional KPK telah menerima 308.840 LHKPN dari total 378.461 wajib lapor (WL) atau 81,60 persen. Sisanya masih ada 69.621 WL yang belum menyampaikan.  Rinciannya adalah Bidang Eksekutif tercatat 82,35 persen dari total 306.525 WL yang telah melaporkan.  Bidang Yudikatif tercatat 96,70 persen dari total 19.783 WL. Bidang Legislatif yaitu 55,69 persen dari total 20.135 WL. Dan, dari BUMN/D tercatat 81,45 persen dari total 32.018 WL.  Sejak diluncurkan pada 2017, aplikasi eLHKPN memungkinkan bagi PN untuk melakukan pengisian dan penyampaian laporan kekayaannya secara elektronik kapan saja dan dari mana saja.  ...

Kunjungan ke Desa Jungut Batu, Nusa Penida, Bali, 10/4/2011

Mengandalkan Ekowisata, Desa Jungut Batu, Kecamatan Nusa Penida, Bali, menyedikan pemandangan indah Hutan Bakau yang dapat dijelajahi menggunakan Sampan. Usaha penyelamatan lingkungan dalam menghadapi perubaha iklim ini ternyata membawa dampak cukup besar dalam perekonomian warga masyarakat. Kepala Desa, Supitre, mengatakan Hutan Bakau yang ada saat ini kini menjadi sumber penghasilan masyarakat. Disamping juga dengan adanya dukungan wisata laut yang menyimpan terumbu karang indah. "Selain turis datang ke desa Jungut Batu untuk menyelam, mereka kini dapat melihat Hutan Bakau secara langsung. Kita menyediakan sebanyak 33 perahu untuk melihat-lihat Manggrove. 33 orang ini terbagi dalam beberapa kelompok," ujar Supitre. Satu perahu mampu mengangkut sebanyak empat orang turis. Dengan biaya sekali berangkat Rp 70 ribu per trip. Dikatakannya, dalam satu hari pasti ada wisatawan melihat Ekowisata Manggrove. "Dari Rp 70 ribu itu setengahnya masuk ke kas desa. Uang terse...