Langsung ke konten utama

PLN : 40 Baut Generator PLN Diganti

Prediksi beroperasinya mesin generator SWD 6TM yang menghasilkan sekitar 3,2 MW listrik selama lima belas hari kedepan di ralat oleh Asisten Manager SDM dan Humas PLN Cabang Singkawang, Juanda, Rabu (9/9). Ia mengungkapkan bahwa kerusakan empat baut tersebut ternyata berdampak pada 40 baut generator lainnya yang mengalami torsi.
Hal ini diketahui setelah dilakukan pembongkaran menyeluruh pada kutub generator. Terlihat 40 baut mengalami kerusakan akibat adanya interaksi dan berdasarkan kajian teknik teknisi PLN dari Bandung agar dilakukan penggantian.
"Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Prediksi awal bahwa hanya cukup mengganti empat baut ternyata oleh tim teknisi PLN dari Bandung agar dilakukan penggantian semuanya. Akibat keadaan ini memerlukan penambahan waktu yang awalnya 15 hari menjadi sekitar 40 hari," ujar Juanda kepada Tribun ditemui di kantornya.
Akibat kerusakan mesin induk maka sekitar 2.000 pelanggan dalam satu hari mengalami pemadaman dengan rata-rata per pelanggan menggunakan daya 900 watt. Hal ini berdasarkan perhitungan kekurangan daya sebesar 2,5 MW dari kebutuhan total sekitar 27,5 MW. Perinciannya, daya yang tersedia sekitar 25 MW berasal dari PLN Cabang Singkawang sebesar 23 MW ditambah suplai dari PLN Pontianak sekitar 2 MW.
Tambok Pardede, anggota komisi C DPRD Singkawang bidang Kesejahteraan dan Pembangunan  mengatakan sangat menyayangkan ketidakcermatan PLN. Ia meminta agar PLN bertanggungjawab dan segera menormalkan pasokan listrik menjelang lebaran.
"Saya minta jangan sampai lebaran pemadaman terjadi. Jakarta itu tidak jauh bisa pulang balik dan  jika masalah tenaga ahli minta bantuan dari PLN Pontianak. Jadi alasan sampai 40 hari itu sangat tidak relevan dan itu sangat terlalu lama," ujarnya.
Tambok berjanji untuk meminta penjelasan PLN terkait masalah ini. Sebab kerusakan yang terjadi di PLN ini sudah berlangsung lama dan seolah tidak ada perbaikan ke arah maju. Menurutnya  PLN sebagai sebuah perusahaan yang sudah lama tidaklah perlu diragukan kinerja namun jika kondisinya seperti ini maka masyarakat dapat melakukan protes.
"Masyarakat berhak mendapatkan kompensasi. Ini pembelajaran kita semua menuju arah yang lebih baik. Jadi kontrol itu ada dan PLN harus mau ikut berkembang ke arah lebih baik," tandasnya

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Direktorat Jenderal Pajak Tak Bantah Bakal Kenakan PPN Terhadap Sembako dan Pendidikan, Ini Penjelasannya

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat dalam rilis resminya kepada wajib pajak menyampaikan tanggapan terkait rencana pengenaan PPN terhadap sembako dan pendidikan Direktorat Jenderal Pajak menuturkan bahwa b erkenaan dengan maraknya pemberitaan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas sembako maupun jasa pendidikan di Indonesia dengan ini disampaikan bahwa berita yang beredar merupakan informasi yang tidak berasal dari sumber resmi pemerintah. Saat ini pemerintah sedang fokus terhadap upaya penanggulangan Covid-19 dengan melakukan berbagai upaya untuk melindungi masyarakat dan menolong dunia usaha agar dapat bangkit dan pulih akibat pandemi. Di tengah situasi pelemahan ekonomi akibat pandemi, pemerintah memandang perlu menyiapkan kerangka kebijakan perpajakan, di antaranya usulan perubahan pengaturan PPN. Ada pun poin-poin penting usulan perubahan di antaranya adalah pengurangan berbagai fasilitas PPN karena dinilai tidak tepat sasaran dan untuk mengura...

Eks Menteri Kelautan Perikanan Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Pejabat Eselon 2 dan 3 Mendapatkan Pelatihan PRESTASI

Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) bagi Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Kepala UPT Syahbandar Pelabuhan Perikanan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kegiatan berlangsung di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa – Jumat, 15 – 18 Juni 2021.  Para peserta berdasarkan hasil pemetaan manajemen risiko korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan KKP yang disusun oleh Komite Integritas, adalah para pemangku jabatan yang dinilai memiliki kerentanan dan potensi terjadinya KKN. Hal ini diidentifikasi melalui unit kerja eselon 1 dan kegiatan di lingkungan KKP. Ditjen Perikanan Tangkap KKP diketahui memiliki tugas dan fungsi strategis dalam pengelolaan produksi perikanan tangkap, pengelolaan pelabuhan perikanan, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang memiliki target pencapaian penerimaan PNBP setiap tahunnya. Dala...

Gubernur Kalbar Sutarmidji Targetkan Vaksinasi Kota Pontianak 250 Ribu Dalam Dua Bulan Mendatang

  Gubernur Kalbar Sutarmidji lewat akun media sosial Facebooknya menyampaikan bahwa vaksinasi di Kota Pontianak sudah mencapai 75 ribu orang.  Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk di Kota Pontianak  Hal itu disampaikannya pada Minggu 27 Juni 2021, Gubernur Sutarmidji menuturkan bahwa vaksinasi di Kalbar telah menyasar sekitar 200 ribu jiwa.  "Assalamu'alaikum, Alhamdulillah hingga hari ini di Pontianak warga yang sudah divaksin mencapai 75 ribu orang,". "Se-Kalbar sudah lebih 200.000 orang,". Gubernur Sutarmidji menargetkan bahwa sekitar dua bulan ke depan Pontianak bisa mencapai sekitar 200 hingga 250 ribu. "Kalbar (bisa,red) 500 ribu orang yang divaksin. Ini adalah ihktiar kita," terang Midji, sapaan akrab orang nomor satu di Kalbar.  Mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini berharap pandemi Covid-19 yang melanda di dunia bisa segera berlalu. Terkhususnya di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat.  "Semoga Covid segera berlalu. Saya sarankan mas...