Langsung ke konten utama

PLN : 40 Baut Generator PLN Diganti

Prediksi beroperasinya mesin generator SWD 6TM yang menghasilkan sekitar 3,2 MW listrik selama lima belas hari kedepan di ralat oleh Asisten Manager SDM dan Humas PLN Cabang Singkawang, Juanda, Rabu (9/9). Ia mengungkapkan bahwa kerusakan empat baut tersebut ternyata berdampak pada 40 baut generator lainnya yang mengalami torsi.
Hal ini diketahui setelah dilakukan pembongkaran menyeluruh pada kutub generator. Terlihat 40 baut mengalami kerusakan akibat adanya interaksi dan berdasarkan kajian teknik teknisi PLN dari Bandung agar dilakukan penggantian.
"Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Prediksi awal bahwa hanya cukup mengganti empat baut ternyata oleh tim teknisi PLN dari Bandung agar dilakukan penggantian semuanya. Akibat keadaan ini memerlukan penambahan waktu yang awalnya 15 hari menjadi sekitar 40 hari," ujar Juanda kepada Tribun ditemui di kantornya.
Akibat kerusakan mesin induk maka sekitar 2.000 pelanggan dalam satu hari mengalami pemadaman dengan rata-rata per pelanggan menggunakan daya 900 watt. Hal ini berdasarkan perhitungan kekurangan daya sebesar 2,5 MW dari kebutuhan total sekitar 27,5 MW. Perinciannya, daya yang tersedia sekitar 25 MW berasal dari PLN Cabang Singkawang sebesar 23 MW ditambah suplai dari PLN Pontianak sekitar 2 MW.
Tambok Pardede, anggota komisi C DPRD Singkawang bidang Kesejahteraan dan Pembangunan  mengatakan sangat menyayangkan ketidakcermatan PLN. Ia meminta agar PLN bertanggungjawab dan segera menormalkan pasokan listrik menjelang lebaran.
"Saya minta jangan sampai lebaran pemadaman terjadi. Jakarta itu tidak jauh bisa pulang balik dan  jika masalah tenaga ahli minta bantuan dari PLN Pontianak. Jadi alasan sampai 40 hari itu sangat tidak relevan dan itu sangat terlalu lama," ujarnya.
Tambok berjanji untuk meminta penjelasan PLN terkait masalah ini. Sebab kerusakan yang terjadi di PLN ini sudah berlangsung lama dan seolah tidak ada perbaikan ke arah maju. Menurutnya  PLN sebagai sebuah perusahaan yang sudah lama tidaklah perlu diragukan kinerja namun jika kondisinya seperti ini maka masyarakat dapat melakukan protes.
"Masyarakat berhak mendapatkan kompensasi. Ini pembelajaran kita semua menuju arah yang lebih baik. Jadi kontrol itu ada dan PLN harus mau ikut berkembang ke arah lebih baik," tandasnya

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Eks Menteri Kelautan Perikanan Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Pejabat Eselon 2 dan 3 Mendapatkan Pelatihan PRESTASI

Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) bagi Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Kepala UPT Syahbandar Pelabuhan Perikanan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kegiatan berlangsung di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa – Jumat, 15 – 18 Juni 2021.  Para peserta berdasarkan hasil pemetaan manajemen risiko korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan KKP yang disusun oleh Komite Integritas, adalah para pemangku jabatan yang dinilai memiliki kerentanan dan potensi terjadinya KKN. Hal ini diidentifikasi melalui unit kerja eselon 1 dan kegiatan di lingkungan KKP. Ditjen Perikanan Tangkap KKP diketahui memiliki tugas dan fungsi strategis dalam pengelolaan produksi perikanan tangkap, pengelolaan pelabuhan perikanan, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang memiliki target pencapaian penerimaan PNBP setiap tahunnya. Dala...

Fantastis, Pemerintah Kota Pontianak Anggarkan Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak Rp 25 Miliar

  Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak mengucurkan anggaran fantastis untuk pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak bakal dibangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25 Miliar atau tepatnya pagu anggaran Rp  Rp 25.029.777.475,00.  Setelah proses lelang, PT. BUDI BANGUN KONSTRUKSI JL. ADISUCIPTO GG. H. SALEHA DS. ARANG LIMBUNG KEC. SUNGAI RAYA - Kubu Raya (Kab.) - Kalimantan Barat   menjadi pemenang dengan nilai tawaran Rp 20.280.000.000,00. Sebanyak 108 kontraktor mengikuti lelang yang diselenggarakan lewat LPSE Pontianak.  PT BBK sebenarnya bukan penawar terendah. Tercatat bahwa  PT. PUTRA NANGGROE ACEH  membuat harga penawaran sebesar Rp 19.998.615.367,04. Dalam proses lelangnya, PT PNA gagal dan panitia lelang menetapkan PT BBK sebagai pemenang tender pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Pemkot Pontianak mengalokasikan an...

KPK Warning Pejabat Negara Lapor Kekayaan Tahun 2020, Batas Waktu 31 Maret!

Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan batas waktu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk tahun pelaporan 2020 yaitu 31 Maret 2021.  Untuk itu, KPK mengimbau kepada Penyelenggara Negara (PN) yang belum melaporkan kekayaannya agar segera menyampaikan.  Berdasarkan aplikasi e-LHKPN per tanggal 23 Maret 2021 secara nasional KPK telah menerima 308.840 LHKPN dari total 378.461 wajib lapor (WL) atau 81,60 persen. Sisanya masih ada 69.621 WL yang belum menyampaikan.  Rinciannya adalah Bidang Eksekutif tercatat 82,35 persen dari total 306.525 WL yang telah melaporkan.  Bidang Yudikatif tercatat 96,70 persen dari total 19.783 WL. Bidang Legislatif yaitu 55,69 persen dari total 20.135 WL. Dan, dari BUMN/D tercatat 81,45 persen dari total 32.018 WL.  Sejak diluncurkan pada 2017, aplikasi eLHKPN memungkinkan bagi PN untuk melakukan pengisian dan penyampaian laporan kekayaannya secara elektronik kapan saja dan dari mana saja.  ...