JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menetapkan 45 program penting dalam 100 hari program aksi pemerintahan yang baru. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/11) petang.
"Dari 45 program aksi itu, saya menetapkan 15 di antaranya saya sebut dengan program pilihan. Yang ini lebih mendesak untuk bisa kita laksanakan," kata Presiden.
Program prioritas pertama Presiden adalah "Pemberantasan Mafia Hukum". "Yang saya sebut dengan mafia dalam arti yang luas adalah mereka-mereka yang melakukan kegiatan merugikan pihak lain, misalnya makelar kasus, suap-menyuap, pemerasan, jual-beli perkara, mengancam saksi, mengancam pihak-pihak lain, pungutan-pungutan yang tidak semestinya, yang merusak rasa keadilan, juga mengakibatkan kerugian material, bagi mereka yang menjadi korban, dan mendatangkan keuntungan yang tidak halal, tidak legal," papar Presiden.
"Di mana? bisa di mana-mana," sambung Presiden. Menurut beliau, praktik mafia peradilan bisa terjadi di lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, pengadilan, KPK, departemen-departemen, instansi pajak, bea cukai, dan di daerah. "Ini akan kita jadikan prioritas pada 100 hari pertama," ungkapnya.
"Saya tahu, tidak semudah yang dibayangkan. Saya tahu, barangkali upaya langsung bersih, langsung terbebas, tapi saya yakin apabila kita gebrak dan jalankan sungguh-sungguh, pastilah mencapai hasil," sambung Presiden lagi.
15 program utama 100 hari Pemerintahan adalah:
"Dari 45 program aksi itu, saya menetapkan 15 di antaranya saya sebut dengan program pilihan. Yang ini lebih mendesak untuk bisa kita laksanakan," kata Presiden.
Program prioritas pertama Presiden adalah "Pemberantasan Mafia Hukum". "Yang saya sebut dengan mafia dalam arti yang luas adalah mereka-mereka yang melakukan kegiatan merugikan pihak lain, misalnya makelar kasus, suap-menyuap, pemerasan, jual-beli perkara, mengancam saksi, mengancam pihak-pihak lain, pungutan-pungutan yang tidak semestinya, yang merusak rasa keadilan, juga mengakibatkan kerugian material, bagi mereka yang menjadi korban, dan mendatangkan keuntungan yang tidak halal, tidak legal," papar Presiden.
"Di mana? bisa di mana-mana," sambung Presiden. Menurut beliau, praktik mafia peradilan bisa terjadi di lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, pengadilan, KPK, departemen-departemen, instansi pajak, bea cukai, dan di daerah. "Ini akan kita jadikan prioritas pada 100 hari pertama," ungkapnya.
"Saya tahu, tidak semudah yang dibayangkan. Saya tahu, barangkali upaya langsung bersih, langsung terbebas, tapi saya yakin apabila kita gebrak dan jalankan sungguh-sungguh, pastilah mencapai hasil," sambung Presiden lagi.
15 program utama 100 hari Pemerintahan adalah:
- Pemberantasan Mafia Hukum
- Penanggulangan Terorisme
- Revitatalisasi Industri Pertahanan
- Listrik
- Produksi dan Ketahanan Pangan
- Revitaliasi Pabrik Pupuk
- Membenahi Keruwetan Tanah dan Tata Ruang
- Infrasturuktur
- Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Investasi dan Pembiayaan
- Perubahan Iklim dan Lingkungan
- Reformasi Kesehatan
- Pendidikan
- Penanggulangan Bencana
- Sinergi Pusat dan Daerah
Komentar