Langsung ke konten utama

REDD+ dalam Peran Lahan Basah


Center For International Forestry Research atau Pusat Penelitan Kehutanan Internasional mengadakan pelatihan Jurnalis Lingkungan kepada beberapa wartawan nasional dan daerah di Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan di Sanur, Bali, dari tanggal 8-11 April serta mengunjungi Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida.
Pada  pelatihan Jurnalis Lingkungan CIFOR bersama SIEJ (SOciety Of Indonesian Environmental Journalists) memberikan pemahaman Reducion Emission From Deforestation and Forest Degradation (REDD+).
Hasil dari penelitian dari tahun 1990-2005, sebanyak 13 Juta Hektar lahan per tahun terjadi Deforestasi akibat konversi hutan menjadi lahan pertanian. Kini konversi tersebut berlangsung dan dalam tahap mengkhawatirkan.
Deforestasi mengakibatkan lepasnya Karbon yang awalnya tersimpan di dalam pohon sebagai emisi Karbondioksida. Hal ini berlangsung dengan cepat apabila pohon di bakar dengan cepat dan berjalan lambat apabila kayu dan dedaunan mengalami pelapukan secara alami. Hal ini dikeluarkan FAO, World Bank, dan IPCC.
Kebakaran Gambut merupakan sumber utama emisi di Indonesia, khususnya selama tahun-tahun El Nino. Kebakaran hutan sebagian besar bersumber dari kegiatan manusia antropogenik dan dapat dikurangi dengan menindaklanjuti dan dapat dikurangi dengan menindaklanjuti konflik lahan lokal dan meningkatkan kemampuan di daerah untuka pengelolaan kebakaran yang lebih baik.
Menghentikan kebakaran ini akan menurunkan emisi nasional sebesar 23-45 persen. "Pembicaraan tentang peran penting hutan lahan basah tropis di perubahan iklim dapat diperlebar untuk mengikutsertakan bakau," kata Daniel Murdiayarso, peneliti senior CIFOR.
Ditambahkannya, kepadatan karbon di hutan bakau lebih dari empat kali lebih tinggi daripada di hutan tropis di dataran tinggi. Pengrusakan dan degradasi ekosistem bakau di perkirakan menghasilkan sampai 10 persen dari emisi deforestasi global, walaupun luasnya hanya 0,7 persen dari total daerah hutan tropis.
Karbon banyak tersimpan di bawah hutan bakau daripada di atas permukaan tanah dan air. Data satelit terakhir menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai 3,1 juta hektar Bakau atau sekitar 22,6 persen dari Bakau Dunia.
"Mengutip pernyataan SBY, Indonesia setuju untuk tidak memberikan lagi konsesi di daerah gambut, yang jutga kaya karbon, sebagai upaya memotong emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen dari tingkat busines dengan usaha sendiri pada tahun 2020. Dan sebesar 41 persen dengan bantuan internasional," ujar Daniel Murdiyanto mengutip pernyataan SBY saat pertemuan di Copenghagem, beberapa waktu lalu.
Dikatakannya, Kalbar adalah daerah yang termasuk dalam REDD+. Sebab Kalimantan Barat memeliki Kawasan Hutan Gambut dan Lahan Basah yang tersebar juag di Pulau Kalimantan. Termasuk didalamnya Kalimantan Tengah.
Namun diakui Daniel, hingga saat ini REDD+ masih susah diterapkan di Pemerintah. Sebagai Ilmuwan, kata Daniel, pihaknya tidak mampu berbuat banyak dalam hal "menekan" pemerintah daerah untuk menerapkan REDD+.
"Pemerintah dalam REDD+ ini sangat penting sekali. Nomor satunya adalah pemerintah. Namun sejak sejak dulu Presiden hanya mengeluarkan Inpres tentang lahan basah. Kita kenal dengan program 1 juta lahan basah di Kalteng. Tapi pelaksanaan hingga kini belum ada," tegas Daniel Murdiyanto.
Kegiatan ini melibatkan Eni Media Indonesia divisi lingkungan humaniora, Maturibi Kalteng post, yang melihat perjalanan REDD di Kapuas, Kalteng yang dijadikan project REDD dan kawasan gambut dan kawasan percontohan di 20 ribu ha hanya menjadi lahan terlantar.
Triadianti dari Jurnal Nasional berharapan agar hutan kota bisa lebih hijau. Dominggur dari Tabloid JUBI, Kota Jayapura, kebijakan hutan di Papau masih belum Pro REDD+. Hal senada dirasakan Ishak wartawan Kendari Express, yang melihat pencurian kayu di kota Kendari. Ia berharap menambah pemahaman tentang REDD dan Wetlands.
Diah Puspasari dari Badan Litbang Kehutanan Jakarta berharap meningkatan pemahaman dan pengetahuan di media massa. Hal senada disampaikan Musa Online JUBI, mengatakan Hutan bakau di Jayapura berharap bisa meningkat kesejahteraan dan pemahaman dan tentang hutan dan lainnya.
Iwan Susanto dari Kompas bagian Humaniora mengatakan perubahan iklim berdampak pada  serangan ulat bulu di probolinggo. Katanya kemungkinan perubahan iklim dengan menghangatnya suhu tubuh di daerah tersebut, sehingga telur cepat menetas. Menambah informasi dan terkait redd dan lahan basah.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Fantastis, Pemerintah Kota Pontianak Anggarkan Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak Rp 25 Miliar

  Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak mengucurkan anggaran fantastis untuk pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak bakal dibangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25 Miliar atau tepatnya pagu anggaran Rp  Rp 25.029.777.475,00.  Setelah proses lelang, PT. BUDI BANGUN KONSTRUKSI JL. ADISUCIPTO GG. H. SALEHA DS. ARANG LIMBUNG KEC. SUNGAI RAYA - Kubu Raya (Kab.) - Kalimantan Barat   menjadi pemenang dengan nilai tawaran Rp 20.280.000.000,00. Sebanyak 108 kontraktor mengikuti lelang yang diselenggarakan lewat LPSE Pontianak.  PT BBK sebenarnya bukan penawar terendah. Tercatat bahwa  PT. PUTRA NANGGROE ACEH  membuat harga penawaran sebesar Rp 19.998.615.367,04. Dalam proses lelangnya, PT PNA gagal dan panitia lelang menetapkan PT BBK sebagai pemenang tender pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Pemkot Pontianak mengalokasikan an...

KPK Warning Pejabat Negara Lapor Kekayaan Tahun 2020, Batas Waktu 31 Maret!

Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan batas waktu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk tahun pelaporan 2020 yaitu 31 Maret 2021.  Untuk itu, KPK mengimbau kepada Penyelenggara Negara (PN) yang belum melaporkan kekayaannya agar segera menyampaikan.  Berdasarkan aplikasi e-LHKPN per tanggal 23 Maret 2021 secara nasional KPK telah menerima 308.840 LHKPN dari total 378.461 wajib lapor (WL) atau 81,60 persen. Sisanya masih ada 69.621 WL yang belum menyampaikan.  Rinciannya adalah Bidang Eksekutif tercatat 82,35 persen dari total 306.525 WL yang telah melaporkan.  Bidang Yudikatif tercatat 96,70 persen dari total 19.783 WL. Bidang Legislatif yaitu 55,69 persen dari total 20.135 WL. Dan, dari BUMN/D tercatat 81,45 persen dari total 32.018 WL.  Sejak diluncurkan pada 2017, aplikasi eLHKPN memungkinkan bagi PN untuk melakukan pengisian dan penyampaian laporan kekayaannya secara elektronik kapan saja dan dari mana saja.  ...

Kunjungan ke Desa Jungut Batu, Nusa Penida, Bali, 10/4/2011

Mengandalkan Ekowisata, Desa Jungut Batu, Kecamatan Nusa Penida, Bali, menyedikan pemandangan indah Hutan Bakau yang dapat dijelajahi menggunakan Sampan. Usaha penyelamatan lingkungan dalam menghadapi perubaha iklim ini ternyata membawa dampak cukup besar dalam perekonomian warga masyarakat. Kepala Desa, Supitre, mengatakan Hutan Bakau yang ada saat ini kini menjadi sumber penghasilan masyarakat. Disamping juga dengan adanya dukungan wisata laut yang menyimpan terumbu karang indah. "Selain turis datang ke desa Jungut Batu untuk menyelam, mereka kini dapat melihat Hutan Bakau secara langsung. Kita menyediakan sebanyak 33 perahu untuk melihat-lihat Manggrove. 33 orang ini terbagi dalam beberapa kelompok," ujar Supitre. Satu perahu mampu mengangkut sebanyak empat orang turis. Dengan biaya sekali berangkat Rp 70 ribu per trip. Dikatakannya, dalam satu hari pasti ada wisatawan melihat Ekowisata Manggrove. "Dari Rp 70 ribu itu setengahnya masuk ke kas desa. Uang terse...