Langsung ke konten utama

Politik

Pemilukada Kabupaten Ketapang tahun 2010 mencatatkan sejarahnya sebagai Pemilukada yang dua kali digugat dan dua kali melaksanakan pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ketapang diketuai oleh Juardhani dan beranggotakan, F Alkap Pasti, Muhammad Said, Roni Irawan, dan Leonardus Rantan.

Kantor KPU beralamat di Jalan S Parman dekat persimpangan Jalan S Parman, Brigjen Katamso, DI Panjaitan, dan Karya Tani.

Pada Pemilukada putaran pertama yang dilaksanakan pada tanggal 19 - Mei - 2010 dari empat pasang yang mengikuti pencalonan, yakni masing-masing Yasir Ansyari - Martin Rantan, Henrikus - Boyman Harun, AR Mecer - Jamhuri Amir, dan Ismed Siswadi - Suhermansyah.

Pada putaran pertama ini tidak ada satu pun calon Bupati dan Wakil Bupati yang meraih suara sebanyak 30 persen. Sesuai dengan Undang-Undang, bahwa jika tidak ada yang berhasil meraih suara sebanyak 30 persen maka dilaksanakan putaran kedua.

Dimana diikuti oleh pasangan Nomor Urut Satu, Yasir - Martin dan Henrikus - Boyman. Dilaksanakan pada tanggal 5 - Juli - 2010. Dan pada putaran kedua ini timbul kejutan pasangan nomor urut dua berhasil mengungguli kandidat yang diajukan oleh Partai Golongan Karya.

Merasa tidak puas, YM, melakukan gugatan hukum terhadap SK KPU nomor 73 dan 74 tentang hasil perolehan suara dan penetapan calon terpilih. YM menggugat melalui jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang ditetapkan bahwa MK adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk menangani masalah sengketa pemilukada.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Eks Menteri Kelautan Perikanan Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Pejabat Eselon 2 dan 3 Mendapatkan Pelatihan PRESTASI

Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) bagi Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Kepala UPT Syahbandar Pelabuhan Perikanan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kegiatan berlangsung di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa – Jumat, 15 – 18 Juni 2021.  Para peserta berdasarkan hasil pemetaan manajemen risiko korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan KKP yang disusun oleh Komite Integritas, adalah para pemangku jabatan yang dinilai memiliki kerentanan dan potensi terjadinya KKN. Hal ini diidentifikasi melalui unit kerja eselon 1 dan kegiatan di lingkungan KKP. Ditjen Perikanan Tangkap KKP diketahui memiliki tugas dan fungsi strategis dalam pengelolaan produksi perikanan tangkap, pengelolaan pelabuhan perikanan, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang memiliki target pencapaian penerimaan PNBP setiap tahunnya. Dala...

Fantastis, Pemerintah Kota Pontianak Anggarkan Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak Rp 25 Miliar

  Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak mengucurkan anggaran fantastis untuk pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak bakal dibangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25 Miliar atau tepatnya pagu anggaran Rp  Rp 25.029.777.475,00.  Setelah proses lelang, PT. BUDI BANGUN KONSTRUKSI JL. ADISUCIPTO GG. H. SALEHA DS. ARANG LIMBUNG KEC. SUNGAI RAYA - Kubu Raya (Kab.) - Kalimantan Barat   menjadi pemenang dengan nilai tawaran Rp 20.280.000.000,00. Sebanyak 108 kontraktor mengikuti lelang yang diselenggarakan lewat LPSE Pontianak.  PT BBK sebenarnya bukan penawar terendah. Tercatat bahwa  PT. PUTRA NANGGROE ACEH  membuat harga penawaran sebesar Rp 19.998.615.367,04. Dalam proses lelangnya, PT PNA gagal dan panitia lelang menetapkan PT BBK sebagai pemenang tender pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pontianak.  Pemkot Pontianak mengalokasikan an...

Direktorat Jenderal Pajak Tak Bantah Bakal Kenakan PPN Terhadap Sembako dan Pendidikan, Ini Penjelasannya

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat dalam rilis resminya kepada wajib pajak menyampaikan tanggapan terkait rencana pengenaan PPN terhadap sembako dan pendidikan Direktorat Jenderal Pajak menuturkan bahwa b erkenaan dengan maraknya pemberitaan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas sembako maupun jasa pendidikan di Indonesia dengan ini disampaikan bahwa berita yang beredar merupakan informasi yang tidak berasal dari sumber resmi pemerintah. Saat ini pemerintah sedang fokus terhadap upaya penanggulangan Covid-19 dengan melakukan berbagai upaya untuk melindungi masyarakat dan menolong dunia usaha agar dapat bangkit dan pulih akibat pandemi. Di tengah situasi pelemahan ekonomi akibat pandemi, pemerintah memandang perlu menyiapkan kerangka kebijakan perpajakan, di antaranya usulan perubahan pengaturan PPN. Ada pun poin-poin penting usulan perubahan di antaranya adalah pengurangan berbagai fasilitas PPN karena dinilai tidak tepat sasaran dan untuk mengura...