KPK: Hak Djoko untuk Bungkam Saat Diperiksa
TEMPO.CO, Jakarta -Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi S.P., mengatakan sikap Inspektur Jenderal Djoko Susilo yang memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik merupakan hak tersangka. Namun, langkah mantan Kepala Korp Lalu Lintas Polri tersebut justru dapat mempersulit penyidik untuk mengungkap semua pelaku yang diduga terlibat dalam kasus korupsi simulator alat uji Surat Izin Mengemudi.
"Memang itu bisa berpengaruh. Misalnya, kalau tersangka itu memiliki informasi bahwa ada pihak lain yang terlibat, tetapi dia tidak memberitahu, tentu KPK sulit mengembangkan," kata Johan, Kamis, 21 Maret 2013.
Menurut Johan, Djoko Susilo akan rugi karena memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik. Padahal, penyidik telah memberikan kesempatan kepada Joko untuk menjelaskan kasus yang menjeratnya. "Kalau dia tidak menjawab, dia tidak bisa menjelaskan atas tuduhan itu," kata Johan.
Djoko menjadi tersangka dua kasus pidana sekaligus, yakni kasus korupsi proyek simulator untuk uji Surat Izin Mengemudi Tahun 2011 dan pidana pencucian uang. Dalam kasus simulator, KPK menetapkan empat tersangka, yaitu Djoko Susilo dan anak buah Djoko, Brigadir Jenderal Didik Purnomo --bekas Wakil Kepala Korlantas. Dua lagi tersangka adalah Budi Susanto dan Sukotjo S Bambang, Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia. KPK menduga proyek berbiaya Rp 169 tersebut telah di-markupsehingga menimbulkan kerugian negara Rp 100 miliar.
Terkait pidana pencucian uang, KPK telah menyita lebih dari 40 aset bekas Gubernur Akademi Polisi tersebut bernilai Rp 70 miliar. Aset tersebut antara lain, tanah, bangunan, properti, mobil mewah, enam unit bus, dan stasiun pengisian bahan bakar umum. Sebagian harta Djoko atas nama istri-istri dan kerabat dekatnya.
Hari ini penyidik kembali memeriksa Djoko sebagai tersangka pencucian uang. Sebanyak 30 pertanyaan penyidik kepada Djoko. Namun, dia tak menjawab ihwal seputar kepemilikan hartanya. Sumber Tempo mengatakan Djoko memilih menggunakan hak ingkarnya.
Pengacara Djoko, Hotma Sitompoel dan Tomi Sihotang, kompak mengatakan penyidik belum menanyakan kepemilikan harta Djoko. Penyidik baru menanyakan seputar biodata dan mekanisme perolehan harta itu. "Pertanyaan penyidik belum menyangkut kekayaan, yang mana punya Anda, yang mana tidak?," kata Tomi.
Djoko akan kembali diperiksa KPK pada Jumat, 22 Maret 2013.
"Memang itu bisa berpengaruh. Misalnya, kalau tersangka itu memiliki informasi bahwa ada pihak lain yang terlibat, tetapi dia tidak memberitahu, tentu KPK sulit mengembangkan," kata Johan, Kamis, 21 Maret 2013.
Menurut Johan, Djoko Susilo akan rugi karena memilih tidak menjawab pertanyaan penyidik. Padahal, penyidik telah memberikan kesempatan kepada Joko untuk menjelaskan kasus yang menjeratnya. "Kalau dia tidak menjawab, dia tidak bisa menjelaskan atas tuduhan itu," kata Johan.
Djoko menjadi tersangka dua kasus pidana sekaligus, yakni kasus korupsi proyek simulator untuk uji Surat Izin Mengemudi Tahun 2011 dan pidana pencucian uang. Dalam kasus simulator, KPK menetapkan empat tersangka, yaitu Djoko Susilo dan anak buah Djoko, Brigadir Jenderal Didik Purnomo --bekas Wakil Kepala Korlantas. Dua lagi tersangka adalah Budi Susanto dan Sukotjo S Bambang, Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia. KPK menduga proyek berbiaya Rp 169 tersebut telah di-markupsehingga menimbulkan kerugian negara Rp 100 miliar.
Terkait pidana pencucian uang, KPK telah menyita lebih dari 40 aset bekas Gubernur Akademi Polisi tersebut bernilai Rp 70 miliar. Aset tersebut antara lain, tanah, bangunan, properti, mobil mewah, enam unit bus, dan stasiun pengisian bahan bakar umum. Sebagian harta Djoko atas nama istri-istri dan kerabat dekatnya.
Hari ini penyidik kembali memeriksa Djoko sebagai tersangka pencucian uang. Sebanyak 30 pertanyaan penyidik kepada Djoko. Namun, dia tak menjawab ihwal seputar kepemilikan hartanya. Sumber Tempo mengatakan Djoko memilih menggunakan hak ingkarnya.
Pengacara Djoko, Hotma Sitompoel dan Tomi Sihotang, kompak mengatakan penyidik belum menanyakan kepemilikan harta Djoko. Penyidik baru menanyakan seputar biodata dan mekanisme perolehan harta itu. "Pertanyaan penyidik belum menyangkut kekayaan, yang mana punya Anda, yang mana tidak?," kata Tomi.
Djoko akan kembali diperiksa KPK pada Jumat, 22 Maret 2013.
Komentar